Minggu, 26 May 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Hakim Tolak Keinginan Tes Urine dari Penasihat Hukum

23 Maret 2019, 07: 51: 00 WIB | editor : Adi Nugroho

sabu sabu

USAI SIDANG: Imron Yahya di Pengadilan Negeri Kediri. (Habibah Anisa - radarkediri.id)

KEDIRI KABUPATEN – Keinginan penasihat hukum (PH) terdakwa kasus kepemilikan sabu-sabu Imron Yahya, 24, melakukan tes urine ditolak majelis hakim. Hakim berpendapat tes urine tak perlu dilakukan kembali. Karena sudah ada di berkas acara.

Namun, Ketua Majelis Hakim Wiryatmo Lukito Totok masih membuka peluang dilakukan tes urine kembali. Yaitu saat terdakwa mengajukan pembelaan. “Nanti dapat ditambahkan pada berkas pledoi,” kata Wiryatmo menanggapi keinginan Nanang Jainuri, PH terdakwa.

Keinginan Nanang itu disampaikan bersamaan dengan penyerahan berkas eksepsi terdakwa di sidang kemarin (21/3).

Usai menerima berkas eksepsi tersebut, hakim Wiryatmo kemudian meminta tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Mochammad Iskandar. “Jaksa penuntut umum, bagaimana dengan aspsi yang diajukan?” tanya Wiryanto.

Mendapat pertanyaan itu, JPU mengatakan masih akan membaca berkas eksepsi tersebut. “Jawaban akan diberikan pada sidang berikutnya,” jawab Iskandar.

Sebelum sidang diakhiri, Hakim, PH, dan JPU, sepakat sidang selanjutnya akan di lanjutkan pada Selasa (26/3). Dengan agenda membacakan jawaban eksepsi dari JPU.

Sementara itu, ada lima poin dalam eksepsi tersebut. Di antaranya adalah, bahwa seluruh dakwaan JPU terhadap Imron Yahya tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebuah surat dakwaan. Karena tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaiman ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP.

Selain itu surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap tersebut akan menyulitkan Imron membela diri. Tidak hanya itu saja, juga akan mempersulit untuk dijadikan dasar bagi majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP, surat dakwaan penuntut umum dimaksud batal demi hukum.

Pihak JPU sendiri masih enggan berkomentar tentang eksepsi tersebut. “Karena belum membaca berkas, saya belum bisa memberi tanggapan,” elak Iskandar ketika ditanya setelah sidang selesai.

Sementara itu, Nanang mengungkapkan kekecewaanya  karena permintaan tes urine ditolak oleh majelis hakim. Karena tes urine tersebut dianggap sebagai bagian penting dari pembelaan mereka.

Terdakwa Imron sebelumnya ditangkap oleh Polsek Plemahan. Dia ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu yang ditempatkan pada bungkus rokok. Namun, terdakwa berdalih bahwa sabu-sabu itu bukan miliknya. Rokok yang ada sabu-sabunya itu pemberian dari Wahyu alias Ucil, lelaki yang menyewanya untuk mengangkut barang-barang.

Pihak Imron sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Sidang pun sempat dilakukan dua kali. Sidang pertama batal karena pihak tergugat, Polsek Plemahan, tak datang. Kemudian sidang kedua juga tak berlangsung walaupun pihak tergugat datang. Sebab, jawaban gugatan belum selesai disusun. Sidang pra-peradilan akhirnya batal karena sidang pokok perkara sudah digelar.

Terdakwa Imron dijerat dua pasal. Yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia