Kamis, 19 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Belum Ada Parpol yang Urus Izin

Kampanye Terbuka Hari Pertama Sepi Kegiatan

22 Maret 2019, 11: 56: 22 WIB | editor : Adi Nugroho

Kampanye

JADI PERHATIAN: Bendera sejumlah parpol terpasang di tepi jembatan Jl Lurah Surodarmo, Kelurahan Cangkringan, Kota Nganjuk jelang kampanye terbuka Minggu (24/3) nanti. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK-Kampanye terbuka hari pertama pada Minggu (24/3) lusa dipastikan belum dimanfaatkan oleh sejumlah parpol dan calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, hingga kemarin belum ada satu pun peserta pemilu yang mengajukan izin kampanye ke Polres Nganjuk.

          Ketua KPUD Nganjuk M. Agus Rahman Hakim mengatakan, kemarin pihaknya menggelar rapat dengan perwakilan parpol, bawaslu, kepolisian dan kejaksaan terkait kampanye terbuka. Hasilnya, mereka menyepakati pengajuan izin yang ditandai dengan terbitnya surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye. Yaitu, tujuh hari sebelum kampanye.

          Hal tersebut, menurut Agus, sesuai dengan peraturan Kapolri (Perkap).

“Diambil tujuh hari karena kampanye terbuka butuh pengamanan lebih ekstra,” ujarnya sembari menyebut aturan pengajuan izin tujuh hari sebelum kampanye itu berlaku mulai 28 Maret nanti.

          Ditanya tentang jadwal kampanye, Agus menyebutkan, sesuai kesepakatan, jadwal kampanye akan digilir tiap dua hari sekali. Misalnya, pada 24-25 Maret, calon presiden (capres) nomor 01 mendapat kesempatan berkampanye. Selanjutnya, giliran capres nomor 02. “Silakan manfaatkan waktu yang sudah disediakan,” pintanya.

          Bagaimana dengan parpol yang tidak mengusung capres? Khusus untuk partai Garuda yang tidak mengusung capres, menurut Agus sudah dipersilakan memilih jadwal. “Tadi (kemarin, Red) sudah ditetapkan ikut jadwal kampanye partai pendukung nomor 02,” terang Agus sembari menyebut hal itu karena masalah teknis. Yaitu, jadwal kampanye yang tidak banyak berbenturan.

Terpisah, Kasatintelkam Polres Nganjuk AKP Agus Susanto mengingatkan peserta pemilu agar mengurus STTP sebelum berkampanye. Bagaimana jika ada yang nekat berkampanye tanpa izin? Ditanya demikian, Agus mengaku akan menyerahkan pada bawaslu. “Koordinasinya seperti itu,” ujarnya.

          Proses selanjutnya, menurut Agus akan ditangani oleh bawaslu. Mereka pula yang akan melakukan kajian. Termasuk memutuskan apakah kampanye boleh dilanjutkan atau dihentikan.

          Sikap tegas yang bisa diambil menurutnya adalah membubarkan kampanye. “Izin itu penting untuk mencegah tindakan anarkistis. Bagi kami, kampanye terbuka kerawanannya cukup tinggi,” tandasnya.

          Karenanya, selama masa kampanye polisi akan memperketat pengamanan. Terutama jika ada massa yang melakukan kampanye. “Kami akan mengamankan tiap jalur yang dilalui massa untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia