Kamis, 19 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Siltap Perangkat Baru Naik Tahun Depan

Pemkab Akan Kalkulasi Perubahan Gaji di ADD

20 Maret 2019, 10: 03: 08 WIB | editor : Adi Nugroho

Siltap

SILTAP (Grafis : Nakula Agie Sada - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK–Ribuan perangkat desa di Nganjuk belum bisa merasakan kenaikan gaji mereka tahun ini. Pasalnya, Pemkab Nganjuk baru bisa menerapkan peraturan pemerintah (PP) tentang besaran gaji perangkat pada 2020. Yaitu, dengan menganggarakannya di alokasi dana desa (ADD).

          Kabag Humas Pemkab Nganjuk Agus Irianto mengatakan, PP tentang besaran gaji perangkat sudah diterima pada 28 Februari lalu. Dalam PP No. 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP No.43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa itu, salah satunya mengatur kenaikan gaji perangkat.

          Dalam PP tersebut, menurut Agus gaji perangkat desa diatur di pasal 81. Ada tiga ketentuan besaran gaji perangkat atau penghasilan tetap (siltap). Yakni, siltap kepala desa (kades) paling sedikit Rp 2,426 juta, gaji sekretaris desa (sekdes) minimal sebesar Rp 2,224 juta, serta siltap perangkat desa lainnya sebesar Rp 2,022 juta atau setara dengan gaji pokok aparatur sipil negara (ASN) golongan IIa.

          Agus mengakui, pemkab belum bisa menerapkan PP tersebut di tahun ini. Pasalnya, ADD 2019 sebagian sudah ditransfer ke masing-masing rekening desa. Apalagi, berdasar ketentuan salah satu pasal di PP tersebut, penetapan siltap perangkat desa paling lambat pada 2020. “Jadi tahun depan baru kita alokasikan,” terangnya.

          Untuk diketahui, sampai hari ini, dari 264 desa, ADD tahap pertama sudah ditransfer ke 232 desa. Itu berarti masih ada 32 desa yang belum menerimanya. Salah satu kendalanya adalah puluhan desa tersebut belum menyerahkan laporan administrasi ke dinas PMD.

          Selain anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2019, beberapa desa juga belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban (Lpj) APBdes 2018, dan permohonan penyaluran ADD. “Kami harapkan desa segera menyerahkan di akhir bulan ini,” pinta Agus.

          Dengan ketentuan siltap di PP, Agus menjelaskan, dinas PMD perlu mengalkulasi anggaran ADD tahun depan. Terutama, besaran gaji perangkat di setiap desa. “Karena yang pasti nominalnya berbeda dengan tahun ini,” bebernya.

          Dalam menentukan besaran ADD, Agus menyebut, dinas PMD akan membuat alokasi proporsional dan minimal. Untuk alokasi minimal, sebanyak 264 desa di Kabupaten Nganjuk menerima jumlah yang sama. Yakni, sebesar Rp 248 juta.

          Sedangkan alokasi proporsional ditentukan melalui lima kategori. Mulai perangkat desa, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis (IKD). “Itu yang membedakan nominal ADD setiap desa,” tandasnya.

          Dia melanjutkan, semakin sedikit jumlah perangkat di setiap desa, peluang siltap yang diterima kades semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak jumlah perangkat, gaji yang diterima semakin kecil. “Diambilkan paling banyak 30 persen dari APBDes,” imbuhnya.

          Tahun ini, total ADD Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 117,234 miliar. Dari jumlah itu, desa penerima ADD terbesar adalah Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan sekitar Rp 878 juta, sedangkan yang terkecil Desa Pakuncen, Kecamatan Patianrowo sekitar Rp 285 juta.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia