Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Praktik Money Politic yang Marak Menjelang Coblosan

Pengganti Uang Kerja, Satu Amplop Rp 50 Ribu

09 April 2019, 10: 21: 30 WIB | editor : Adi Nugroho

Imbalan

(Ilustrasi : Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

Pelaksanaan Pemilu 17 April tinggal hitungan hari. Sepuluh hari terakhir menjadi waktu yang rawan terjadinya praktik money politic. Di Kabupaten Nganjuk, praktik tersebut dijalankan melalui tim sukses (timses) yang tersebar di setiap TPS atau RT.

 

          Survei Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal money politic tidak terlepas dari kondisi riil di Kabupaten Nganjuk. Praktik tersebut memang benar-benar terjadi setiap menjelang coblosan pemilihan umum (pemilu).

“Hari-hari ini biasanya sudah disebar timnya ke desa,” kata mantan anggota tim sukses (timses) salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Nganjuk di pemilihan legislatif (Pileg) 2014 silam.

          Menurutnya, caleg mulai bagi-bagi uang ke warga pada H-10. Biasanya setiap caleg memiliki satu koordinator di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS)  atau lingkungan maupun rukun tetangga (RT). Mereka bertanggung jawab kepada koordinator desa (kordes) yang posisinya langsung di bawah caleg.

          Setiap koordinator, kata dia, akan mencari minimal 10-15 orang. Setelah itu, timses tersebut menghubungi orang-orang yang sudah dipegang. Lalu bagaimana cara pemberian uangnya? Menurutnya, sebisa mungkin uang diberikan tanpa sepengetahuan orang lain. “Ada yang datang langsung ke rumah (warga),” ujar si mantan yang namanya minta dirahasiakan itu.

Meski demikian, biasanya cara tersebut akan dihindari. Koordinator lebih memilih mengirim pesan singkat ke warga melalui ponsel. Isinnya mengajak ketemuan di suatu tempat. “Ya basa-basinya minta datang ke rumah, dolan (silaturahmi) atau nyangkruk,” ungkap pria yang kini masih aktif memantau pemilu di Kabupaten Nganjuk ini.

Setelah bertemu, koordinator akan memberikan uang kepada warga. Pada 2014 lalu, minimal nominalnya Rp 25 ribu per orang. Namun jumlah itu biasanya tergantung kesepakatan antar caleg. Sebab terkadang meski ada kesepakatan nominal, biasanya beberapa caleg menaikkan harga sendiri. “Ada caleg yang menelikung. Akhirnya harus ditambah. Bisa sampai Rp 30 ribu (per orang),” katanya.

          Untuk tahun ini, menurut dia, nominalnya bisa naik. Per amplop isinya bisa sampai Rp 50 ribu. Namun untuk menyamarkan praktik money politic, biasanya koordinator akan mengatakan amplop tersebut sebagai pengganti uang kerja saat datang ke TPS. “Semua akan bilang seperti itu. Kemudian mengarahkan untuk memilih calon tertentu,” katanya.

          Dia melanjutkan, bagi-bagi uang biasanya dilakukan sampai H-2. Karenanya, sekarang justru ‘serangan fajar’ menjelang pencoblosan sudah jarang dilakukan. Itu pun biasanya caleg akan memantau aktivitas caleg yang lain. “Kalau ada yang masih memberi menjelang coblosan, biasanya akan “ditembak” lagi. Jadi sudah bukan pendataan lagi, tapi lung-lungan duit (jor-joran),” ungkapnya.

          Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk Fina Lutfiana Rahmawati mengakui memang sulit mengungkap praktik money politic di pemilu. Sebab, pembuktiannya paling tidak pelaku harus tertangkap tangan.”Harus OTT (operasi tangkap tangan). Kalau tidak, susah membuktikannya,” ujar perempuan yang membidangi divisi penanganan pelanggaran ini.

          Meskipun begitu, bukan berarti Bawaslu hanya menunggu laporan dari masyarakat. Fina mengungkapkan, pada 15 April nanti, pihaknya dibantu panitia pengawas kecamatan (panwascam) akan melakukan patroli di setiap desa. Karena ada lima anggota Bawaslu, setiap orang memegang empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk.

          Menurutnya, patroli tersebut untuk meminimalisir praktik politik uang menjelang pencoblosan. Selain melalukan penindakan, Bawaslu juga berupaya mencegahnya. Setidaknya hal itu bisa dimulai dari masyarakat agar mereka secara tegas menolak pemberian dari caleg maupun timses calon presiden (capres).

          Kalaupun ada pemberian uang atau barang, Fina meminta masyarakat bersedia melaporkannya ke Bawaslu. “Tidak perlu takut untuk melapor jika ada temuan (money politic),” kata perempuan asal Desa/Kecamatan Loceret ini.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia