Rabu, 26 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Coblosan, Bukan (Miras) Oplosan

06 Mei 2019, 15: 03: 17 WIB | editor : Adi Nugroho

catatan andhika attar

Oleh: ANDHIKA ATTAR

Share this          

KPU Kabupaten Kediri telah merilis data penyelenggara Pemilu 2019 yang terkena "musibah". Jatuh sakit hingga meninggal dunia. Berdasarkan data terakhir pada Kamis (25/4), tercatat ada 19 penyelenggara yang sakit dan tiga meninggal dunia.

Kabar duka tersebut baru disumbangkan oleh satu daerah saja. Lalu bagaimana dengan KPUD lainnya? Berapa jumlah jika digenapkan di seluruh negara tercinta Indonesia?

Fantastis! Jumlahnya tidak main-main. Penyelenggara pemilu yang meninggal di seluruh Indonesia bahkan melebihi korban jiwa bom Paskah di Sri Lanka pada Minggu (21/4) lalu. Hampir dua kalinya malahan.

Berdasarkan data KPU RI, penyelenggara yang meninggal dunia mencapai 412 orang hingga Kamis (2/5) kemarin. Terjadi pada 33 provinsi di negeri gemah ripah loh jinawi ini. Sementara korban bom Paskah tersebut tercatat sekitar 207 orang.

KPU RI tidak hanya merilis data mereka yang meninggal dunia saja. Penyelenggara yang jatuh sakit pun juga dibuka datanya. Lebih banyak lagi. Penyelenggara yang jatuh sakit mencapai 3.658 orang.

Sungguh ironis. Terlebih momentum pemilu selalu digaungkan sebagai ajang pesta demokrasi. Pesta rakyat untuk memilih sosok pemimpin yang dirasa paling sesuai. Sebuah pendidikan politik bagi segenap putra bangsa yang telah cukup umurnya.

Pemilu secara serentak ini memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tak hanya satu-dua jenis surat suara saja. Pemilu kali ini menawarkan obralan surat suara secara pol-polan. Lima jenis surat suara harus dihabiskan dalam sekali masuk bilik.

Waktu yang dihabiskan dalam pelaksanaannya pun sangat panjang. Pencoblosan dimulai dari pagi hingga ditutup pada pukul 13.00 WIB. Dilanjutkan dengan penghitungan surat suara. Hingga selesai pada malam hari.

Tidak berhenti di situ saja. Proses rekapitulasi dan administrasi berlangsung hingga keesokan harinya. Penyelenggara bekerja lebih dari 24 jam untuk merampungkannya. Bahkan ada yang sampai siang masih berkutat dengan kertas dan angka.

Beban berat berada di pundak setiap penyelenggara. Mulai dari Linmas, KPPS, PPS, hingga PPK. Tak terkecuali jajaran petugas KPU dan Bawaslu yang harus terus siaga.

Tantangan tidak hanya di tataran fisik belaka. Mental dan psikis penyelenggara pun terkuras. Bekerja dari pagi hingga bertemu pagi kembali. Dituntut tetap teliti dan fokus setiap waktu. Menghindari kesalahan teknis karena pemilu merupakan isu panas terkini.

Ditambah dengan upah dan beban kerjanya. Sangat tidak masuk akal rasanya ada orang yang mau bekerja lebih dari 24 jam dengan upah yang tidak seberapa. Hanya berkisar antara Rp 400 - 550 ribu. Itu pun upah untuk satu rangkaian Pemilu. Terlebih nominal tersebut masih harus dipotong pajak.

Pelaksanaan pemilu serentak yang memakan waktu panjang tersebut memang perlu dikaji ulang. Banyak tenaga dan pikiran yang tersita dalam pelaksanaannya.

Jangan lagi ada penyelenggara yang kelelahan hingga berakibatkan di kesehatannya. Terlebih hingga kehilangan nyawanya. Demokrasi memang mahal harganya. Tetapi tidak lebih mahal dari nyawa anak bangsa.

Jika sepakat dengan diksi pesta demokrasi, seharusnya pemilu menjadi sarana bergembira bersama. Bersuka cita menanti lahirnya sosok pemimpin terbaik. Bahagia pemilih, calon pemimpin, dan penyelenggaranya. Namun fakta tersebut bergeser jauh ketika melihat keadaan lapangan. Tidak semuanya dapat bergembira. Bukan pesta namanya jika sampai memakan korban jiwa.

Memang, ada juga pesta yang berujung maut. Seperti halnya pesta narkoba atau pesta miras oplosan. Pesertanya overdosis atau mati karena campuran minuman yang di luar nalar. Tetapi pemilu bukanlah pesta seperti itu. Hari pencoblosan bukan sebuah pesta miras oplosan. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia