Kamis, 19 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Pemeriksaan Singkat untuk Pengguna

25 Maret 2019, 16: 18: 21 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Pada prinsipnya, penuntutan perkara kepemilikan narkotika untuk diri sendiri penuntutannya bisa menggunakan acara pemeriksaan singkat. Dasarnya adalah Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) nomor B-029/A/EJP/03/2019 tanggal 14 maret 2019.

Berdasar SE itu, tersurat dan tersirat, perkara kepemilikan narkotika yang digunakan untuk diri sendiri penuntutannya dari bersifat represif menjadi bersifat rehabilitatif. Dengan konsekuensi logis penyidikan perkara penyalah guna juga bersifat rehabilitatif.

Perubahan penuntutan itu dasarnya adalah, perkara penyalah guna untuk diri sendiri termasuk perkara yang mudah pembuktiannya. Tersangkanya jelas. Ada pengakuan tersangkanya. Tes urin menunjukan positif menggunakan narkotika pada saat ditangkap. Dan dipastikan melalui assesmen apakah termasuk penyalah guna berulang.

Perkara dengan anatomi seperti di atas, terdakwa tak ditahan. Tak dituntut komulatif atau subsidiaritas. Jaksa penuntut umum berkewajiban menempatkan terdakwa ke lembaga rehabilitasi (pasal 4 cd, pasal 13 PP 25/2011). Hakim, dapat dipastikan menjatuhkan hukuman rehabilitasi berdasar pasal 103 UU Narkotika.

Itu sebabnya perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, dengan barang bukti ketika ditangkap jumlahnya hanya terbatas untuk pemakaian sehari, dapat dengan acara pemeriksaan singkat.

Kehadiran SE tersebut, yang sebelumnya juga ada SE MA dan Petunjuk Kapolri yang isinya ‘senada’, sesungguhnya dunia penegakan hukum telah ‘kung’ mulai babak baru. Di mana penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara penyalah guna tidak lagi bertujuan menghukum penjara. Tapi bertujuan menghukum rehabilitasi agar sembuh. Seperti amanat Pasal 4 UU nomor 35/2009.

Kewenangan seperti di atas juga diberikan penyidik, jaksa, dan hakim. Berdasarkan pasal 13 PP 25/2011. Tempat rehabilitasinya di rumah sakit atau lokasi rehabilitasi yang diberi izin Menkes (pasal 55, 56)

Kriteria penyalah guna berdasar UU Narkotika dan aturan pelaksanaanya adalah: Pertama, kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dan sesama penyalah guna. Yang ketika ditangkap atau tertangkap tangan barang bukti (BB)-nya habis dipakai atau hanya untuk pemakaian sehari.

Kedua, jumlah gramasi BB terbatas untuk pemakaian sehari tersebut dinyatakan sebagai berikut : untuk metamphetamina (sabu) maksimal 1 gram. Untuk MDMA (ekstasi) maksimal 2,4 gram (8 butir). Untuk kelompok heroin maksimal 1,8 gram, kelompok kokain maksimal 1,8 gram, kelompok ganja maksimal 5 gram, kelompok  daun koka maksimal 5 gram, meskalin maksimal 5 gram, kelompok psilosybun maksimal 3 gram, LSD (d - lysergic acid diethilamide) maksimal 2 gram, dan kelompok PCP (phencyclidine) maksimal 3 gram.

Tujuan perehabilitasian itu, agar tersangka penyalah guna mendapatkan upaya terapi dan rehabilitasi. Contohnya adalah pesohor Andi Arif yang dipaksa menjalani rehabilitasi RS KO sebelum perkaranya disidangkan.

Dalam persidangan nanti, hakim juga diberi kewenangan khusus berdasar pasal 103/1. Bila terbukti bersalah hakim ‘dapat’ menghukum rehabilitasi. Apabila tidak terbukti bersalah hakim juga ‘dapat’ menghukum dengan menetapkan terdakwanya menjalani rehabilitasi.

Selain itu, berdasar pasal 103 ayat 2, masa rehabilitasi saat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, dihitung masa hukuman. Artinya, rehabilitasi adalah bentuk hukuman yang menjadi premium remedium bagi penegak hukum. Dan ini adalah politik hukum dalam menangani penyalah guna narkotika. Berdasarkan UU nomor 35/2009.

Saya menyambut baik terbitnya SE tersebut. Mudah-mudahan mimpi masyarakat dan juga mimpi saya, dapat terwujud. Yaitu penyalah guna narkotika dihukum rehabilitasi. Yang bisa mewujudkan harapan membangun Indonesia sehat kembali. Saya yakin bila masyarakat bebas dari sakit adikis kecanduan narkotika, bisa dipastikan bisnis haram tersebut akan gulung tikar. Pengedarnya hengkang dari Bumi Pertiwi karena tidak ada konsumennya.

Pasca-terbitnya SE Jakgung ini, antisipasinya adalah bagaimana mengembangkan layanan rehabilitasi. Khususnya bersumber pada putusan hakim berdasar pasal 55 dan 56 UU Narkotika. Dan itu menjadi tugas BNN, Kemenkes, dan Kemensos membentuk layanan berupa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan layanan pasca-rehabilitasi.

Lembaga-lembaga tersebut diharapkan menyiapkan SDM yang terlatih untuk menangani penyalah guna narkotika sesuai tupoksi masing-masing. Input penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi berdasar keputusan hakim, rehabilitasi dari kewajiban orang tua melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan dari kewajiban sosial orang tua untuk menyembuhkan anaknya yang penyalah guna.

Lembaga-lembaga di atas ke depan diharapkan segera merevisi perencanaan yang tertera dalam DIPA kementerian dan non-kementerian. Untuk mengantisipasi perubahan pelaksanaan penanganan program dari penyalah guna yang semula ditahan atau dipenjara menjadi ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Paradigma masyarakat dan masyarakat hukum juga harus berubah. Yaitu ‘penyalah guna dilarang dan pelanggarnya diproses secara hukum tetapi upaya paksa dan penghukumannya berupa penghukuman rehabilitasi’. 

Penyalah guna pertama kali dirumuskan melalui proses dibujuk, ditipu, dirayu, diperdaya dan dipaksa menggunakan narkotika. Penyalah guna itu disebut korban penyalahgunaan narkotika yang secara hukum wajib menjalani rehabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi akan berubah secara alami menjadi penyalah guna rekreasional atas kemauan sendiri. Dan kalau sudah kecanduan narkotika tubuhnya yang ketagihan secara fisik maupun psikis otomatis berubah menjadi pecandu. Yang juga wajib direhabilitasi. (*)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia