Rabu, 26 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Bukan Putusan yang Tak Dapat Digugat

12 Mei 2019, 14: 05: 33 WIB | editor : Adi Nugroho

Oleh: Endro Purwito

Oleh: Endro Purwito

Share this          

Tak terasa bulan suci Ramadan kembali menyapa. Umat Kanjeng Nabi Muhammad memulai puasa pada 6 Mei lalu. Tahun ini, kedatangan bulan yang selalu dirindukan itu tak lama setelah pesta demokrasi pemilihan umum (pemilu).

Ibarat hujan menyirami lahan gersang, kehadiran Ramadan pasca perhelatan politik tersebut terasa menyejukkan. Seolah mendinginkan suasana yang sebelumnya panas dengan hiruk-pikuk pemilu 17 April lalu.

Tak dimungkiri, selama proses memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang sarat dinamika politik itu suasana sempat memanas. Bukan hanya persaingan antarcalon anggota legislatif (caleg) yang ketat. Para kandidat wakil rakyat itu berebut perhatian dan simpati demi memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Masyarakat pemilik hak suara pun seolah terpecah. Mereka tergabung dalam kubu-kubu dukungan yang berbeda. Terutama dalam pemilihan presiden (pilpres) yang pada pemilu kali ini berbarengan dengan pemilihan legislatif (pileg).

Di dunia maya (media online) bahkan muncul istilah kurang santun untuk mengidentifikasi pendukung calon presiden (capres). Ada sebutan cebong untuk pendukung kubu capres nomor 01 dan julukan kampret untuk pendukung kubu capres nomor 02.

Panasnya suasana politik itu juga tercermin dalam sejumlah intrik, konflik, sengketa, bahkan kasus pidana. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat total 159 perkara ditetapkan sebagai pidana pemilu (Jawa Pos, 8 Mei 2019). Kasus pidana pemilu tersebut dilaporkan melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).

Personel yang tergabung dalam sentra gakkumdu itu terdiri atas petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan kejaksaan. Mereka yang menangani kasus pidana pemilu.

Di antara perkara yang telah ditangani adalah pemalsuan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pemalsuan surat suara, kampanye di luar jadwal, dan tidak menyerahkan salinan daftar pemilih tetap (DPT).

Ada juga praktik money politics, tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon), penghinaan kepada peserta pemilu, kampanye melibatkan pihak yang dilarang, hingga kampanye menggunakan tempat ibadah dan lembaga pendidikan atau sekolah.

Bukan hanya itu. Mereka yang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah pun ditangani. Kemudian, laporan terkait pihak yang dilarang sebagai pelaksana tim kampanye, perusakan alat peraga kampanye, dan penghalangan jalannya kampanye tak luput dalam penanganan sentra gakkumdu. Termasuk pihak-pihak yang melakukan penghasutan dan adu domba, menjadi perkara yang ditangani serius. Dari semua kasus itu, ada dua kasus pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada 600 kasus yang dilaporkan ke Bawaslu terkait pelaksanaan pemilu. Dari 600 laporan itulah sebanyak 159 kasus diproses secara pidana melalui sentra gakkumdu.

Dia memastikan aparat penegak hukum akan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan dalam pesta demokrasi tersebut. Namun demikian, semua kasus yang berkaitan dengan penyelenggaran pemilu sebaiknya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan begitu, prosesnya dapat dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Tak hanya sengketa dan perkara pidana, pelaksanaan pesta demokrasi itu juga diwarnai suasana duka. Tak sedikit petugasnya yang meninggal dunia. Hingga Jumat lalu (10/5), Jawa Pos edisi hari itu mengabarkan total 582 orang yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu tersebut wafat.

Mereka yang meninggal terdiri atas jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 468 orang, jajaran Bawaslu 92 orang, dan kepolisian 22 orang. Dibanding Pemilu 2014, petugas yang meninggal dalam Pemilu 2019 lebih banyak. Pada lima tahun silam, sebanyak 157 orang yang bertugas dalam penyelenggaraan pemungutan suara wafat.

Banyak pihak sepakat permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tersebut harus dievaluasi. Termasuk banyaknya kasus pidana dan petugas yang meninggal dunia dalam pesta demokrasi itu. Apalagi hingga sekarang, meski pemungutan suara (17/4) sudah berlalu 25 hari, proses panjang pemilu masih belum sepenuhnya usai.

Sampai 12 Mei ini, sesuai jadwal adalah deadline penghitungan suara 34 provinsi di seluruh Indonesia harus selesai. Kemudian, pada 13 Mei rekapitulasi KPU provinsi diserahkan ke KPU RI. Selanjutnya, KPU RI akan menetapkan pemenang Pilpres dan Pileg 2019. Rencananya pengumuman pemenang bakal disampaikan 22 Mei mendatang.

Apakah ‘pesta’ bakal selesai sampai di situ? Tampaknya, belum. Sebab tak seperti lomba yang keputusan juri tak dapat diganggu gugat. Dalam pesta demokrasi ini, bila ada keberatan dengan hasil yang ditetapkan KPU, peserta pemilu –baik pileg maupun pilpres–bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selama masa itu, sengketa akan diselesaikan hingga sebelum pelantikan presiden dan wapres terpilih 2019-2024.

Di tengah suasana yang masih kental nuansa politis itu, kehadiran Ramadan begitu berarti. Momentum bulan suci dan bulan baik untuk menyucikan diri dan berbuat lebih baik. Bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Ini saat yang afdal dan tepat bagi umat untuk berserah dan introspeksi diri. Dengan suasana religius, saatnya berlomba meraih pahala.

          Ini waktu yang tepat untuk move on. Jangan lagi terkotak-kotak dan terbelah dengan perbedaan pilihan politik. Jalin dan rekatkan kembali tali silaturahmi dan kerukunan sesama anak bangsa. Sebab, siapa pun yang terpilih nanti, itu sudah kehendak-Nya. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia