Rabu, 11 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Kasus Puluhan Warga Desa Jambean yang Masuk DPT LN

17 Maret 2019, 09: 45: 02 WIB | editor : Adi Nugroho

dpt jambean kras

COCOKKAN INFORMASI: Aida Suryaningtyas (kanan) menunjukkan bukti data ganda dan formulir daftar pemilih khusus bersama tim pejuang hak pilih di rumahnya, Jambean, Kras. (Didin Saputro - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Bawaslu Kabupaten Kediri menyetujui 32 orang di Desa Jambean, Kras dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus (DPK). Hal itu sendiri dinilai telah sesuai dengan tindak lanjut yang dilakukan KPUD Kabupaten Kediri.

“Hasil kajian dari kami, 32 orang tersebut sudah cukup diakomodir ke dalam DPK,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin siang.

Lebih lanjut, pihaknya menilai bahwa dengan dimasukkan 32 warga tersebut ke dalam DPK sudah tidak ada masalah. Mereka pun dipastikan bisa menggunakan hak pilihnya dengan masuk ke dalam DPK tersebut. “Menurut saya, secara prinsip yang terpenting adalah mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan,” lanjut Ali.

Sehingga bukan berarti dengan masuk ke dalam DPK maka ada hak masyarakat yang berkurang. Semangatnya adalah terlepas masuk ke dalam DPK atau daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

Ali menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi faktual ke seluruh DPT yang ganda. Yaitu ada 5.002 data ganda antara pemilih di dalam dan di luar negeri. Sementara hasilnya ada 839 orang yang tercatat di DPT luar negeri sudah kembali.

Surat rekomendasi dari pihaknya sendiri telah dilayangkan Selasa (12/3) kepada pihak KPUD Kabupaten Kediri. “Yang pasti kami meminta kepada KPUD Kabupaten Kediri agar menjamin hak pilih mereka,” tegasnya.

Pihak KPUD Kabupaten Kediri sendiri mengaku telah siap untuk memasukkan 32 orang ke dalam DPTb (daftar pemilih tambahan). Mereka pun menegaskan bhwa tidak masalah dengan DPK atau DPT. Hanya proses pengajuan menjadi DPK memang relatif lebih mudah. Pasalnya, jika mengajukan menjadi DPT maka harus ada rekomendasi dari Bawaslu terlebih dahulu.

“Dimasukkan ke dalam DPK pun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita menjamin mereka tetap memiliki hak yang sama seperti pemilih lainnya,” terang Komisioner KPUD Kabupaten Kediri Divisi Program dan Data Eka Wisnu Wardhana kepada koran ini.

Pihaknya sendiri mengaku sedang membuatkan draft untuk kemudian ditetapkan hasil pada Rabu (20/3) besok. Yaitu untuk tingkat kabupaten. Sedangkan penetapan untuk tingkat kecamatan akan ditetapkan sehari sebelumnya, Selasa (19/3).

Untuk diketahui, polemik bermula ketika ada 32 warga Desa Jambean, Kras terdaftar sebagai pemilih di luar negeri. Pihak KPUD Kabupaten Kediri sendiri mengaku mendapatkan data tersebut dari pihak luar negeri. Dikarenakan nama ke-32 orang tersebut tercatat di DPT luar negeri, akhirnya data mereka yang di dalam negeri pun dicoret.

Wisnu sendiri mengaku telah menindaklanjuti temuan tersebut sejak akhir tahun lalu. Yaitu saat ada salah satu warga setempat yang protes terkait data kependudukannya. Hingga pada akhirnya pada awal Januari kemarin pihaknya melakukan verifikasi faktual. Yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid.

Sementara itu, salah satu warga Desa Jambean yang namanya ikut tercoret yaitu Suryaningtyas mengaku belum bisa menerima terkait datanya yang dipakai orang lain. Apalagi hal tersebut berimbas pada hak pilihnya. Meski telah mendapat hak pilih namun masuk daftar pemilih khusus (DPK).

Aida menyampaikan bahwa dia belum bisa menerima hal itu karena dia adalah warga asli Desa Jambean, padahal sebelumnya dia juga masih bisa masuk DPT pada pemilihan gubernur 2018. “Kalau masuk DPK waktunya terbatas. Padahal saya belum menyetujui hal itu,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Kediri di rumahnya.

Memang Aida masuk DPK karena pada Pemilu 2019 ini dia belum terdata dalam DPT. Hal ini lantaran KPU mencoretnya akibat data ganda dan masuk DPT-LN. Dia mengaku beberapa hari yang lalu telah didatangi pihak PPS. Meminta tanda tangan persetujuan dimasukannya DPK. “Saat itu saya tidak ada, tapi yang tanda tangan ibu saya,” jelasnya.

Meski dia bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Namun, dia mempertimbangkan bahwa syarat pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 atau waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia. Sementara apabila sudah habis tidak bisa menyuarakan hak pilihnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia