Jumat, 15 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Serahkan Rp 200 Juta kepada Pelaksana Proyek

JPU Tunjukkan Bukti Kuitansi Pembayaran

13 Maret 2019, 16: 39: 15 WIB | editor : Adi Nugroho

sidang korupsi

PASRAH: M. Arif Hasanudin menyimak penjelasan para saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya, kemarin. (Hariyanto Teng for Jawa Pos)

Share this          

NGANJUK-Kasus korupsi dana desa (DD) Kacangan, Berbek dengan terdakwa Kepala Desa non aktif M. Arif Hasanudin, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, kemarin. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu mendalami penggunaan DD 2017 senilai Rp 385 juta. 

          Dalam sidang lanjutan kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan tiga orang. Yaitu, M. Spodiq dan Agus Setyo Haryono yang merupakan pelaksana kegiatan (PK). Ada pula Ifan Fauzi, operator silokdes di Kacangan.

          Di depan majelis hakim, para saksi menjelaskan alur pencairan dana desa (DD) 2017. Usai mencairkan uang dari bank, tiga orang saksi itu menyebut uang senilai ratusan juta dibawa ke rumah M. Arif. “Mereka tidak tahu uang yang dibawa terdakwa digunakan untuk apa saja,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Baroto.

Praktiknya, dari total uang Rp 385 juta, kegiatan yang terealisasi hanya poskamling. Kemudian, proyek drainase tidak tuntas. Di luar dua proyek itu, seharusnya ada proyek pengaspalan dan jalan paving senilai total Rp 200 juta.

          Tetapi, yang terealisasi hanyalah pembangunan paving senilai Rp 60 juta. Adpaun pengaspalan tidak terealisasi. Padahal, Arif sudah membayar uang Rp 200 juta kepada Pendik, rekanan pelaksana proyek.

          Penyerapan uang itu dibuktikan dengan kuitansi yang diterima dari Pendik. Kuitansi tersebut juga diperlihatkan kepada para saksi. “Terdakwa memotret kuitansi lalu dikirim ke saksi,” lanjut Eko.

          Dalam sidang kemarin, JPU juga menunjukkan kuitansi tersebut kepada majelis hakim. “Tidak terlaksananya proyek pengaspalan ini menyebabkan timbulnya kerugian negara,” terang Eko.

          Untuk diketahui, dalam sidang yang dimulai sekitar pukul 11.00 kemarin itu, Arif yang duduk di kursi terdakwa menyatakan menerima semua keterangan saksi. Melalui Yuliana Heriyatiningsih, pengacaranya, Arif memastikan sudah menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Pendik sebagai pelaksana pekerjaan.

 “Setelah dibayar, Pendik tidak mengerjakan proyeknya,” tutur Yuliana dikonfirmasi melalui ponselnya.

          Di luar uang ratusan juta yang sudah diberikan kepada Pendik, Yuliana tak menampik jika kliennya juga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Meski demikian, nilainya tidak mencapai Rp 185 juta.

          Sebab, dari dana ratusan juta itu, sebagian untuk membangun proyek poskamling dan drainase. “Tidak semua mengalir ke klien saya, uang itu juga digunakan untuk memberi uang kepada LSM (lembaga swadaya masyarakat, Red) dan wartawan,” tandasnya.

Untuk diketahui, M. Arif didakwa pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang No.31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 KUHP. Subsider pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia