Selasa, 21 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Anang Iskandar: Cegah Penyalahguna, Berantas Para Pengedar

30 Maret 2019, 18: 38: 02 WIB | editor : Adi Nugroho

Anang Iskandar

Anang Iskandar

Share this          

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba tak luput dari perhatian Anang Iskandar, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang pernah menjabat Kapolres Kediri. Termasuk kasus Zaenal Abidin alias Paitul, terdakwa perkara sabu-sabu, yang disidangkan di PN Kabupaten Kediri.

          Menurut Anang, dalam program pemerintah, khususnya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), menyatakan secara jelas bagaimana melawan penyalahgunaan dan melawan peredaran.

Dari nama program jelas disebutkan bahwa penyalahguna dihadapi dengan cara "pencegahan". Sedangkan pengedar dihadapi dengan "pemberantasan". Penyalah guna (demand reduction) secara hukum posisinya berbeda dengan pengedar (supply reduction).

sabu sabu

BISNIS GELAP: Zaenal Abidin alias Paitul hendak keluar dari ruang sidang Kartika usai menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Kabupaten Kediri (Iqbal Syahroni - radarkediri.id)

“Pengedar harus diberantas dan dipenjara. Tetapi kalau penyalahguna harus dicegah,” ujar purnajenderal Polri yang juga Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari PPP ini.

Tak hanya mencegahnya, lanjut caleg yang pernah menjabat Kapolres Blitar ini, penyalahguna seharusnya juga dilindungi, diselamatkan melalui proses rehabilitasi. Itu agar sembuh. “Tidak relap dan mendapatkan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika (harm reduction),” imbuhnya.

Dalam kehidupan nyata, Anang Iskandar mengungkapkan, ada penyalahguna dengan jumlah kepemilikan narkotikanya sedikit (di bawah SE Mahkamah Agung). Narkotika itu murni digunakan untuk diri sendiri. Ada pula yang kepemilikan narkotikanya sedikit namun berperan sebagai pengecer paket hemat atau welasan.

Terhadap penyalahguna yang merangkap pengecer "welasan" di mana setelah laku 10 jie (1 jie beratnya 0,1 gram), tersangka penyalahguna merangkap pengecer tersebut dapat dihukum penjara dan/atau dihukum rehabilitasi. “Itu nanti tergantung keyakinan hakim,” katanya.

Untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuan UU Narkotika dan misi penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalahguna, Anang menyebut, ada tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2011 tentang wajib lapor pecandu. Di dalamnya menyebut, penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim diberi kewenangan upaya paksa "menempatkan" tersangka/terdakwa penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi.

“Hal itu berlaku pada semua tingkat pemeriksaan agar yang bersangkutan sembuh,” terang dosen Universitas Trisakti ini.

Dalam batang tubuh UU Narkotika, sambung Anang, penyalahguna digambarkan seperti dua sisi mata uang. Satu sisi digambarkan sebagai "korban kejahatan narkotika sekaligus penderita penyakit adiksi ketergantungan narkotika". Sedangkan, di sisi lain digambarkan sebagai "pelaku kejahatan" penyalahgunaan narkotika yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 tahun.

Artinya tidak memenuhi syarat ditahan dalam proses penegakan hukum. Namun sedapat mungkin ditempatkan di tempat sekaligus sebagai tempat rehabilitasi. Menurut Anang, hal tersebut tercantum dalam pasal 21 KUHAP.

Sehingga secara yuridis penyalahguna tidak dapat ditahan. Tetapi UU Narkotika menjamin upaya penyembuhan melalui proses rehabilitasi. Itu sebabnya penegak hukum diberi kewenangan menempatkan ke lembaga rehabilitasi.

Hal ini sebagai upaya paksa agar sembuh. Dan upaya paksa rehabilitasi secara administrasi hukum sama dengan ditahan atau dipenjara. “Di mana masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman,” papar pria yang pernah menjadi Kabareskrim Polri ini.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia