Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Korupsi Taman Hijau SLG: Pledoi Tak Kalah Tebal dari Tuntutan

23 April 2019, 15: 17: 31 WIB | editor : Adi Nugroho

korupsi taman hijau slg

SEJUK: Taman hijau di area SLG Kediri. (radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Penasihat hukum (PH) terdakwa kasus dugaan korupsi taman hijau SLG siap melakukan pembelaan hari ini (23/4). Pledoi yang tak kalah tebal dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) itu pun telah disiapkan.

Seperti diungkapkan Budiarjo Setiawan, terdakwa Heni Dwi Hantoro. Budi mengaku telah melakukan pembelaan terhadap kliennya. Ia meyakini bahwa kliennya tidak melakukan apa yang menjadi dakwaan dari pihak jaksa. “Tuntutannya sangat dipaksakan karena dakwaan tidak terbukti,” klaim pria yang akrab disapa Budi tersebut.

Pihaknya mengaku akan berjuang dalam persidangan pembelaan ini. Yaitu untuk membuktikan klien yang dibelanya tidak bersalah. Pihaknya pun masih tetap optimis bahwa unsur kerugian negara dalam kasus ini tidak ada.

korupsi taman hijau slg

SERIUS: Sidang kasus korupsi Taman Hijau SLG Kediri. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Dalam persidangan agenda tuntutan Kamis (11/4) lalu, Joko Prayitno dituntut paling tinggi dibanding dua terdakwa lainnya. Joko terancam hukuman 2  tahun penjara. Sementara dua terdakwa lainnya Didi Eko Tjahjono dan Heni Dwi Hantoro, masing-masing dituntut 1,5 tahun.

JPU sendiri punya alasan menuntut Joko paling tinggi. Sebab, terdakwa itu dianggap yang memiliki peran paling vital. Yaitu sebagai pihak rekanan dari proyek pembangunan yang berlangsung 2016 itu. Selain itu, jaksa menilai selama persidangan Joko memberi keterangan yang berbelit-belit.

Selain hukuman penjara, jaksa juga meminta pengadilan mengenakan denda pada Joko. Yaitu sebesar Rp 200 juta. Apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan. Didi dan Heni juga diancam denda yang sama besar. Yaitu Rp 100 juta. Dengan subsider tiga bulan di balik jeruji besi.

Tuntutan yang disematkan jaksa kepada terdakwa itu pun dinilai terlalu memberatkan. Sehingga PH pun dengan mantap melakukan pembelaan terhadap kliennya. Terlebih lagi mereka punya keyakinan tersendiri.

Sementara itu, pihak JPU mengaku menghargai dengan upaya pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan PH yang bersangkutan. Pasalnya hal itu juga merupakan hak dari terdakwa untuk mengajukan pembelaan.

Terkait tuntutan yang dinilai memberatkan, pihak JPU berseberangan pendapat dengan hal tersebut. Mereka menegaskan tuntutan dibuat dengan berbagai pertimbangan. Tentunya tidak terlepas dari fakta-fakta persidangan yang terjadi. “Jumlah tuntutan sudah sesuai dengan pertimbangan tim JPU dalam perkara tersebut yang didasarkan pada fakta persidangan,” tegas Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri Arie Satria Hadi Pratama melalui Kasubsi Penkum Anang Yustisia kepada koran ini melalui pesan singkat WhatsApp siang kemarin.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia