Minggu, 15 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

CPNS Nganjuk Lolos Penetapan NIP

Sudah 100 Pesen, 456 Orang Memenuhi Syarat

25 Maret 2019, 11: 21: 31 WIB | editor : Adi Nugroho

CPNS

Share this          

NGANJUK – Kabar gembira bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Nganjuk. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menetapkan nomor induk kepegawaian (NIP) sebanyak 456 orang CPNS. Itu berarti mereka lolos penetapan NIP 100 persen.

          Data yang dihimpun koran ini per 22 Maret lalu, proses penetapan NIP CPNS Kabupaten Nganjuk sudah 100 persen. Dari sana, BKN memastikan sebanyak 456 orang CPNS mendapatkan NIP dan memenuhi syarat. Dengan demikian, mereka dipastikan bakal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Nganjuk.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk Sudrajat mengatakan, semua proses penetapan NIP dilakukan di BKN. Karena itu, pihaknya hanya bisa memantau perkembangannya setiap hari. “Kami pantau di website BKN,” kata Sudrajat kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

          Dengan kepastian tersebut, hal itu menjadi kabar mennggembirakan untuk ratusan CPNS Pemkab Nganjuk. Sudrajat mengungkapkan, saat ini, BKD tinggal menunggu pengumuman dari BKN. “Nanti BKN yang mengirimkan berkasnya ke kami,” ujarnya.

          Dalam berkas yang disampaikan nanti, kata Sudrajat, dilampirkan juga NIP dan surat keputusan (SK). Setelah itu, Bupati Novi Rahman Hidhayat akan membuatkan SK berdasar hasil penetapan NIP dari BKN. “Dasar SK yang dibuat dari BKN,” ungkap Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nganjuk ini.

          Sudrajat mengaku, sebelum penetapan NIP, BKN meminta sejumlah berkas yang harus dilengkapi. Pada 8 Maret lalu, semua CPNS yang lolos diminta kembali mengumpulkan daftar riwayat hidup (DRH). “Kami sudah lengkapi yang diminta,” terangnya.

          Untuk diketahui, selaian DRH, sebelumnya setiap CPNS mengumpulkan sebanyak 18 berkas persyaratan. Di antaranya adalah surat lamaran, pas foto 4x6, fotokopi ijazah, akreditasi, transkip nilai, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan sehat.

          Selain itu, peserta juga harus melengkapi surat keterangan bebas narkoba, serta khusus honorer kategori 2 (K2), mereka melampirkan surat akta mengajar.

          Dia menambahkan, setelah SK bupati diterima, CPNS bisa bekerja dengan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT). Mereka baru dipastikan menjadi PNS setelah mengikuti diklatsar atau prajabatan.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia