Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Satu Polisi Amankan Delapan TPS

17 April 2019, 14: 34: 57 WIB | editor : Adi Nugroho

TPS

SIAGA I: Kapolres AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta (lima dari kiri) Dandim Letkol Kav Joko Wibowo (enam dari kiri) bersama pejabat forpimda usai apel pengamanan pemilu, kemarin. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

Pemungutan suara di 2.079 tempat pemungutan suara (TPS) hari ini, berlangsung dalam pengamanan ketat kepolisian. Sedikitnya ada 750 personel polisi dibantu 390 TNI yang akan memastikan pemilu di Kota Angin berjalan aman dan lancar.

          Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta mengungkapkan, selain personel polisi dan TNI, pengamanan pemilu hari ini juga dibantu 4.316 anggota perlindungan masyarakat (Linmas) dan 50 anggota satpol PP. “Satu anggota polisi bertanggung jawab terhadap keamanan tujuh hingga delapan TPS,” ujar Dewa sembari menyebut anggotanya bersinergi dengan Linmas di TPS.

          Untuk memastikan kesiapan ribuan personel dalam pengamanan pemilu, kemarin Polres Nganjuk menggelar apel kesiapan. Di depan sejumlah wartawan, Dewa menyebut sejauh ini kondisi Kabupaten Nganjuk kondusif.

TPS

SINERGI: Dandim Letkol Kav Joko Wibowo dan Kapolres AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta melakukan salam komando sebagai simbol kesiapan mengamankan pemilu. (Rekian - radarkediri.id)

          Karenanya, dia mengingatkan agar tidak ada oknum yang mencoba membuat kegaduhan saat pencoblosan. “Orang atau kelompok yang berusaha menciptakan kegaduhan akan kami tindak sesuai SOP (standard operating procedure),” tegas Dewa didampingi Dandim 0810 Letkol Kav Joko Wibowo.

          Jika ada oknum yang berupaya menggagalkan pesta demokrasi, Dewa siap memproses sesuai pasal 531 UU No.7/2017 tentang Pemilu. Di sana disebutkan, mereka membuat gaduh akan dijerat pidana penjara paling lama empat tahun dengan denda Rp 48 juta.

Hal tersebut juga berlaku bagi orang yang menghalangi orang untuk memilih atau berupaya menggagalkan pemungutan suara. “Untuk antisipasi bila ada tindak kekerasan oleh kelompok massa, polres juga di-back up Brimob,” tegasnya.

          Terkait fenomena serangan fajar yang biasanya marak dilakukan sebelum coblosan, Dewa juga mewanti-wanti agar tim sukses atau calon anggota legislatif (caleg) tidak melakukannya. Dia meminta warga melapor ke pengawas pemilu jika mendapati hal tersebut.

           Dewa menegaskan, polisi hanya akan menjerat pemberi uang alias money politics. Adapun penerima tidak akan diproses. Karenanya, perwira dengan pangkat dua melati di pundak itu meminta agar masyarakat melapor ke petugas terdekat.

          Untuk diketahui, dalam apel kemarin Dewa juga memetakan sejumlah kerawanan yang mungkin timbul pascapemilu. Termasuk kemungkinan adanya kerusuhan akibat konvoi pascacoblosan. “Sudah ada informasi, kelompok tertentu akan konvoi bila calonnya menang,” urai Dewa sembari memastikan hal tersebut dilarang.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia