Sabtu, 21 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pemkab Persilakan Warga Ajukan Gugatan

23 Maret 2019, 10: 40: 05 WIB | editor : Adi Nugroho

Demo

TUNTUT KEJELASAN: Perwakilan massa melakukan orasi di depan pendapa Pemkab Nganjuk terkait masalah pilkades, kemarin. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK-Seperti yang direncanakan, ratusan warga Desa Ngepung dan Desa Ngrombot, Patianrowo, benar-benar melakukan demo di pendapa Pemkab Nganjuk, kemarin. Mereka mempertanyakan hasil investigasi pilkades di dua desa tersebut yang dinilai bermasalah.

          Tiba sekitar pukul 09.00, massa langsung berorasi secara bergiliran. Sulis, 36, perwakilan dari Desa Ngrombot mengaku kecewa dengan hasil pertemuan di balai desa yang dihadiri pejabat forum pimpinan kecamatan (forpimca). Dalam pertemuan itu, dicapai kesepakatan perkara pilkades diselesaikan di kantor kecamatan oleh tim pengawas pilkades, dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD), panitia dan ahli. “Tapi apa hasilnya? Kami dibohongi,” katanya saat berorasi.

          Dalam pertemuan di kantor kecamatan pada Minggu (16/2) lalu, menurut Sulis hanya dihadiri oleh pengawas pilkades kecamatan, panitia dan perwakilan forpimca. Dalam pertemuan itu, Camat Subani meminta warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

          Sementara itu, Yadi, koordinator aksi asal Desa Ngepung menyatakan kekecewaannya kepada dinas PMD. Dia menuding PMD tidak transparan dalam melakukan klarifikasi ke desa. “Sampai saat ini hasil dari kerja tim yang diturunkan itu tidak ada kejelasannya,” ujarnya.

          Dia juga mengaku kecewa karena tim tidak menginvestigasi panitia pilkades. “Ini yang kami tanyakan. Tim investigasi berubah jadi klarifikasi,” lanjutnya berapi-api.

          Karena beberapa permasalahan itu, kemarin warga ingin bertemu dengan Bupati Novi Rahman Hidhayat dan menyampaikan masalah yang sebenarnya. Dia khawatir laporan yang masuk ke orang nomor satu di Nganjuk itu tidak sama.

          Menjawab pertanyaan pendemo, Kepala Dinas PMD Nganjuk Widarwati Dhalilah mengatakan, terkait pilkades di Ngrombot, dinas PMD tidak pernah menerima surat tertulis dari Camat Ngrombot Subani. Karenanya, dinas PMD tidak menghadiri pertemuan di kecamatan. “Kami tidak terima surat tertulis, berbeda dengan Desa Ngepung,” terangnya.

          Wid, sapaan akrab perempuan berjilbab itu, menyebut dinas PMD juga tidak tahu jika pilkades di Ngrombot terjadi masalah. Apalagi, kades juga sudah dilantik pada gelombang I dan tidak ada gugatan ke PTUN.

          Untuk diketahui, setelah berorasi selama sekitar satu jam, perwakilan demonstran ditemui oleh Wakil Bupati Marhaen Djumadi. Di depan perwakilan warga Ngrombot dan Ngepung, Marhaen memastikan pemkab bersikap netral dalam pilkades. Tidak berpihak pada salah satu calon. “Tidak ada pengondisian,” tandas Marhaen.

          Marhaen juga menegaskan jika pelantikan kades terpilih sudah sesuai aturan administrasi negara. “Jadi, bukan karena pemkab (condong, Red) ke salah satu calon,” urainya. 

          Dia menegaskan, selama ini terjadi perbedaan persepsi antara warga dan pemkab dalam masalah pilkades. Karenanya, jika warga masih tidak puas dengan hasil pilkades, mereka bisa mengambil langkah hukum dengan menggugat ke PTUN.

          Terkait protes warga Ngepung, Marhaen menjelaskan, pemkab melalui dinas PMD sudah melakukan pengecekan ke lapangan. “Temuannya beragam. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi semuanya tidak bisa membatalkan pelantikan,” tutur Marhaen sembari menyebut pemkab siap melaksanakan apapun keputusan pengadilan.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia