Selasa, 17 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Menunggu Moratorium

07 April 2019, 11: 28: 30 WIB | editor : Adi Nugroho

Moch. Didin Saputro

Oleh : Moch. Didin Saputro

Share this          

“Loh, saya kira Pare itu daerah sendiri? Ternyata masih masuk Kabupaten Kediri to?” kata Monika sedikit heran. Pernyataan yang diucapkannya itu mewakili sejumlah warga luar kota. Yang masih awam dengan wilayah administrasi daerah-daerah di Kabupaten Kediri. Terutama Pare, yang selama ini dianggapnya sebagai daerah administratif yang telah berdiri sendiri.

Termasuk pernyataan teman kuliah saya saat itu. Dia mengira bahwa Pare merupakan sebuah kotamadya. Seperti halnya Kota Batu yang telah lepas dari Kabupaten Malang pada 2001 silam. “Saya pernah lewat Pare. Sempat berpikir, sebenarnya ini kecamatan atau kota? Soalnya kalau kecamatan kok rame dan penataannya sudah kayak kota,” ujar Firman, teman kuliah yang saya maksud.

Memang selama ini tak sedikit warga luar kota yang lebih mengenal Pare ketimbang Kabupaten Kediri. Tentu hal ini tak lepas dari keberadaan Kampung Inggris yang tersohor hingga mancanegara itu. Tak ubahnya pulau Dewata Bali yang banyak orang berkata lebih terkenal ketimbang Indonesia.

Di Kabupaten Kediri, Pare memang kecamatan yang sangat terkenal. Termasuk daerah di sekitarnya juga kerap dianggap masuk wilayah Pare. Itu masih terbawa dengan tata administrasi sebelum otonomi daerah. Sebelum dihapuskannya kawedanan dan koordinator kecamatan. Sejumlah nama yayasan di kecamatan sekitar Pare pun masih menggunakan embel-embel Pare di belakang alamatnya.

Pare sebagai kota kecil yang masih berstatus kecamatan ini tentu menjadi magnet bagi warga kecamatan lain di sekitarnya. Terutama daerah Kabupaten Kediri wilayah utara dan timur. Seperti Badas, Kunjang, Plemahan, Kepung, Puncu, dan Kandangan. Seolah sebagai pusat niaga di timur laut Kabupaten Kediri. Bahkan sebagian besar kebutuhan warga sudah ada di kota ini. Tak perlu jauh-jauh ke Kota Kediri sebagai kota induk. Tak jarang warga Kecamatan Ngoro yang masuk Kabupaten Jombang pun juga kerap menghabiskan akhir pekannya di Pare.

Fasilitas publik yang ada di kecamatan yang dulu hampir dijadikan ibu kota Kabupaten Kediri ini memang cukup lengkap. Tak kalah dengan kota kabupaten di daerah lain. Ditambah banyaknya warga luar daerah yang menimba ilmu di Kampung Inggris. Membuat investor baik dari dalam maupun luar daerah berlomba mendirikan usaha di kecamatan yang memiliki jumlah penduduk hampir 100 ribu jiwa ini.

Sebagai kawasan perkotaan, tentunya di Pare mudah dijumpai orang-orang kreatif. Tak sedikit pula mereka memiliki pemikiran idealis. Bahkan pernyataan bahwa Pare ingin lepas dari Kabupaten Kediri pun kerap saya dengar. Menjadi daerah administrasi sendiri. Dengan alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri sejak dulu menjadikan Pare sebagai anak tiri. Daerah di pinggiran yang kurang diperhatikan. Berbeda dengan kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) dan Kecamatan Ngasem yang menjadi daerah perkotaan baru yang selama ini lebih terawat. Hal ini lah yang menjadi alasan di sejumlah komentar media sosial kalau ada yang membahas nasib Kecamatan Pare.

SLG sebagai ikon baru Kabupaten Kediri sejak dibangun di era Bupati Sutrisno memang digadang-gadang akan menjadi sentra niaga Kabupaten Kediri. Sebagai Kota Baru menggantikan Kecamatan Pare yang dulu dibatalkan sebagai ibu kota kabupaten di awal kepemimpinannya. Tak ayal apabila sepuluh tahun ini kawasan SLG lebih diperhatikan. Dibangun berbagai fasilitas publik. Seperti taman kota, gedung pertemuan, waterpark, tak ketinggalan sebuah monumen yang mampu menarik banyak wisatawan dari luar kota.

Di balik semua itu, ternyata ada satu fasilitas publik yang saat ini mangkrak. Yakni Sub-Terminal SLG. Hanya beroperasi sebentar saja. Selain itu, daya investasi di kawasan tersebut juga bisa dibilang tak semulus rencana menjadikan kawasan tersebut sebagai central business district (CBD). Fave Hotel by Aston yang sejak tahun lalu digembar-gemborkan akan ground breaking saja hingga kini juga belum terlaksana.

Pemkab Kediri selama ini dirasa lebih fokus pada pusat pemerintahan di sekitar SLG saja. Utamanya Kecamatan Ngasem. Sebagian besar jalan di sana pun sudah terpasang penerangan jalan umum (PJU) dari anggaran Kabupaten Kediri. Meski akhir-akhir ini Kecamatan Pare juga mulai ada sentuhan kecil. Seperti pemasangan PJU di sejumlah jalan protokol. Juga mulai merenovasi dua taman kota yang menjadi ikon Pare.

Tetapi di kecamatan lain, apakah PJU sudah ada pemerataan? Saya rasa belum, meski di pusat ibu kota kecamatan sudah ada PJU lama. Lampu neon putih panjang yang sudah mulai usang. Daerah lain yang selama ini dinilai sebagai kawasan gelap. Seperti di jalan penghubung Kecamatan Papar, Plemahan, hingga Pare yang merupakan jalan milik kabupaten. Hanya ada satu dua PJU yang terpasang. Itu pun hanya di pertigaan jalan.

Hal itu tentunya menjadi contoh kecil pemerataan fasilitas umum di kabupaten ini. Apakah masyarakat selama ini diam? Tentu saja tidak. Mereka banyak yang bersuara melalui pesan surat elektronik (e-mail). Berpesan kepada dinas terkait untuk memberikan fasilitas publik yang merata di kabupaten ini. Tentu saja, mereka juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan. Tetapi sebagian melihat bahwa selama ini pemberian fasilitas publik tersebut dinilai belum adil. Tak seperti kabupaten lain yang selama ini memperhatikan minimal ibukota kecamatan untuk dibenahi. Termasuk dalam hal pelayanan kependudukan.

Bagi daerah Pare dan sekitarnya, bisikan untuk menjadi daerah sendiri saya rasa sudah semakin masif di masyarakat. Dan itu sudah terdengar sejak dulu. Sejak adanya undang-undang otonomi daerah. Meski sangat kecil untuk menuju ke sana. Namun tidak menutup kemungkinan jika kajian akan perkembangan Pare yang semakin pesat itu bisa merealisasikan keinginan mereka. Tentu menunggu dicabutnya moratorium pemekaran daerah, mungkin saja Pare bisa menjadi wilayah administrasi yang tak lagi dijadikan anak tiri. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri).

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia