Sabtu, 17 Aug 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Rehab Pemakainya, Penjarakan Pengedarnya

15 April 2019, 17: 38: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

Anang Iskandar

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Penyalah guna (pemakai narkotika), pecandu (pemakai dalam keadaan kecanduan), dan korban penyalahgunaan (pemakai pertama) narkotika, adalah orang sakit adiksi ketergantungan narkotika. Mereka yang selama ini jadi demand-nya bisnis narkotika. Dan, mereka pula yang menjadi akar masalah penyebab Indonesia jadi pasar narkotika.

Dalam konstruksi UU Narkotika (UUN), penyalah guna diancam pidana tapi tidak  ditahan dan juga tidak dihukum penjara. Mereka bersalah secara pidana dan dapat dihukum. Tetapi mereka wajib dihukum dengan hukuman menjalani rehabilitasi. Agar tidak menjadi penyalah guna terus menerus. Kalau dihukum penjara tanpa layanan rehabilitasi justru akan menjadi pecandu.

Di sisi lain terhadap perkara pengedar diperlakukan berbeda. Pengedar penegakan hukumnya dilakukan secara represif keras. Dihukum penjara, dimiskinkan, dan diputus jaringan bisnisnya. Itulah kekhususan UUN.

Penyalahgunaan narkotika berdasarkan konvensi bukan kejahatan murni. Tapi tergolong kejahatan bersyarat. Khususnya mengenai aturan penggunaan obat untuk diri sendiri. Bila tanpa petunjuk / resep dokter diancam dengan hukuman pidana. Bila dengan petunjuk dokter bukan termasuk kejahatan. Sehingga titik beratnya justru pada masalah kesehatan. Karena penyalah guna kalau tidak disembuhkan dapat menyebabkan sakit ketergantungan narkotika berkelanjutan yang merugikan diri sendiri, keluarganya, bangsa, dan negara.

Karena itu penegak hokum khususnya hakim, orang tua, dan masyarakat hukum harus memahami kontruksi UUN. Agar tidak salah dalam mengimplementasikan ketentuan dan terminologi hukum khusus yang ada dalam  UUN.

Karena kejahatan penyalah guna narkotika adalah kejahatan bersyarat yang erat hubungannya dengan masalah kesehatan maka UUN dibuat dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Yang menjadi leading sector adalah menteri yang membidangi urusan kesehatan. Itulah sebabnya politik hukum UUN dalam  masalah penyalahgunaan narkotika ujungnya rehabilitasi bukan penjara.

Dari sisi kesehatan, penyalah guna narkotika dirumuskan sebagai orang yang menggunakan obat jenis narkotika tidak atas petunjuk dokter. Sehingga takaran, frekuensi, dan durasi pemakaian di ambang batas kepentingan kesehatan.

Dari sisi hukum, penyalah guna narkotika dirumuskan sebagai perbuatan memiliki narkotika dalam jumlah terbatas untuk pemakaian sehari. Kemudian digunakan untuk diri sendiri dan bersama teman sesama penyalah guna. Itu adalah perbuatan melanggar hukum tetapi mereka tidak ada niat jahat. Mereka awalnya korban penyalah gunaan narkotika. Lama-lama jadi kecanduan. Dampaknya membahayakan kesehatan. Maka, rehabilitasi penyalah guna menjadi sangat penting.

Kenapa UU tentang narkotika mengintegrasikan pendekatan hukum dan kesehatan dalam menangani penyalah guna? Karena, menurut sejarah, pendekatan hukum dengan memenjarakan penyalah guna telah dinyatakan gagal oleh badan dunia yang menangani narkotika.

Pengalaman di Amerika, dalam perang melawan narkotika yang dipimpin Presiden Nixon dengan memenjarakan penyalah guna (drug user) dan pecandu (drug adiction) hanya menghasilkan gegap-gempita proses penegakan hokum. Masyarakat merasa senang tetapi hasil akhirnya sangat mengecewakan. Karena 10 tahun pasca-perang itu Amerika menghasilkan generasi hippies. Atau generasi bunga yang dinilai merugikan masa depan Amerika itu sendiri.

Akhirnya, badan dunia mengubah cara bertindak. Dengan mengubah saksi hukuman terhadap penyalah guna dan pecandu. Tidak lagi dihukum penjara tetapi dengan rehabilitasi. Sejak itu dunia mengenal hukuman rehabilitasi 

Di Indonesia hukuman rehabilitasi diwadahi sejak berlakunya UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Kemudian dibuat UU no 9 tahun 1976 tentang narkotika. Dan diubah menjadi UU no 22 tahun 1997. Terakhir menjadi  UU no 35 tahun 2009 yang berlaku sampai sekarang.

Namun, kenyataannya sepuluh tahun terakhir penegak hukum khususnya hakim gencar memasukan penyalah guna dan pecandu  ke penjara. Sangat jarang penyalah guna dihukum rehabilitasi. Padahal hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman penjara dalam sistem hukum kita. Dan hakim berwenang sekaligus berkewajiban menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Baik terbukti maupun tidak terbukti bersalah terhadap terdakwa penyalah guna untuk diri sendiri (baca: pasal 103/1).

Konstruksi UU narkotika kita sangat modern dan up to date. Namun di tangan penenegak hukum, orang tua, dan masyarakat hukum kita,  implementasinya jadi melenceng.

Keuntungan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna untuk diri sendiri dibandingkan dengan hukuman penjara:

Pertama, bagi penyalah gunanya, hukuman rehabilitasi bersifat menyembuhkan. Sedangkan hukuman penjara justru membuat mereka berkarir sebagai pecandu. Baik selama ditahan/dipenjara maupun setelahnya.

Bagi orang tua penyalah guna, hukuman rehabilitasi meringankan beban mereka. Karena mereka diberi kewajiban UU untuk menyembuhkan penyalah guna narkotika. Hukuman penjara sangat merugikan karena  menguras enerji. Baik waktu, finansial, dan kepastian hukumnya. Hukuman penjara membuat orang tua dilematis. Karena menghadapi dua permasalahan sekaligus. Yaitu ancaman penjara dan ancaman sakit adiksi yang diderita penyalah guna.

Bagi bangsa dan negara, hukuman rehabilitasi diharapkan menghasilkan generasi sehat setelah menjalani hukuman. Sebaliknya hukuman penjara menghasilkan generasi pecandu setelah menjalani hukuman. Generasi yang tidak pernah memikirkan masa depan sendiri. Apalagi masa depan bangsa dan negara.

Kedua, penjatuhan hukuman rehabilitasi dapat menghemat sumber daya penegakan hukum. Penjatuhan hukuman penjara sama dengan menghambur-hamburkan sumberdaya penegakan hokum. Karena penyalah guna untuk diri sendiri yang dipenjara dipastikan akan relap / kambuh menggunakan narkotika lagi meskipun di dalam atau setelah keluar dari penjara.

Contohnya kasus Jennifer Dunn, Roy Martin, Kusumo dan banyak sekali penyalah guna yang dijatuhi hukuman penjara bahkan sampai 3 kali. Mereka mendapatkan hukuman penjara berturut-turut dalam kurun waktu berdekatan. Jerakah mereka?  Tidak. Malah menjadi pecandu karena mereka sedang sakit ketergantungan / kecanduan narkotika.

Ketiga, hukuman rehabilitasi dapat membuat bisnis narkotika bangkrut. Dengan catatan dilakukan langkah taktis secara berurutan sesuai politik hukum yang tertuang dalam UUN:

1. Penyalah guna yang ditangkap, dituntut, dan dibawa ke pengadilan tidak dilakukan penahanan, tidak dihukum penjara. Tetapi dalam proses penegakan hukum ditempatkan di lembaga rehabilitasi, dijatuhi hukuman rehabilitasi agar sembuh. Des demand narkotika berkurang

2. Setelah penegak hukum dan hakim menghukum rehabilitasi, berikutnya adalah menggalakan program wajib lapor bagi orang tua. Untuk mendapatkan penyembuhan melalui program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah. Program ini berguna untuk mengurangi demand narkotika

3. Mendorong orang tua agar bertanggung jawab menyembuhkan anaknya yang menjadi penyalah guna atau yang sudah menjadi pecandu. Layaknya kalau ada keluarga yang sakit. Ini yang diharapkan untuk menjadi gerakan dasar mengurai masalah narkotika.

Ketiga langkah taktis tersebut dapat menyebabkan pengedar narkotika  bangkrut. Karena tidak ada pembeli atau demand-nya. Ingat yang membutuhkan dan membeli narkotika hanya penyalah guna narkotika. (*)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia