Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Politik

Hanya 150 Yang Diusulkan

Belum Semua CPNS Diajukan Mendapat NIP di BKN

16 Maret 2019, 10: 00: 22 WIB | editor : Adi Nugroho

CPNS

Share this          

NGANJUK–Ratusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) agaknya masih harus bersabar untuk bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Pasalnya, dari total 456 orang yang lolos tes, baru 150 orang yang diusulkan.

          Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Nganjuk, proses penetapan NIP bisa dipantau melalui website BKN di www.bkn.go.id. Untuk Kabupaten Nganjuk, dari 456 orang yang lolos CPNS, ada 150 orang yang masuk usulan NIP atau progres-nya sekitar 32 persen.

          Dengan progres tersebut, berarti ada 306 orang yang belum masuk usulan. Untuk diketahui, setelah masuk usulan, BKN akan melakukan penetapan NIP. Penetapan itu tediri dari jumlah CPNS yang mendapat NIP, berkas tidak lengkap (BTL), tidak memenuhi syarat (TMS) dan sisanya.

          Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nganjuk Sudrajat yang dikonfirmasi tentang usulan NIP yang baru mencapai 32 persen mengungkapkan, penetapan NIP merupakan kewenangan dari BKN. Karenanya, selama proses tersebut, BKD hanya bisa memantau perkembangannya setiap hari. “Prosesnya ada di BKN,” ujarnya.

          Yang jelas, lanjut Sudrajat, BKD sudah mengirimkan semua berkas CPNS ke BKN. Setidaknya, ada 18 persyaratan yang harus dilengkapi. Di antaranya, surat lamaran, pas foto 4x6, fotokopi ijazah, akreditasi, transkrip nilai, daftar riwayat hidup (DRH), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan surat keterangan sehat.

          Selain itu, peserta juga harus melengkapi surat keterangan bebas narkoba, serta khusus honorer kategori 2 (K2), mereka melampirkan surat akta mengajar. “Semua sudah dikirim untuk diproses di BKN,” tutur pria yang juga plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk ini.

          Terakhir, pada 8 Maret lalu, semua CPNS yang lolos diminta kembali mengumpulkan DRH. Sudrajat mengatakan, setelah diverifikasi BKN, DRH wajib diberi materai. “Tidak ada kendala untuk pengumpulan daftar riwayat hidup,” tandasnya.

          Karena itu, Sudrajat meyakini, proses penetapan NIP CPNS Nganjuk tidak akan mengalami masalah. Baik berkas yang tidak lengkap maupun TMS. “Mudah-mudahan semua CPNS mendapatkan NIP,” harapnya.

          Untuk biaya pelaksaan prajabatan, Sudrajat mengungkapkan, BKD berupaya mengalokasikannya di perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019. Seperti diketahui, dengan biaya Rp 9,2 juta setiap CPNS, maka kebutuhan anggaran untuk 456 orang sekitar Rp 4,195 miliar. “Tapi soal waktunya, kami belum mendapat informasi dari BKN,” imbuh pria berambut lurus itu.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia