Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Subur Dituntut Empat Tahun

Kasus Prona Desa Katerban

09 April 2019, 10: 35: 11 WIB | editor : Adi Nugroho

Prona

TUNGGU VONIS : Terdakwa M Subur yang juga Kepala Desa (Kades) Katerban nonaktif menjalani persidangan pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor di Surabaya kemarin. (JPU Kejari Nganjuk for radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK- Kepala desa (Kades) Katerban nonaktif M Subur kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya kemarin. Dalam agenda pembacaan tuntutan itu, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menuntut terdakwa empat tahun penjara.

          Jaksa menilai Subur telah melanggar pasal 11 UU No. 20/2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Tipikor. Karena itu, selain hukuman penjara, terdakwa didenda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Subur diduga  melalukan korupsi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau proyek operasi nasional agraria (Prona) 2017 Desa Katerban, Kecamatan Baron.

 “Pasal itu yang terbukti,” kata Eko usai persidangan.

          Dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 09.00 itu, Eko mengungkapkan, pihaknya mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi terdakwa. Salah satunya terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Sebagai pimpinan penyelenggara negara di tingkat desa, kades seharusnya menjalankan amanah masyarakat dengan baik.

          Karena itulah, perbuatan tersebut dianggap jaksa telah mencoreng nama Pemkab Nganjuk dan pemerintahan desa. “Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Eko.

          Selain yang memberatkan, JPU juga mempertimbangkan hal meringankan. Eko mengatakan, selama persidangan, terdakwa bersikap sopan. “Dia juga tidak bertele-tele dan mengakui perbutannya,” kata jaksa asal Sidoarjo ini.

          Pertimbangan lain, Eko menambahkan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas tuntutan tersebut, terdakwa akan mengajukan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya yang diagendakan pekan depan.

          Sementara itu, setelah kasus tersebut selesai, tim penyidik dari Polres Nganjuk juga sedang mempersiapkan kasus lanjutan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ya kami juga sudah terima SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari penyidik,” ucap jaksa penghobi olahraga tenis ini.

          Terpisah, Kanit Pidkor Satreskrim Polres Nganjuk Ipda Imam Santoso membenarkan kasus yang menjerat Subur kini sudah mulai dilanjutkan dengan perkara TPPU. “Saat ini pengumpulan alat bukti,” kata Imam.

          Untuk diketahui, kasus pungutan biaya prona senilai Rp 1 juta di Desa Katerban itu tidak hanya menjerat kades. Saat ini, penyidik polres juga sudah menetapkan Sekdes Katerban Arifin sebagai tersangka.

          Subur menjalani sidang tipikor setelah polisi melakukan operasi tangkap tangan saat memungut biaya Prona senilai Rp 1 juta per sertifikat. Di persidangan terungkap uang tersebut dibagi-bagi kepada panitia dan pejabat desa. Kades mendapat bagian Rp 700 ribu per bidang, lalu sekdes dapat Rp 500 ribu dan panitia Rp 250 ribu setiap bidangnya.

          Dari fakta persidangan juga diketahui bahwa ada 1.400 bidang tanah di Desa Katerban yang masuk sertifikasi Prona tahap I dan II. Subur dan Arifin dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat desa.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia