Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pemkab Masih Tunggu Revisi PP

Alokasikan Anggaran Rp 50 Miliar

15 Mei 2019, 09: 23: 44 WIB | editor : Adi Nugroho

PP

(Grafis : Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK–Pemkab Nganjuk belum bisa memastikan waktu pencairan tunjangan hari raya (THR) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Pasalnya, mereka masih menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) No.36/2019 dari pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, pemkab menganggap salah satu pasal di PP THR masih bermasalah. Yakni, pasal 10 ayat 2 yang memuat ketentuan teknis pemberian THR kepada aparatur sipil negara (ASN) dengan peraturan daerah (perda). Padahal untuk membuat perda, dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Sementara pencairan paling cepat pada 24 Mei.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk Widyasti Sidhartini mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum bisa melakukan apa-apa. Termasuk memproses pencairan THR. “Kami belum (mengerjakan) apa-apa sekarang,” ujar Widyasti.

Menurutnya, proses pengurusan pencarian THR harus menunggu PP tuntas. Saat ini, lanjut Widyasti, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengajukan revisi PP dengan menyurati Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “Kami menunggu revisi PP (THR),” lanjut mantan kepala dinas pendidikan (disdik) Nganjuk ini.

Untuk mencairkan THR, kata Widyasti, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi OPD. Yang pertama, mereka harus membuat surat perintah pembayaran (SPP) yang akan diverifikasi sekretaris OPD. Selanjutnya, kepala OPD membuat SPM yang selanjutnya diajukan ke BPKAD.

Setelah semua OPD mengajukan SPM, lanjut Widyasti, BPKAD akan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank Jatim. “Setelah itu, ASN baru bisa mengambil THR di bank,” terang perempuan yang juga menjabat sebagai staf ahli bupati bidang sumber daya manusia (SDM) ini.

Namun, karena PP masih perlu direvisi, menurut Widyasti belum ada OPD yang mengajukan SPM ke BPKAD. “Setelah PP dan regulasi lain tuntas, OPD baru bisa mengajukan,” tegasnya.

Lebih jauh Widyasti menjelaskan, di APBD 2019, pihaknya sudah mengalokasikan anggaran THR sekitar Rp 50,371 miliar. Dana tersebut akan diberikan kepada sebanyak 9.242 orang ASN di lingkungan Pemkab Nganjuk. Sedangkan untuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) akan dicairkan dulu di bulan ini. “Setelah (TPP) langsung kami berikan THR,” pungkasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia