Minggu, 26 May 2019
radarkediri
icon-featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Rehabilitasi, Hukuman Alternatif Bersifat Wajib

22 April 2019, 10: 33: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

Anang Iskandar

Oleh: Anang Iskandar

Meskipun diancam pidana, penyalah guna narkotika tidak ditahan atau dipenjara. Sebaliknya, wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses hokum. Dan dihukum dengan hukuman rehabilitasi. Itulah kontruksi khusus UU Narkotika. Dalam kajian teorinya dikenal dengan dekriminalisasi penyalah guna narkotika.

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan perlakuan khusus. Atau terobosan hukum yang menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ada. Merupakan model penghukuman non-kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern. Tujuannya menekan demand dan supply reduction narkotika illegal. Sehingga tidak terjadi peredaran gelap narkotika.

Pada 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa atau European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) mengeluarkan definisi dekriminalisasi penyalah guna sebagai berikut: "Dekriminalisation of drug possession or use as "removel of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses".

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika berbeda dengan konsepsi dekriminalisasi yang secara baku diartikan sebagai proses menghilangkan atau menghapus ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Dekriminalisasi penyalah guna narkotika bukan diartikan sebagai legalisasi terhadap penggunaan narkotika.

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika ditujukan bagi penyalah guna untuk diri sendiri dengan kepemilikan narkotika dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pemakaian sehari. Penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum narkotika. Namun apabila perbuatan tersebut telah dilakukan, upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi.

Dalam UU 35/2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminalisasi penyalah guna narkotika. Namun dekriminalisasi penyalah guna narkotika terkonstruksi dalam kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal UU tersebut.

Kontruksi pertama, tentang tujuan dibuatnya UU Narkotika tercantum dalam pasal 4. Khususnya huruf b dan d. Di mana tujuan dibuatnya UU Narkotika adalah:

b) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Kontruksi kedua, penyalah guna diancam dengan pidana ringan khusus terhadap penyalah guna untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 tahun dan penyalah guna yang sudah menjadi pecandu diancam dengan pidana 6 bulan.

Kontruksi ketiga, penyalah guna diancam dengan hukuman pidana ringan secara formil tidak memenuhi syarat ditahan berdasarkan pasal 21 KUHAP dan tidak dapat diyuntokan dengan pasal pengedar karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya UU (kontruksi pertama) sebagai jalan keluar untuk menjamin penyalah guna direhabilitasi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diberi kewenangan untuk menempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penahanan yang termuat dalam PP No 25 Tahun 2011 Pasal 13 huruf 4.

Kontruksi keempat, hakim diberi kewenangan memutuskan dan menetapkan hukuman rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah terhadap penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan. Hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara bagi penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan (Pasal 103).

Kostruksi kelima, pecandu adalah penyalah guna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13). Penyalah guna diancam dengan pidana maksimum 4 tahun (pasal 127) agar penyalah guna menjadi pecandu, penyalah guna tersebut harus divisum / diberikan keterangan ahli sehingga penyalah guna berubah menjadi pecandu. Pecandu hukumnya wajib direhabilitasi (pasal 54).

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalah guna murni atau tidak dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya maka tersangka harus dimintakan visum / asesmen / keterangan ahli.

Kontruksi keenam, orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sedangkan pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi (pasal 55). Pecandu narkotika yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (pasal 128).

Dalam diskursus hukum, penyalah guna narkotika merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban kejahatan narkotika yang bersifat adiktif yang membutuhkan perlakuan khusus, yakni rehabilitasi.

Perlakuan khusus ini untuk mengembalikan mereka agar pulih menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Itu sebabnya konstruksi hukum UU 35/2009 tentang Narkotika menganut double track system pemidanaan. Yaitu sistem pidana penjara dan sistem pidana rehabilitasi. Penyalah guna narkotika mengikuti sistem pidana rehabilitasi ditandai dengan penempatan ke dalam lembaga rehab selama proses penegakan hukum (tidak dilakukan penahanan) dan dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti hukuman penjara yang bersifat wajib.

Sistem pidana rehabilitasi merupakan sistem pidana yang mengintegrasikan aspek hukum dan aspek kesehatan untuk mendekatkan penyalah guna narkotika terhadap akses rehabilitasi. Agar sembuh dan beban sosial masyarakat serta memberikan harapan pada masa depan paska-sembuh dari sakit adiksi.

Sistem  pidana rehabilitasi ini bertujuan untuk mendekatkan penyalah guna terhadap akses rehabilitasi agar sembuh. Tidak menjadi penyalah guna lagi sekaligus untuk menekan permintaan atau kebutuhan narkotika. Sehingga bisnis narkotika cenderung menjadi bisnis yang tidak menarik dan tidak laku karena tidak ada konsumennya.

Dampak sesungguhnya yang diinginkan dari pelaksanaan sistem pidana rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika adalah munculnya keinginan masyarakat yang keluarganya  menjadi penyalah guna untuk menyembuhkan diri secara sukarela atau mandiri. Sekaligus memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU 35/2009 untuk melaporkan diri secara sukarela ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) agar mendapatkan perawatan dan tidak dituntut pidana (pasal 128).

Ekspektasi ini sesungguhnya sejalan dengan ruh dan tujuan  UU 35/2009 tentang narkotika yang hendak menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Exspektasi tersebut terkendala karena implementasi penegakan hukum terhadap penyalah guna dilakukan penahanan dan dijatuhi hukuman penjara. (*)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia