Rabu, 22 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Rp 200 Juta untuk Sistem Informasi Pasar

Cegah Pedagang Lakukan Pindah Tangan Bidak

21 Mei 2019, 12: 16: 56 WIB | editor : Adi Nugroho

Pasar

TERDATA: Pedagang Pasar Wage III bertransaksi dengan pembeli di lapak mereka. Saat ini disperindag tengah menyiapkan sistem aplikasi informasi untuk pengawasan pedagang. (Anwar Bahar Basalamah - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk tengah menyiapkan sistem aplikasi informasi di sejumlah pasar. Saat ini, jasa pembuatan aplikasi tersebut sudah dilelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nganjuk sekitar Rp 200 juta.

Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Heni Rochtanti mengatakan, untuk sementara sistem informasi dan manajemen monitoring pasar itu baru menyasar tiga pasar. Yakni Pasar Wage I dan 3 serta Pasar Berbek. “Kami utamakan dulu yang pasar tipe A,” ujar Heni kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

Untuk pasar lain, lanjut Heni, akan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, pihaknya juga berharap pemenang tender nanti bisa sekaligus membuat aplikasi untuk pasar-pasar yang lain. “Untuk Kertosono meskipun tipe A, belum kami usulkan karena pedagang masih menempati tempat relokasi,” ungkap perempuan yang pernah menjabat sebagai sekretaris dinas kesehatan (dinkes) Nganjuk ini.

Dia menjelaskan, sistem informasi bernama “Simbak” (sistem informasi manajemen monitoring bakulan) itu berisi tentang database pedagang pasar. Mulai dari nama pemilik harus sesuai dengan izin penempatan, luas tempat berjualan, jenis dagangan, dan besar retribusi yang dibayat setiap pedagang.

Dengan sistem tersebut, Heni menjelaskan, pihaknya bisa mengontrol perizinan setiap pedagang. Pasalnya, fakta di lapangan, meski mengantongi izin penempatan, beberapa pedagang tidak berjualan. Mereka justru menyewakan bidaknya ke orang lain.

Padahal, retribusi pasar yang dibayar merupakan kewajiban pemilik izin penempatan. “Tetapi sekarang sebagian disewakan dan tidak berjualan,” terangnya.

Karena bidak sudah berpindah tangan, maka penyewa yang harus membayar retribusinya. Sampai kemarin, di Pasar Wage III, baru ada 69 orang pedagang yang sudah menerapkan elektronik retribusi (E-retribusi).”Yang lain masih proses pendataan,” tandas perempuan berkacamata ini.

Dengan kontrol tersebut, Heni menegaskan, ke depan pedagang tidak dengan mudah melakukan pindah tangan kios atau bidak. Sebab, semua data mereka sudah tercatat dalam aplikasi tersebut. “Nanti pedagang tidak bisa sembarangan menyewakan kios ke orang lain,” imbuhnya.

Heni melanjutkan, saat ini pihaknya tengah melelang jasa pembuatan aplikasi sistem informasi pasar di LPSE Nganjuk. Harga perkiraan sendiri (HPS)-nya senilai Rp 199,424 juta. Sesuai tahapan, setelah mendapat pemenang lelang, surat perintah kerja (SPK) akan ditandatangani pada 10 Juli nanti.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia