Selasa, 19 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Gugatan Pengisian Perangkat Desa: Menyoal Kerjasama Pihak Ketiga

27 Maret 2019, 15: 47: 56 WIB | editor : Adi Nugroho

Pengisian Perangkat Desa di Kediri

Pengisian Perangkat Desa di Kediri

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Penggugat pelaksanaan pengisian perangkat desa di 10 desa menilai ada kesalahan dalam kualifikasi status akreditasi pemilihan pihak ketiga. Menurut para penggugat, meskipun IAIN Tulungagung yang menjadi pihak ketiga berada di bawah kemenristekdikti tapi pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Padahal, menurut salah seorang penggugat, M. Karim Amrulloh, kualifikasi minimal akreditasi B yang tepat adalah peruguruan tinggi yang berada dalam naungan Kemenristedikti. Yaitu yang secara fungsional dikelola langsung oleh Kemendikbud. Perbedaan pandangan itulah yang diakui Karim sebagai salah satu dasar pihaknya melayangkan gugatan.

Tak hanya itu, Karim juga kembali menyoroti program studi yang ada di IAIN Tulungagung. Dia menilai tidak ada relevansi antara studi yang diajarkan di perguruan tinggi tersebut dengan spesifikasi yang diujikan dalam pengisian perangkat. Menurutnya hal tersebut menjadikan masalah baru dalam proses pengisian itu sendiri.

“Kerjasama tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum. Pasalnya bertentangan dengan asas kepatutan dan norma yang hidup dalam masyarakat,” klaimnya.

Selain itu, pihaknya juga menganggap bahwa kerjasama tersebut tidak sesuai dengan substansi penyaringan perangkat. Yaitu perangkat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan intregitas ke depannya. Tentunya dalam hal itu menjalankan tata kelola pemerintahan desa secara baik.

Menurutnya, hal tersebut dinilai memaksakan diri sebagai penyelenggara atau pihak ketiga dalam pengisian perangkat. “Padahal dia (Rektor IAIN Tulungagung, Red) sangat memahami sebagai akademisi bahwa lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kompetensi. Juga dengan korelasi dengan bidang tugas yang dikerjasamakan dengan pihak desa,” paparnya.

Tak hanya pihak IAIN Tulugagung saja yang dianggap melawan hukum dengan adanya kerjasama tersebut. Di satu sisi, pihak kepala desa juga dinilainya memiliki porsi yang sama besarnya. Ia menilai pihak desa memaksakan kehendak karena menggandeng dan bekerjasama dengan IAIN Tulugagung.

“Kenapa tidak mau bekerjasama dengan perguruan tinggi lainnya yang mempunyai program studi yang relevan?” imbuhnya.

Seperti diketahui ada sebelas pihak yang masuk menjadi tergugat. Terdiri dari 10 kepala desa dan satu rektor. Para tergugat itu adalah kades yang desanya menggelar ujian perangkat. Sementara rektor yang menjadi tergugat adalah Rektor IAIN Tulungagung Mafthukin.

Sayangnya, saat kembali berusaha dikonfirmasi oleh Jawa Pos Radar Kediri, tidak ada jawaban dari pihak Rektor IAIN Tulungagung. Baik saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp maupun saat ditelepon. Pada saat ditelepon, nomor koran ini sempat dialihkan hingga akhirnya ada bunyi tersambung. Hanya saja sampai saat panggilan selesai tetap tidak ada jawaban.

“Nomor yang ada tuju tidak dapat menerima panggilan ini. Silakan tinggalkan pesan,” demikian bunyi pesan suara tersebut.

Sementara itu, sepuluh kades yang turut digugat terdiri dari empat kecamatan. Dari Kecamatan Pagu ada Desa Bendo dan Pagu. Dari Kecamatan Plemahan ada Desa Legenharjo dan Sukoharjo. Dari Kecamatan Ngadiluwih ada Desa Mangunrejo dan Rembang. Dari Kecamatan Wates ada Desa Segaran, Pojok dan Sumberagung. Terakhir yaitu Desa Karangpakis, Purwoasri.

Untuk diketahui, gugatan itu muncul karena pihak penggugat menganggap banyak kejanggalan dalam proses seleksi tersebut. Gugatan tersebut sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Dengan nomor 46/Pdt6/2019/PNGpr dan bertanggal 25 Maret 2019.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia