Selasa, 23 Jul 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Sosialisasi Aturan Pembayaran Prona Tak Jelas

Banyak Celah Dimanfaatkan Terdakwa untuk Pungli

12 Maret 2019, 11: 50: 06 WIB | editor : Adi Nugroho

Prona

BERI KESAKSIAN: Sebagian saksi yang merupakan perangkat Desa Katerban, Baron memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus pungli prona dengan terdakwa M. Subur, kemarin. (Rekian - radarkediri.id)

Share this          

NGANJUK-Sidang kasus pungutan liar (pungli) program sertifikasi nasional (prona) di Desa Katerban, Baron dengan terdakwa M. Subur kembali digelar kemarin. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu menghadirkan 12 orang. Dari keterangan mereka diketahui jika sosialisasi aturan pembayaran prona tidak jelas.

          Sebanyak 12 saksi yang dihadirkan kemarin berasal dari berbagai latar belakang. Mulai perangkat desa, Sekretaris Desa Baron Arifin dan pegawai dari

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nganjuk.

          Dalam persidangan tersebut, terungkap alasan membengkaknya biaya pembuatan sertifikat prona di Desa Katerban, Kecamatan Baron. “Dalam sidang, saksi dari BPN mengakui bila sosialiasi tidak disampaikan secara detail,” kata Jaksa Penunut Umum (JPU) Eko Baroto kepada wartawan koran ini, kemarin.

          Pembahasan terkait berapa biaya yang harus dibayar untuk mengurus sertifikat prona, lanjut Eko, tidak pernah disampaikan secara tegas. Eko mencontohkan, tidak pernah ada sosialisasi bahwa setiap warga yang mengurus sertifikat prona telah dibantu negara dengan nominal tertentu. “Tidak ada penjelasan warga A sudah dibantu negara dengan uang sekian,” tutur Eko.

Karena itu, sosialisasi terkait dengan sertifikat tanah untuk warga tersebut hanya dianggap sekadar formalisatas bukan substansinya. Celah yang dipakai untuk menguntungkan diri sendiri dari program pemerintah itu, diambil dari dana yang tidak dibiayai negara. “Seperti foto kopi KTP dan bukti kepemilikan lahan atau penguasaan lahan semua prosesnya tidak dibiayai negara,” terang Eko.

Sayangnya, menurut Eko, item apa saja yang tidak dibiayai negara tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Termasuk kepada panitia prona. Sehingga, tidak jelas batas larangan dan yang diperbolehkan untuk memungutnya. 

          Biaya yang tidak ditanggung negara itulah yang kemudian menjadi peluang bagi M. Subur untuk mencari keuntungan. Eko memaparkan, terdakwa M. Subur menerima Rp 700 ribu per bidang tanah. Kemudian, Sekdes Arifin memperoleh Rp 50 ribu per bidang. Sedangkan panitia lainnya mendapat Rp 250 ribu per bidang.

Sementara itu, saksi dari BPN memaparkan jika Desa Katerban mendapat jatah 1.400 sertifikat prona untuk tahap I dan II. “Yang sudah diselesaikan sekitar 1.200-an bidang,” urai Eko.

          Sedangkan Sekdes Arifin kemarin mengakui jika dirinya memang menerima uang Rp 50 ribu setiap bidang. Selain menerima uang dari pungutan tersebut, dia mengaku mengurus sertifikat untuk tiga bidang. “Dapat uang juga dari sana (urus tiga bidang, Red),” imbuh Eko sembari menyebut Arifin juga mendapat uang Rp 33,7 juta.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia