Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Bandung Bondowoso Era Milenial

13 Mei 2019, 10: 11: 17 WIB | editor : Adi Nugroho

Bandung

(Grafis : Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

Cerita Bandung Bondowoso yang mampu membuat 1.000 candi dalam semalam (salah satu pelengkapnya patung Roro Jonggrang), begitu melegenda. Sampai saat ini pun masih banyak orang yang percaya jika Candi Prambanan atau Candi Sewu, merupakan buatan Bandung Bondowoso. Pria sakti yang konon mendapat bantuan dari para jin untuk bisa membangun candi dalam satu malam.

Sosok Bandung Bondowoso, suatu kali pernah jadi perbincangan di media sosial. Namanya muncul di tengah keputusasaan masyarakat melihat banyaknya ruas jalan rusak di Kabupaten Nganjuk yang sampai Mei ini memang belum diperbaiki.

Jika legenda Candi Sewu itu benar adanya, tentu bukan hal yang sulit bagi Bandung Bondowoso untuk membuat mulus seluruh ruas jalan di Kota Angin hanya dalam waktu satu malam. Dia akan dibantu para jin untuk mengubah jalan Nganjuk menjadi mulus hanya dalam waktu kurang dari 24 jam.

Warga pun senang. Lingkungan mereka akan terbebas dari kubangan saat musim hujan. Sebaliknya, di musim kemarau mereka juga tidak harus berjibaku dengan debu. Tetapi, mungkinkah menghadirkan sosok Bandung Bondowoso di era industri 4.0 seperti sekarang? Jawabannya, tentu tidak mungkin.

Masyarakat harus kembali kepada realita. Membangun suatu daerah tak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bisa secepat Bandung Bondowoso membangun seribu candi setelah kepincut Roro Jonggrang.

Sebab, jika dulu Bandung Bondowoso membangun candi atas bantuan para jin. Di era digital ini, ‘jin’ yang membantu Bandung Bondowoso itu berwujud anggaran daerah. Penggunaannya pun tidak bisa ujug-ujug. Seperti saat mengambil uang di bank dan menggunakannya sesuai keinginan kita.

Penggunaan anggaran daerah dibatasi banyak aturan. Yang jika dilanggar akan membawa konsekuensi tersendiri. Karenanya, untuk bisa memanfaatkan ‘jin’ itu, pemerintah harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan.

Mulai dari tahap perencanaan, lelang proyek hingga realisasi fisik di lapangan. Tiap tahapan itu tentu saja memakan waktu. Karena tahapan ini pula, harapan masyarakat agar jalan rusak di Nganjuk bisa dibangun secepat mungkin, hampir dipastikan tidak bisa terlaksana.

Sebab, di satu sisi pemerintah tidak hanya terikat dengan peraturan. Melainkan, mereka juga harus menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Seperti halnya rumah tangga, pemerintah tidak hanya mengurusi infrastruktur. Melainkan juga harus memprioritaskan masalah pendidikan, kesehatan dan urusan wajib lainnya yang tidak kalah penting. Kondisi ini yang sering kali membuat keinginan masyarakat tidak bisa  begitu saja langsung terlaksana.

Lalu, apakah sebagai rakyat kita hanya bisa pasrah dengan kinerja pemerintahan? tidak. Rakyat, sang pemilik mandat, berhak melakukan pengawasan. Memberi kritik jika kinerja penguasa dirasa tidak sesuai.

Tolok ukur kinerja pemerintah, salah satunya bisa dilihat dari kemampuan mereka merealisasikan program dan menyerap anggaran. Transparansi pengelolaan keuangan bisa dilihat dari hasil audit badan pemeriksa keuangan (BPK). Dari beberapa indikator itu kita bisa mengetahui apakah kinerja pemerintah sudah dalam track yang benar atau belum.

Masyarakat berhak menanyakan sejauh mana program yang dirumuskan sudah berjalan sebagai mana mestinya atau tidak. Salah satunya lewat DPRD, wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif.

Bahkan, masyarakat juga bisa menanyakan langsung kepada kepala daerah atau pejabat daerah dalam forum terbuka. Pun datang ke Pemkab Nganjuk untuk melakukan audiensi jika kinerja pemerintah dirasa lamban.

Kanal-kanal itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Bukan menyalurkan aspirasi di media sosial yang belum tentu akan sampai ke pejabat terkait. Melainkan hanya menjadi wacana yang bisa berkembang liar dan cenderung berdampak negatif.

Keberadaan media sosial sekarang memang menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berekspresi. Tentang apapun. Media sosial mengubah masyarakat bisa menjadi apapun. Suatu kali menjadi pengamat politik, pengamat kebijakan publik atau bahkan mendadak menjadi ekonom. Lengkap dengan kritik-kritik pedasnya.

Meski, kritik-kritik itu kadang tanpa didasari data yang jelas. Pun pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Di media sosial kita juga bisa berubah menjadi ‘hakim’ atas apapun.

Kadang kita lupa jika media sosial juga memiliki etika. Bahkan, sudah ada UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang bisa menjerat kita jika tak bijak dalam bermedia sosial.

Sebagai rakyat, yang memegang kekuasaan tertinggi atas daerah dan negara, kita memiliki hak yang dilindungi undang-undang untuk mengontrol pemerintahan. Jangan biarkan posisi kita yang sedemikian tinggi itu bergeser ke ranah media sosial. Fungsi kontrol berubah menjadi gunjingan.

Jangan biarkan kebencian menutupi kebenaran. Atau rasa suka mengubah yang salah seolah hal biasa. Mari belajar meletakkan kritik di tempat yang seharusnya. Media sosial bukan Tuhan yang akan mengabulkan keinginan kita. Pun kita tak akan bisa membangun daerah menggunakan media sosial.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia