Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Soal Perangkat Desa di Kediri, Gelar Aksi Unjuk Rasa Lagi

05 April 2019, 17: 57: 59 WIB | editor : Adi Nugroho

aksi perangkat desa

NGOTOT: Puluhan massa yang menolak hasil pengisian perangkat kembali menggelar demonstrasi di depan kantor Pemkab Kediri kemarin. Mereka menuntut pembatalan ujian perangkat. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Puluhan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Kediri kemarin siang (4/4). Isu yang mereka usung masih sama dengan demo sebelumnya. Kembali menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan pengisian perangkat desa.

Memang, aksi unjuk rasa kembali digelar karena massa menilai belum ada hasil sesuai yang mereka harapkan dari demo pertama dan kedua dulu. Tuntutan mereka yang meminta adanya pembatalan dan ujian ulang perangkat desa masih belum terpenuhi. Bahkan, para pendemo mengancam terus akan beraksi hingga tuntutan mereka terlaksana.

“Kami akan mengadakan aksi kembali jika tidak ada respon positif. Masih akan ada lagi aksi keempat dan seterusnya,” ungkap Koordinator Aksi Sunaryo kepada Jawa Pos Radar Kediri saat ditemui saat unjuk rasa berlangsung kemarin siang.

Dalam aksi unjuk rasa itu, massa berrjumlah sekitar 30 orang. Mereka kompak mengenakan kaos berwarna merah. Di bagian belakang kaos tersebut tercetak tulisan “Tolak Ujian Dagelan”. Selain itu, mereka juga membawa berbagai macam spanduk dan tulisan protes terkait pelaksanaan pengisian perangkat desa tersebut.

Dalam demo kali ini mereka juga menuntut untuk bertemu dengan Bupati Kediri dan perwakilan DPRD Kabupaten Kediri. Sembari menunggu diadakannya mediasi, mereka pun terus melakukan orasi.

Sementara itu, koordinator aksi Sunaryo mengaku telah melayangkan laporan dugaan praktik jual-beli jabatan dalam pengisian perangkat tersebut. Salah satu instansi yang ditujunya adalah Polres Kediri. “Saya juga telah terbang ke Jakarta untuk melaporkan ke KPK,” klaim Sunaryo.

Setelah menggelar aksi selama sekiat 45 menit, beberapa perwakilan pendemo pun dipersilakan untuk mengikuti audiensi dengan perwakilan pemerintah. Audiensi itu berlangsung di ruang Candra Kirana kantor Pemkab Kediri. Dari Pemkab Kediri yang mewakili adalah Kabag Hukum Sukadi.

Salah seorang perwakilan pendemo yang menyampaikan kekesalannya adalah Risa Kumalasari dari Desa Sidomulyo, Purwoasri. Ia mengaku kecewa dengan berjalanannya proses pengisian perangkat di desanya. Dia menduga adanya praktik nepotisme dalam pengisian tersebut. “Masa yang terpilih masih saudara dan kerabat dari kepala desa semua,” keluhnya.

Beberapa perwakilan pendemo lainnya pun menyampaikan protes. Kebanyakan yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yaitu terkait dengan peraturan perundangan dan dugaan adanya permainan dalam pengisian tersebut. Alhasil audiensi nyaris berjalan seperti berputar-putar saja.

Perwakilan pendemo mengaku akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada pihak berwajib. Entah itu di pengadilan maupun kejaksaan.

Sementara itu, Sukadi kembali menegaskan bahwa kewenangan pengisian tersebut merupakan milik kepala desa. Hal itu telah tertuang dalam perundangan. Oleh karena itu, ia mengatakan, pemkab tidak bisa mengambil tindakan di luar kewenangannya. Terlebih tidak sesuai dengan ini peraturan yang ada.

Kabag hukum ini menambahkan jika memang ada temuan pelanggaran atau kecurangan, massa bisa mengambil jalur hukum. “Kalau memang dirasa salah, ya biar mereka (massa) menggugat di pengadilan tata usaha negara,” paparnya kepada koran ini.

Aksi unjuk rasa yang digelar mulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut sempat menarik perhatian para pengguna jalan. Pasalnya unjuk rasa kembali digelar di depan gerbang keluar kantor Pemkab Kediri. Tak ayal, para pengendara roda dua dan empat hanya menggunakan separo jalan untuk bersisian.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia