Selasa, 21 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Hakim Vonis Bebas Pembuang Bayi, Jaksa Siap Lakukan Perlawanan

04 April 2019, 19: 18: 48 WIB | editor : Adi Nugroho

vonis bebas pembuang bayi

Vonis Pembuang Bayi

Share this          

KEDIRI KABUPATEN Pelaku pembuang bayinya, FAP, 15, belum bisa benar-benar bernapas lega. Vonis bebas yang dia terima dari majelis hakim belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, pihak kejaksaan menegaskan bakal mengajukan kasasi terhadap vonis pengadilan tersebut.

“Jumat (5/4) besok rencananya saya akan resmi mengajukan kasasi. Menurut saya perbuatan terdakwa sudah masuk dalam unsur-unsur yang kami dakwakan,” ungkap jaksa penuntut umum (JPU) Lestari kepada Jawa Pos Radar Kediri saat dihubungi melalui sambungan telepon semalam.

Lestari menegaskan tidak akan begitu saja menerima putusan dari majelis hakim itu. Terlebih dengan vonis bebas yang disematkan kepada warga Kandangan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan memanfaatkan haknya untuk mengajukan kasasi.

Menurut Lestari, apa yang dilakukan FAP terhadap bayi yang dilahirkannya sudah masuk dalam pasal perlindungan perempuan dan anak (PPA). FAP sendiri yang meletakkan bayi tersebut ke dalam kantong kresek dan ditaruh di pintu rumah kakaknya. Selanjutnya, FAP berpura-pura ada yang mengetuk pintu dan meninggalkan sebuah barang.

“Jadi (agar) seolah-olah orang lain yang menaruh bayi tersebut, bukannya terdakwa,” imbuh Lestari.

Sebelumnya, jaksa Lestari menuntut tinggi terhadap FAP. Tak hanya enam tahun penjara sebagai hukuman atas tindakan FAP. Tapi juga hukuman agar FAP melakukan latihan kerja selama satu bulan.

Sementara itu, pakar hukum dari Uniska Nurbaedah mengatakan bahwa di dalam putusan pengadilan terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama apabila terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa harus dihukum. Yang kedua, apabila tidak terbukti di dalam unsur-unsur pidana maka terdakwa harus dibebaskan. Sedangkan yang ketiga, apabila terbukti namun bukan perkara pidana, terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Nah, dalam  kasus FAP ini, menurut Nurbaedah, hakim melihat perbuatan terdakwa tidak disertai dengan niat jahat. “Mens rea (niat jahat, Red) tidak ada. Sehingga hakim mengatakan FAP harus dibebaskan,” telaah Nurbaedah.

Namun, imbuh Nurbaedah, pihak JPU masih bisa menggunakan upaya hukum. Apabila JPU tidak terima dengan putusan pengadilan dapat mengajukan kasasi. Tenggang waktunya adalah maksimal tujuh hari.

Dalam tujuh hari selama proses kasasi, JPU wajib membuat memori kasasi yang ditunjukan kepada Mahkamah Agung RI. Sementara, terdakwa ataupun penasehat hukumnya juga berhak membuat kontra-memori kasasi. Yaitu setelah adanya memori kasasi dari pihak JPU.

Nurbaedah menambahkan, semua kewenangan berada di tangan MA, termasuk soal penahanan. Semua diproses sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sebelumnya, FAP dinyatakan bebas oleh majelis hakim yang diketuai D. Herjuna Wisnu Gautama. Menurut hakim perbuatan FAP tidak seseuai dengan tuntutan yang diberikan JPU. FAP tidak terbukti secara langsung membunuh bayinya. Namun bayi dengan jenis perempuan tersebut meninggal setelah dilakukan perawatan di RSUD Pare.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan Jawa Pos Radar Kediri, dasar putusan hakim untuk menentukan kesalahan seseorang harus ada dua alat bukti yang sah  dan keyakinan hakim. Ketika hakim tidak yakin, maka terdakwa harus dibebaskan. “Buktinya banyak namun hakim tidak yakin, terdakwa harus tetap dibebaskan,” imbuh Nurbaedah.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia