Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr. ANANG ISKANDAR SIK SH MH

Ridho Rhoma, Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

01 April 2019, 14: 42: 45 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr. ANANG ISKANDAR SIK SH MH

Dr. ANANG ISKANDAR SIK SH MH

Share this          

Akhirnya, nasib Rhido Rhoma sungguh menyedihkan. Perkaranya ditangani oleh majelis hakim kasasi yang tidak punya kompetensi dalam menangani perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Akibatnya Rhido bagai jatuh tertimpa tangga.

Para penyalah guna untuk pertama kali  seperti Ridho, Andi Arief, pesohor atau siapa saja yang menjadi pecandu, berdasarkan UU narkotika (UUN) disebut sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Karena ketika menggunakan narkotika untuk pertama kali,  mereka tidak sadar telah menggunakan narkotika akibat dirayu, dibujuk, ditipu, atau diperdaya bahkan dipaksa menggunakan narkotika oleh kaki tangan pengedar (baca penjelasan pasal 54).

Pada prinsipnya Rhido, Andi Arief, dan penyalah guna lainnya tidak ada yang ingin jadi penyalah guna narkotika. Tetapi karena narkotika itu obat bersifat adiktif maka menggunakan narkotika untuk kedua, ketiga, dan seterusnya karena fisik dan psikisnya mulai ketagihan.

Setelah jadi korban penyalahgunaan  narkotika mereka secara otomatis akan menjadi penyalah guna narkotika. Kalau sudah menjadi penyalah guna, oleh UUN diancam dengan pasal 127/1. Dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Namun penjatuhan hukumannya berupa hukuman rehabilitasi (pasal 103). Karena tujuan dibuatnya UU adalah menjamin penyalah guna dan pecandu direhabilitasi.  Begitulah konstruksi hukum UU narkotika yang bersumber dari UU no 8/1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya.

Mereka, kalau ditangkap penyidik, menjadi kewajiban dan kewenangan penyidik untuk menempatkan tersangkanya di lembaga rehabilitasi (tidak memenuhi syarat ditahan). Kalau dalam proses penuntutan, jaksa berkewajiban dan berwenang untuk menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi (tidak memenuhi sarat ditahan). Kalau dibawa ke pengadilan, menjadi kewajiban dan kewenangan hakim untuk menjatuhan hukuman rehabilitasi, baik terbukti ataupun tidak terbukti bersalah.

Meskipun penyalah guna untuk diri sendiri seperti Rhido, Andi Arif dan lain lain diancam pasal 127/1 tetapi tujuan UUN adalah melindung, menyelamatkan, dan menjamin penyalah guna direhabilitasi. Status hukuman rehabilitasi dinyatakan sama dengan hukuman penjara sehingga seluruh penegak hukum diberi kewenangan dan kewajiban untuk menempatkan penyalah guna ke dalam lembaga rehabilitasi. Itu sebabnya misi penegak hukum menjadi bersifat rehabilitatif, bukan represif. Inilah kekhususan UUN kita.

Penegak hukumnya mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan bersifat rehabilitatif berdasarkan PP 25/2011 pasal 13. Berupa kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Menkes.

Hakim diberi kewenangan khusus yang sangat dasyat untuk melindungi, menyelamatkan, dan menjamin penyalah guna dan pecandu mendapatkan rehabilitasi. Hakim "dapat" menjatuhkan hukuman berupa hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah (baca pasal 103). Poin ini yang selama ini ditafsirkan salah oleh para penegak hukum. Di mana penafsirannya menyimpang dari tujuan dan misi penegak hukum.

Para hakim menafsirkan kata "dapat" yang tertera dalam kewenangan hakim pasal 103/1 berarti suka-suka hakim. Oleh karena itu sejak berlakunya UUN relatif tidak pernah digunakan oleh hakim. Padahal pasal 103/1 tersebut adalah kewenangan sekaligus sebagai kewajiban hakim.

Kata "dapat" ini bukan berarti suka-suka hakim mau menggunakan atau tidak. Kata "dapat" di sini adalah kewenangan tambahan. Semula  kewenangan hakim hanya menyatakan terdakwa bersalah dan tidak bersalah, kalau dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman, kalau diyatakan tidak bersalah, dibebaskan.

Nah, kewenangan tambahan ini berupa "dapat" menjatuhkan hukuman bersifat  rehabilitatif. Bila terbukti bersalah, hakim menghukum rehabilitasi sebagai kewajiban hakim. Kalau terbukti tidak bersalah hakim juga menghukum dengan menetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi sebagai kewajiban hakim juga.

Kewenangan ini sudah pernah diarahkan Ketua MA kepada para hakim melalui SE MA no 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalah guna , penyalah guna dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi. Tetapi karena sesuatu hal, hakim tidak melaksanakan kewajiban atas kewenangan tersebut. Sehingga penyalah guna  dihukum penjara mestinya wajib menjalani rehabilitasi sebagai hukuman.

Itulah kewenangan rehabilitatif yang diberikan kepada hakim bersifat khusus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Masalahnya kenapa Rhido dan Rhido lainnya dihukum penjara?

Pertanyaannya apakah majelis hakim agung yang mengadili Rhido punya kompetensi khusus atau tidak dalam mengadili perkara penyalah guna narkotika? kalau kenyataannya Ridho sebagai penyalah guna untuk diri sendiri dijatuhi hukuman penjara.

Dasar hukum  yang dipakai jaksa untuk kasasi jelas menabrak UUN. Karena jaksa kasasi dengan menggunakan hukum acara yang bersifat umum. Kemudian putusan kasasinya hukuman penjara. Kok aneh sih? Masak aturan umum mengesampingkan aturan yang bersifat khusus.

Akibat dari ketidakcermatan jaksa penuntut dan majelis hakim agung yang tidak memiliki kompetensi menangani perkara penyalah gunaan narkotika menyebabkan kerugian bagi   Rhido, orang tua, bangsa dan negara.

Kerugian yang diderita bangsa dan negara akibat penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap perkara penyalah guna dengan hukuman penjara adalah :

Pertama, penyalah guna tidak sembuh atau kumat dalam penjara. Hal ini menjadi enerji bagi berkembangnya bisnis narkotika di Indonesia. Karena tren jumlah penyalah guna menjadi naik. Diikuti naiknya permintaan narkotika ke penjara dan Indonesia pada umumnya.

Kedua, lapas menjadi sasaran bisnis narkotika. Karena di lingkungan lapas ada sekitar 50 ribu penyalah guna yang menjalani hukuman di lapas. Mereka yang selama ini membutuhkan narkotika secara rutin karena dalam keadaan kecanduan narkotika.

Ketiga, banyak pegawai lapas yang terjerat bujuk rayu pengedar narkotika. Karena untuk memasok narkotika ke penjara hanya ada satu cara. Yaitu melalui pintu masuk yang dijaga pegawai lapas.

Keempat, energi penegakan hukum dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak tepat sasaran. Bahkan bertentangan dengan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Konsultasi masalah narkotika melalui wa no 08111285858

(rk/*/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia