Sabtu, 20 Apr 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Dua Kades Bersengketa Dilantik Kemarin

Warga Desa Ngepung, Patianrowo Berencana Demo

22 Maret 2019, 12: 00: 03 WIB | editor : Adi Nugroho

Kades

SIAP BERTUGAS: Bupati Novi Rahman Hidhayat (kiri) dan Wabup Marhaen Djumadi (dua dari kiri) memberi ucapan selamat pada puluhan kades yang dilantik, kemarin. (Anwar Bahar Basalamah - radarkediri.id)

NGANJUK–Bupati Novi Rahman Hidhayat melantik puluhan kepala desa (kades) terpilih tahap II, kemarin. Tiga di antaranya merupakan desa yang pelantikannya sempat ditunda pada pertengahan Februari lalu. Yakni Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan; Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom.

          Di tahap pertama, total ada 165 kades yang dilantik. Adapun kemarin, bupati melantik 53 kades terpilih di pemilihan kades (pilkades) serentak pada 12 Februari lalu. Sebanyak 14 kades terpilih lainnya akan mengikuti pelantikan tahap tiga, bulan depan.

          Dalam pelantikan yang digelar pukul 09.00 kemarin, Bupati Novi mengatakan, tiga kades terpilih yang sempat ditunda pelantikannya sudah bisa dilantik. Yang pertama adalah Siswo Widodo, kades pemenang di Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjunganom karena persoalan administrasi pengunduran diri dari anggota DPRD Nganjuk. “Sudah clear. Bisa kami lantik hari ini (kemarin, Red),” ujar Novi.

Kades

GELOMBANG II: Perwakilan kades menandatangani berita acara pelantikan di pendapa Pemkab Nganjuk, kemarin. (Anwar Bahar Basalamah - radarkediri.id)

          Kemudian ada Roni Giat Bramanto dan Imam Nawawi, kades terpilih di Desa Candirejo dan Ngudikan juga ikut dilantik. Meski hasil pilkades digugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN) Surabaya, Bupati memastikan pelantikan tetap bisa dilakukan.

          Terkait pelantikan keduanya, Novi mengungkapkan, pihaknya sudah mengonfirmasi ke PTUN. Dari PTUN, mereka tidak memberikan catatan apa pun untuk menunda pelantikan kades yang bersengketa. “Tidak ada nota keberatan dari PTUN. Jadi kami harus melantiknya hari ini,” terangnya.

          Meski demikian, Novi mengungkapkan, proses hukum tetap berjalan di PTUN. Ada yang memasuki tahapan mediasi dan sidang. Karenanya, keputusan sengketa merupakan wewenang pengadilan. “Kalau kami tidak melantik, nanti salah secara hukum,” tandas suami dari Yuni Rahma Hidhayat ini.

Untuk diketahui, di Candirejo dan Ngudikan, dua calon kades yang kalah melalui kuasa hukumnya masing-masing mengajukan gugatan ke PTUN. Di Candirejo, penggugat mencurigai ada kecurangan saat penditribusian undangan memilih ke warga.

Adapun di Ngudikan, suara tidak sah lebih tinggi dibanding suara tiga calon kades. Karena itulah, penggugat meminta perhitungan ulang untuk surat suara tidak sah yang tanda coblosnya lebih dari satu.

Setelah dilantik untuk periode 2019-2025, Novi meminta kades menjalankan amanah masyarakat. Baik yang sudah memilih maupun yang bukan. “Semuanya harus diayomi. Jadikan amanah sebagai pengadian kepada masyarakat,” pesannya.

Bupati juga berpesan agar kades berhati-hati dalam pengelolaan anggaran desa. Baik dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD) atau sumber pendapatan lainnya, harus dikelola secara transparan. “Jangan sampai tersandung masalah hukum,” pesannya sembari meminta agar perencanaan pembangunan di desa bisa sinergi dengan program pemkab.

 Sementara itu, pelantikan kades gelombang II kemarin diwarnai kekecewaan sebagian warga Desa Ngepung, Patianrowo. Mereka pun berencana melakukan aksi demonstrasi hari ini merespons proses investigasi masalah pilkades di desanya yang dianggap tak sesuai harapan.

          Salah satu calon kepala desa (cakades) Ngepung, Suroso mengklaim, data yang mereka berikan kepada tim tidak ditindaklanjuti. “Mereka hanya mendatangi kantor kecamatan dan desa,” ujarnya sembari menyebut dinas PMD hanya melakukan klarifikasi.

          Sebelumnya, lanjut Suroso, perwakilan warga sudah menyampaikan indikasi kecurangan di pilkades Ngepung. Mulai dugaan pelibatan anak berusia 14 tahun untuk mencoblos, pemilih ganda, bagi-bagi uang yang dilakukan panitia hingga pelibatan oknum kepolisian.

          Untuk membuktikan indikasi kecurangan itu, Suroso mengaku sudah memberikan nama-nama saksi kepada tim investigasi. Tetapi, tim dari dinas PMD diduga hanya melakukan klarifikasi. “Harusnya diinvestigasi lebih mendalam,” pintanya.

          Hal itulah yang membuat Suroso dan pendukungnya geram. Mereka berencana melakukan demo dengan membawa sekitar seribu massa. Suroso mengklaim masih ada warga dari beberapa desa yang akan ikut bergabung melakukan demo. Selain ke pendapa, massa juga akan demo ke kantor dinas PMD. 

          Terpisah, Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta melalui Kasatintel AKP Agus Susanto mengimbau warga yang melakukan unjuk rasa untuk tidak anarkis. “Silakan menyampaikan pendapat. Tapi jangan coba-coba melakukan tindakan melanggar hukum. Siapapun akan kami tindak tegas,” jelasnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia