Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Tuding Ada Jual Beli Jabatan dalam Pengisian Perangkat Desa di Kediri

26 Maret 2019, 16: 52: 05 WIB | editor : Adi Nugroho

Pengisian Perangkat Desa di Kediri

Pengisian Perangkat Desa di Kediri

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Karut-marut pengisian perangkat desa memasuki episode baru. Mulai muncul gugatan terkait pelaksanaan seleksi perangkat beberapa waktu lalu. Gugatan itu muncul karena pihak penggugat menganggap banyak kejanggalan dalam proses seleksi tersebut.

Gugatan tersebut kemarin sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Dengan nomor 46/Pdt6/2019/PNGpr dan bertanggal 25 Maret 2019. Penggugatnya adalah M. Ridwan dari LSM Formasi dan M. Karim Amrulloh, yang mengatasnamakan Kadiri Corruption Watch.

Ada sebelas pihak yang masuk menjadi tergugat. Terdiri dari 10 kepala desa dan satu rektor. Para tergugat itu adalah kades yang desanya menggelar ujian perangkat. Sementara rektor yang menjadi tergugat adalah Rektor IAIN Tulungagung, yang menjadi pihak kedua dalam proses seleksi perangkat di sepuluh desa itu.

“Kami menduga ada indikasi jual-beli jabatan dalam proses pengangkatan perangkat desa tersebut,” ujar Karim saat berada di PN Kabupaten Kediri kemarin siang.

Selain itu ia melihat adanya fenomena bahwa para kades yang mengadakan pengangkatan perangkat memasuki masa akhir jabatannya. Sehingga aroma adanya jual-beli jabatan tercium kencang.

Gugatannya terhadap Rektor IAIN Tulungagung Mafthukin karena adanya kerja sama  antara pihak IAIN Tulungagung dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Kediri. Menurutnya IAIN Tulungagung tidak memiliki pra-kualifikasi bidang studi.

Menurutnya, fakultas yang ada di IAIN Tulungagung tidak memiliki korelasi dengan materi yang menjadi bahan ujian pengisian perangkat. Karim menjelaskan bahwa di sana tidak ada program studi ilmu politik, administrasi negara, maupun teknologi informatika.

“Sehingga disiplin keilmuan yang ada di IAIN Tulungagung tidak sambung. Yaitu antara program studi yang ada di sana dengan uji kompetensi perangkat ini,” imbuhnya.

Padahal, menurutnya, ujian itu sendiri meliputi materi pendidikan agama, Pancasila, UUD 1945, bahasa Indonesia, matematika, dan ujian praktek komputer. Oleh karena latar belakang tersebut, ia menilai jika masalah ini tidak segera ditangani dengan baik akan berakibat negatif. Seperti halnya roda pemerintahan desa akan menjadi terhambat karena hal tersebut. Dampaknya pun pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu.

Saat dikonfirmasi kepada Mafthukin, tidak ada jawaban dari pihaknya. Dua kali berkirim pesan singkat melalui WhatsApp meminta waktu untuk konfirmasi. Sayang tidak ada balasan dari Masthukin. Begitu pula saat tiga coba ditelpon tidak ada jawaban.

“Nomor yang anda tuju tidak dapat menerima panggilan ini,” bunyi pesan suara saat nomor Masthukin dihubungi.

Sementara itu, sepuluh kades yang turut digugat terdiri dari empat kecamatan. Dari Kecamatan Pagu ada Desa Bendo dan Pagu. Dari Kecamatan Plemahan ada Desa Legenharjo dan Sukoharjo. Dari Kecamatan Ngadiluwih ada Desa Mangunrejo dan Rembang. Dari Kecamatan Wates ada Desa Segaran, Pojok dan Sumberagung. Terakhir yaitu Desa Karangpakis, Purwoasri.

Kades Karangkapis, Purwoasri Sobar Muji sendiri mengaku tidak tahu-menahu dengan apa yang dipermasalahkan. “Tidak apa-apa (digugat). Yang pasti kami inginnya semua kades itu rukun dan damai di desanya masing-masing,” tulisnya kepada koran ini melalui pesan singkat WhatsApp semalam.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia