Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Diminta Buat Perda, THR Bisa Molor

Dianggap Bermasalah, Pemkab Surati Kemendagri

13 Mei 2019, 12: 01: 11 WIB | editor : Adi Nugroho

THR

(Grafis : Dedi Nurhamsyah - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK–Ribuan pegawai Pemkab Nganjuk masih harus bersabar menunggu pencairan tunjangan hari raya (THR). Sebab, meski peraturan pemerintah (PP) tentang THR sudah diteken Presiden Joko Widodo, tetapi daerah diminta membuat peraturan daerah (perda) pencairan THR. Jika hal itu dituruti, THR dipastikan baru akan cair tiga bulan ke depan alias molor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk Agoes Soebagijo mengungkapkan,

Pemkab Nganjuk sudah menerima PP THR sekitar seminggu lalu. Namun, setelah dirapatkan ada ketentuan di PP tersebut yang membuat bingung pemkab. “Karena harus membuat perda tentang teknis pencairan THR,” ujar Agoes.

Ketentuan tentang pembuatan perda pencairan THR itu, menurut Agoes masuk dalam salah satu pasal di PP No.36/2019 tentang THR. Di pasal 10 poin 2 disebutkan, “Ketentuan lebih lanjut megenai teknis pemberian tunjangan hari raya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan daerah”.

Pada tahun 2018 lalu, Agoes mengungkapkan, teknis pencairan THR cukup lewat peraturan bupati (perbup). Ketentuan itu menurut Agoes tidak menjadi masalah. Sebab, pembuatan perbup relatif lebih cepat.

Adapun perda, diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan. Sebab, tidak bisa dibahas di internal pemkab. “Prosesnya lebih lama. Karena harus dibahas dengan DPRD (Nganjuk),” terangnya.

Padahal, sesuai PP pencairan THR atau gaji ke-14 tahun ini untuk aparatur sipil negara (ASN) paling cepat diberikan 10 hari sebelum hari raya. Itu berarti THR sudah bisa turun pada 24 Mei nanti. “Kalau membuat perda jelas tidak mungkin,” tegasnya.

Karenanya, pemkab memilih mengonsultasikan ketentuan dalam PP tentang THR itu ke Kemendagri melalui Pemprov Jatim. Surat juga ditembuskan ke Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Saat ini, menurut Agoes, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. Sebab, jika dilakukan dengan tergesa-gesa, pemkab khawatir akan menyalahi aturan.

Dia melanjutkan, THR hanya diberikan kepada ASN Pemkab Nganjuk. Adapun calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru menerima surat keputusan (SK) dari Bupati Novi Rahman Hidhayat beberapa hari lalu tidak mendapatkannya.

Berapa jumlah THR yang akan dikucurkan akhir Mei ini? Ditanya demikian, Agoes mengaku belum bisa menyebutkan jumlah pastinya. Meski demikian, dia memperkirakan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan gaji bulanan. “Nominalnya satu kali gaji,” tegasnya.

Untuk diketahui, dengan jumlah ASN sekitar 9.100 orang, total gaji yang dicairkan setiap bulan mencapai Rp 45 miliar. Jumlah itu bisa naik apabila perhitungan komponen tunjangan perbaikan penghasilan dimasukkan dalam TPP. Dalam sebulan, anggaran TPP sekitar Rp 10 miliar sampai Rp 15 miliar.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia