Minggu, 22 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Geger Pilkades di Nganjuk

25 Maret 2019, 11: 53: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

Pilkades

“Harus diakui, proses politik itu tidak hanya memakan biaya yang tinggi tapi juga menguras tenaga ekstra.”

Share this          

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Nganjuk sudah lewat satu bulan. Dua kali Bupati Novi Rahman Hidayat melantik kades terpilih. Pertama pada 19 Februari lalu, kedua 21 Maret, dan rencananya bulan April nanti akan ada pelantikan lagi untuk tahap ketiga. Total ada 218 kepala desa terpilih yang sudah dilantik.

Dari 232 desa yang melaksanakan pilkades, ada enam desa bersengketa. Yakni Desa Ngrombot dan Desa Ngepung di Kecamatan Patianrowo; Desa Candirejo, Kecamatan Loceret; Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, dan Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos serta Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono.

Tidak menutup kemungkinan ada desa yang menyusul karena mengklaim proses pilkades yang tidak fair dan menyalahi aturan. Termasuk keterlibatan panitia pelaksana yang kerap jadi sasaran atas tuduhan tidak netral.

Menariknya, setiap desa yang bersengketa punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jalan yang mereka tempuh beragam. Dari aksi turun ke jalan berdemonstrasi, hingga membawa perkara tersebut ke meja hijau dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Nganjuk hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya.

Desa Ngrombot dan Desa Ngepung di Kecamatan Patianrowo memilih cara demonstrasi untuk menyelesaikan masalahnya. Dua desa ini punya keyakinan, perselisihan pilkades bisa diselesaikan oleh bupati. Dasarnya tertuang dalam pasal 114, Perbup No 1/2019 Atas Perubahan Perbup No 16/2017 tentang Pilkades. Cara demonstrasi ini bisa dikatakan gagal, tuntutan massa tidak bisa dipenuhi.

Demonstran yang berharap sengketa di Desa Ngrombot dan Desa Ngepung bisa diselesaikan Bupati Novi hanya mendapat saran agar sengketa dilanjutkan ke PTUN. Pada Jumat (22/3) lalu, warga dari dua desa yang menggelar aksi di depan Pendapa Pemkab Nganjuk itu gagal bertemu Bupati Novi.

Perwakilan demonstran pun ditemui Wakil Bupati (Wabup) Marhaen Djumadi yang berada di ruang lobi pemkab. Sempat terjadi eyel-eyelan ketika beradu argumen. Bagi Marhaen, perdebatan seperti itu lumrah terjadi. Bahkan dulu sebelum menjabat sebagai wabup, ia kerap berunjuk rasa. Hasil dari perdebatan Marhaen dengan perwakilan demonstran tidak ada titik temu. Kedua pihak punya pembenarnya masing-masing.

Karena pemkab mengklaim tidak ada administrasi yang dilanggar, maka kades terpilih dari dua desa itu tetap dilantik. Terkait temuan warga yang mengklaim ada kecurangan, akhirnya dianjurkan untuk membawa perkara tersebut ke PTUN. Anjuran PTUN diklaim sebagai sikap cari aman. Ada inkonsistensi. Sejak awal, ada komitmen bahwa pemkab tidak akan melantik kades terpilih yang sedang proses di PTUN.

Dalam perjalanannya, informasi terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades itu kerap tumpang tindih. Tidak sinkron antara pernyataan dari camat dan dinas permberdayaan masyarakat dan desa (PMD) serta sikap Bupati Nganjuk. Misalnya kabar bupati akan menangguhkan pelantikan sampai ada keputusan tetap dari PTUN. Dengan catatan memberikan surat tertulis kepada bupati bila sedang bersidang.

Pada faktanya, tiga desa yang sedang berproses di PTUN yakni Desa Mojoduwur, Ngetos; Desa Candirejo, Loceret; dan Desa Ngudikan, Wilangan, semua kades terpilihnya sudah dilantik. Pelantikan itu menunjukkan sikap tidak konsisten Pemkab Nganjuk yang kemudian mengecewakan mereka yang sedang menjalani proses persidangan di PTUN.

Sampai kini belum ada keputusan dari PTUN terkait dengan sengketa di tiga desa itu. Sengketa di tiga desa itu dilatari oleh masalah yang berbeda. Misalnya di Desa Mojoduwur, Ngetos melakukan gugatan ke PTUN karena hasil akhir suara pemenang imbang. Sedangkan di Desa Ngudikan, Wilangan suara tidak sah mengungguli suara pemenang. Ada dugaan kesalahan yang disengaja pada saat proses pencoblosan. Sedangkan Desa Candirejo, Loceret, ada dugaan kecurangan politik uang saat pelaksanaan pencoblosan. Meski persoalannya berbeda, tiga desa itu mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Persoalan yang sama juga terjadi di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono. Pilkades di desa itu digugat lewat PN Nganjuk. Hingga kini, enam desa yang sedang berselisih itu belum ada yang menyatakan final. Proses hukum dan politik yang diambil enam desa itu bisa menjadi pelajaran dan bahan untuk evaluasi ketika pemilu April nanti. Termasuk persiapan panitia pelaksana yang sewaktu-waktu digugat calon legislatif (caleg). Tantangannya pasti akan lebih berat. Harus diakui, proses politik itu tidak hanya memakan biaya yang tinggi tapi juga menguras tenaga ekstra. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia