Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Artis Narkoba dan Andi Arif

18 Maret 2019, 10: 01: 22 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Memasuki awal 2019 banyak artis dan pesohor yang bermasalah dengan narkotika. Sebut saja Andi Arif, Sandy Tumiwa, vokalis band zivilia, Zul dan finalis Indonesian Idol. Mereka ditangkap baik sebagai penyalah guna maupun pengedar. Menunjukkan maraknya bisnis obat jenis narkoba di Indonesia.

Berdasarkan UU Narkotika, artis, pesohor, atau siapa saja yang berperan sebagai penjual atau pengedar diancam hukuman penjara "berat". Sedangkan kalau berperan sebagai pembeli untuk diri sendiri atau  penyalah guna diancam hukuman penjara "ringan". Penghukumannya tidak penjara,  diganti dengan rehabilitasi. Status hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara (pasal 103/2). Ini kekhususan UU narkotika.

Kewenangan khusus memberi hukuman rehabilitasi diberikan kepada hakim berdasarkan pasal 103 ayat 1 UU no 35 / 2009. Sementara kewenangan khusus  "menempatkan" tersangka penyalah guna ke lembaga rehabilitasi juga diberikan kepada penyidik, penuntut, dan hakim berdasarkan pasal 13 PP no 25 / 2011.

Contoh menarik adalah kasus terbaru, tertangkapnya Andi Arif. Saat tertangkap di salah satu hotel di Jakarta, hasilnya positif menggunakan narkotika. Ada bukti alat untuk mengonsumsi, yaitu bong. Sedangkan bukti narkotikanya sudah habis digunakan. Setelah diasesmen hasilnya positif sebagai penyalah guna berulang. Sehingga perkara Andi Arif adalah perkara sempurna sebagai penyalah guna untuk diri sendiri. Seperti tercantum dalam pasal 127 ayat 1 UUN.

Dalam penanganan kasus seperti itu, yang jumlah narkotikanya sedikit, kurang dari 1 gram untuk sabu, bahkanhabis terpakai seperti kasus Andi Arif, tersangka tidak memenuhi syarat ditahan. Sebalinya, UU menjamin pemberian layanan rehabilitasi. Agar semubh dari ketergantungan narkotika. Sebagai gantinya diberikan upaya paksa berupa penempatan ke lembaga rehabilitasi. Sebagai bentuk hukuman.

Berdasarkan pasal 13 PP 25 tahun 2011 maka penyidikan dan penuntutan kasus seperti Andi Arif, artis, atau masyarakat lainnya, penyidik berkewajiban menempatkan tersangka ke lembaga rehabilitasi (bukan atas permohonan keluarga tersangka). Yaitu rumah sakit atau tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sesuai tingkat pemeriksaannya. Karena itu penempatan Andi Arif ke RS ketergantungan obat oleh penyidik adalah amanat UUN. Demikian pula proses penuntutannya ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan penjatuhan hukumannya berupa hukuman rehabilitasi.

Banyaknya kasus narkotika di kalangan artis, pesohor, masyarakat, umumnya karena kurang mendapatkan sosialisasi hukum narkotika. Sehingga cara berpikir masyarakat hukum, pengemban fungsi rehabilitasi, dan penegakan hukumnya menjadi  berbeda dengan politik hukum negara yang tercantum dalam UUN. Akibatnya  penegakan hukum terhadap penyalah guna menjadi model bagi penanganan masalah yang menakutkan. Dan kontra produktif dengan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika.

Penanganan artis, pesohor, dan penyalah guna narkotika lainnya selama ini hanya pada sisi hukum dengan sanksi pemenjaraan. Mengabaikan sisi kesehatan para penyalah gunanya. Akibatnya penyalah guna berkarir sebagai penyalah guna berulang yang disebut pecandu.

Kenapa penegak hukum khususnya hakim memilih menghukum penjara? Padahal berdasarkan ketentuan perundang undangan hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara. Kenapa penyidik narkotika dan jaksanya  justru menahan penyalah guna untuk diri sendiri? Padahal visi penegakan hukum terhadap penyalah guna bersifat rehabilitatif bukan represif ?

Dalam UUN artis, pesohor, atau siapa saja pengguna narkotika tanpa petunjuk dokter tergolong penyalah guna narkotika. Yaitu orang sakit kecanduan narkotika. Mereka wajib disembuhkan agar tidak menjadi penyalah guna lagi.  Caranya dengan rehabilitasi. Baik medis maupun sosial.

Selama ini kita keliru atau salah kaprah dalam menyikapi masalah obat jenis narkoba. Berdasarkan ketentuan UU mestinya kita bersikap humanis terhadap penyalah guna. Dengan cara melindungi dan menyelamatkan. Serta menjamin mereka dengan upaya rehabilitasi agar sembuh dari sakit adiksi ketergantunagan narkotika. Meskipun penyalah guna itu tergolong kriminal. Sikap keras kita hanya terhadap pengedar.

Problem solving perkara ini harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bersifat khusus. Praktiknya menggunakan ketentuan bersifat umum.  Sehingga banyak praktik penegakan hukum yang perlu diluruskan. Misalnya arah, tujuan, dan sifat penegakan hokum. Khususnya berkaitan dengan penahanan,  penjatuhan hukuman, dan lamanya masa menjalani hukuman serta pentingnya rehabilitasi penyalah guna narkotika.

Hal yang perlu diluruskan tersebut wajib dipahami oleh organisasi masyarakat, khususnya masyarakat hukum, pengemban fungsi rehabilitasi, dan penegak hukum narkotika sesuai tugas pokoknya masing-masing. Agar penegakan hukum sesuai politik hukum yang dinyatakan dalam UUN.

Organisasi bernaungnya artis dan pesohor harus memahami bahwa artis maupun pesohor adalah trendsetter bagi masyarakat. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban sosial "mencegah" artis dan pesohor menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Yaitu orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika untuk pertama kali karena ditipu, dibujuk, diperdaya, atau dipaksa menggunakan obat jenis narkotika untuk pertama kali. Pada hakekatnya penyalah guna untuk pertama kali adalah orang yang tertipu atau terperdaya. Bahkan ada yang dipaksa tapi keterusan karena merasa sebagai obat. Itu sebabnya penyalah guna pertama kali disebut korban penyalahgunaan narkotika (baca penjelasan pasal 54).

Mencegah artis dan pesohor menjadi penyalah guna narkotika untuk pertama kali ini sangat penting. Karena begitu artis dan pesohor tertipu, terbujuk, terperdaya dan berhasil dipaksa menggunakan obat jenis narkotika maka di tubuhnya sudah mulai terjangkit penyakit adiksi ketergantungan obat jenis narkotika. Penyalah guna untuk kedua, ketiga, dan seterusnya tidak perlu dibujuk ataupun dipaksa. Karena secara fisik dan psikis penyalah guna sudah mulai ketagihan  atau membutuhkan  narkotika.

Kalau artis, pesohor atau siapa saja sudah ketagihan narkotika maka menjadi kewajiban sosial bagi pengurus organisasi artis dan pesohor untuk menyembuhkannya. Yaitu melalui proses rehabilitasi dengan cara layaknya orang sakit. Dibawa ke rumah sakit ketergantungan obat (RS KO) atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Rumah sakit yang ditunjuk sudah tergelar di seluruh Indonesia. Kalau penyalah guna dalam proses rehabilitasi kemudian relap atau kumat menggunakan narkotika lagi berdasarkan pasal 128 UU no 35/2009 tidak dituntut pidana.

Itulah sebabnya organisasi artis dan pesohor  serta organisasi masyarakat dituntut menjadi pionir gerakan merehabilitasi penyalah guna narkotika. Kalau penyalah guna sembuh semua dapat dipastikan tidak ada peredaran narkotika di Indonesia karena tidak ada konsumennya.(*)

 

Konsultasi masalah narkotika dapat melalui WA nomor  08111285858

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia