Senin, 17 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Kenapa Tak Kapok Dipenjara?

11 Maret 2019, 15: 25: 53 WIB | editor : Adi Nugroho

Oleh : Anang Iskandar

Oleh : Anang Iskandar

Pengedar pil koplo di Kediri tidak kapok meskipun sudah dipenjara 2 kali bahkan 3 kali. Hal ini disebabkan karena pemberantasan masalah peredaran pil koplo tidak cukup dengan penegakan hukum dengan hukuman penjara. Tetapi harus diimbangi dengan rehabilitasi terhadap para penyalah guna pil koplo yang nota bene dalam keadaan sakit ketergantungan.

Banyak pengedar atau penjual pil koplo di wilayah Kediri yang sudah dijatuhi hukuman penjara tapi nyatanya mereka tidak kapok. Bahkan ada yang dipenjara sampai 3 kali. Sebut saja Totok Sutikno alias Botok seorang bandar pil koplo asal Nanggungan, Kayenkidul, Kabupaten Kediri. Untuk ketiga kalinya terbukti bersalah sebagai pengedar pil koplo di Pengadilan Negeri Kediri.

Selain Botok ada lagi tersangka pengedar pil koplo Kediri yang sekarang ini sedang diadili di PN Kediri untuk yang kedua kali. Dengan barang bukti yang jumlahnya meningkat. Permasalahan Botok dan Shaekoni ini menyisakan pertanyaan mengapa penjara tidak membuat kapok atau jera?

Fenomena Botok dan Shaekoni ini terjadi di mana-mana. Tak hanya di Kediri juga di kota lain. Bukan hanya pil koplo, tpai juga dalam perkara narkotika, psykotropika dan obat berbahaya lainnya (narkoba). Kalau penegakan hukum terhadap narkoba tidak memperhatikan aspek rehabilitasi bagi penyalah gunanya maka yang terjadi adalah kontra-produktif dalam penegakan hukum perkara narkoba. Artinya penegakan hukum menjadi sia sia, vonis hakim berupa hukuman penjara menjadi terasa hambar bagi para pengedar.

Kesiasiaan penegakan hukum disebabkan karena:  Petama, penegakan hukum terhadap pengedar pil koplo tidak akan efektif apabila penyalah guna pil koplo tidak diterapi dan direhabilitasi agar sembuh. Selama penyalah guna pil koplo termasuk narkoba, lem dan minuman keras tidak direhabilitasi, selama itu demend bisnis pil koplo ilegal "menganga". Meskipun pengedar ditangkapi kalau penyalah gunanya tidak direhabilitasi, kebutuhan penyalah guna tetap diisi pengedar lain.

Kedua, peluang bisnis pil koplo sangat menjanjikan. Bisnis ini termasuk bisnis obat jenis narkoba. Pengedar menggunakan pendekatan rasional antara peluang menjadi pengedar dan kemungkinan tertangkap oleh aparat. Peluang bisnis pil koplo termasuk peluang bisnis yang tidak ada matinya karena komsumennya tidak pernah direhabilitasi dan tren perkembangan naik tiap tahun. Sedangkan peluang pengedar tertangkap relatif kecil karena tingkat kesulitannya tinggi.

Ketiga, bisnis pil koplo atau narkoba adalah bisnis peredaran gelap. Jumlah prevalensi penyalah guna meningkat sejak 2000. Sehingga berlaku hukum "makin gencar pengedar ditangkap harga pil koplo atau narkoba makin mahal". Artinya,  banyak pengedar ditangkap berarti supplainya sedikit sedangkan permintaan tetap tinggi. Sehingga harga pil koplo jadi naik.

Keempat, bisnis narkotika adalah bisnis jaringan yang bersifat ilegal yang terbentuk secara sistemik. Kalau hanya beberapa pelaku secara parsial saja yang tertangkap maka peran yang tertangkap akan digantikan pelaku lain.

Karena itulah vonis hukuman penjara akan terasa hambar dan tidak berefek jera apabila tidak diikuti dengan upaya rehabilitasi terhadap penyalah gunanya.  Di penjara para pengedar sebagai supplier ketemu dengan para penyalah guna sebagai demand. Mereka menjadi tambah erat hubungan komunikasinya. Merasa lebih terlindungi dalam tembok penjara. Pergaulan antara penyalah guna dan pengedar dan petugas dalam lembaga pemasyarakatan justru membuat mereka bertambah ilmu dalam seluk-beluk narkoba.

Di sisi lain masyarakat dan pemerintah Kediri tidak memiliki tempat dan program rehabilitasi terhadap penyalah guna pil koplo.  Termasuk penyalah guna lem dan minuman keras. Para penyalah guna ini adalah orang sakit kecanduan yang selama ini tidak mendapatkan terapi dan rehabilitasi. Sehingga sisa hidupnya praktis digunakan untuk nyandu pil koplo, menghisap lem, dan minum-minuman keras untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psykis karena ketagihan.

Fenomena ini akan terjawab bila masyarakat, pemerintah

khususnya penegak hukum, dalam bertugas  berorientasi  membangun keluarga sehat, keluarga bersih dari penyalahgunaan pil koplo ataupun narkoba. Sebagai kunci membangun sebuah bangsa yang bersih, bebas dari penyalahgunaan narkoba dan sekaligus kunci otomatis yang membuat bisnis narkoba gulung tikar.

Kunci utama masalah pil koplo, masalah lem, masalah minuman keras dan jenis narkoba lainnya adalah "keluarga". Kalau ada anggota keluarga yang menjadi penyalah guna atau sakit adiksi ketergantungan obat jenis narkoba segera disembuhkan hanya melalui proses rehabilitasi.

BerdasarUU, penyalah guna wajib menjalani rehabilitasi. Kewajiban merehabilitasi penyalahgunaan obat jenis narkoba dibebankan kepada penyalah guna sendiri, orang tua, penegak hukum, dan pemerintah sesuai peran masing-masing.

Penyalah guna jenis narkotika yang sudah dewasa wajib melaporkan diri ke RS atau tempat rehabilitasi. Agar sembuh dan dimaafkan UU berupa perubahan status dari kriminal, hukuman maksimal 4 tahun, menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128).

Orang tua berkewajiban menyembuhkan keluarganya yang menjadi penyalah guna  layaknya orang sakit. Kewajiban orang tua menyembuhkan penyalah guna bersifat sukarela dengan biaya mandiri. Dann bersifat wajib dengan cara melaporkan ke rumah sakit atau lembaga rehab yang ditunjuk  dengan biaya dari pemerintah (pasal 55).

Penegak hukum juga berkewajiban merehabilitasi penyalah guna obat jenis narkotika berdasarkan kewenangan dan tujuan dibuatnya UU Narkotika. Dengan "kewajiban" menempatkan penyalah guna di lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan (tidak ditahan) serta hakim diamanati untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi yang bersifat wajib (read: pasal 103).

Pemerintah berkewajiban membiayai seluruh proses penegakan hukum berdasarkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang digawangi BNN. Berupa biaya rehabilitasi secara wajib dan biaya rehabilitasi berdasarkan putusan hakim. Penyelenggara rehabilitasi secara wajib dan berdasarkan putusan hakim adalah rumah sakit dan lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Menteri Kesehatan.

Kalau UU Narkotika mengancam penyalah guna dengan hukuman pidana itu, hanya untuk "menakut-nakuti" agar masyarakat tidak menjadi penyalah guna. Karena sifat hukum pidana adalah menakut-nakuti. Tetapi begitu mereka melakukan pelanggaran menggunakan obat jenis narkotika, baik sebagai korban penyalah guna,  penyalah guna, maupun pecandu mereka diwajibkan UU Narkotika menjalani rehabilitasi (read : pasal 4, 54 dan penjelasannya).

Memberantas bisnis peredaran gelap narkoba prinsipnya  adalah membangun bangsa dengan membangun kembali kesehatan keluarga agar sembuh dari kecanduan. Dan menindak pengedarnya dengan hukuman keras.

Karena itu masyarakat dan penegak hukum disyaratkan memahami aspek kesehatan yang terkandung dalam UU Narkotika maupun UU

yang berhubungan dengan psikotopika dan obat berbahaya. Kalau tidak, kita akan kehilangan alasan kenapa pengedar obat jenis narkoba sepertinya tidak kapok meskipun sudah dijatuhi hukuman penjara hingga 3 kali. Bahkan banyak pengedar kambuhan yang ditangkap penyidik karena mengedarkan ataupun mengendalikan bisnis narkoba dari dalam dan setelah keluar dari penjara. Antara lain Akiong, Fredi Budiman, dan ratusan pengedar narkoba ditangkap kembali karena berperan mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. (*)

Konsultasi masalah narkotika dapat dilakukan melalui WA 08111285858

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia