Minggu, 22 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Generasi Milenial dalam Pemilu 2019

27 Februari 2019, 17: 20: 52 WIB | editor : Adi Nugroho

Oleh : Rahmat Mahmudi

Oleh : Rahmat Mahmudi

Share this          

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD akan berlangsung sebentar lagi. Dalam sejarah, Pemilu selalu menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena merupakan agenda rekrutmen politik nasional, juga karena diidentikkan sebagai “pesta demokrasi”. Yang melibatkan partisipasi ratusan juta warga.

Pemilu 2019 diyakini akan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Ada dua “magnet” yang menambah daya tarik. Pertama, dibersamakannya waktu pelaksanaan pilpres dengan pileg, yakni Rabu, 17 April 2019. Ini kali pertama dalam sejarah pemilu di tanah air. Kedua, munculnya generasi milenial dalam jumlah yang signifikan sebagai partisipan. Menarik, karena generasi milenial memiliki karakter yang berbeda dari generasi pendahulunya.

Dua hal itu -- pemilu serentak dan generasi milenial -- tentu mempengaruhi konstelasi politik Pemilu 2019. Pemilu serentak sudah tentu menambah kompleksitas pelaksanaannya. Yang berimplikasi makin kompleksnya problematika yang dihadapi para stakeholder pemilu. KPU, Bawaslu, Parpol, aparat keamanan beserta jajarannya dituntut bekerja extra keras demi suksesnya Pemilu 2019. Di tengah potensi konflik antar kontestan dan pendukungnya yang diprediksi juga akan meningkat.

Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam demokrasi, dua agenda politik besar itu “wajib” hukumnya untuk bisa berjalan. Bukan hanya  dengan aman dan damai tapi juga harus berintegritas. Persoalannya, di negeri ini pilpres dan pileg lebih banyak dipahami sebagai sebuah proses rekrutmen politik untuk menghasilkan pemimpin pemerintahan dan pejabat politik di lembaga perwakilan (output perspective).

Pola pikir berperspektif hasil seperti itulah yang selama ini mendorong para politisi menghalalkan segala cara demi tercapai tujuan utama. Terpilih dalam kontestasi politik itu. Praktik kampanye negatif, fitnah, hoax, dan bahkan politik uang, semata-mata demi mencapai tujuan menjadi trend. Era digital dengan teknologi informasi yang canggih dan aplikasi-aplikasi media sosial membuat perilaku negatif seperti itu menjadi lebih mudah dilakukan.

Bangsa ini sering terlena dan lupa. Bahwa Pemilu sesungguhnya bukan sekadar soal menghasilkan pemimpin dan pejabat politik. Melainkan bahwa Pemilu itu harus dilakukan melalui proses (process perspecive) yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi dan hukum. Penerapan politik menghalalkan cara ala Machiavelli  yang dilakukan oleh politisi berperspektif hasil sesungguhnya amatlah mencederai demokrasi dan hukum.

Sebagian besar bangsa ini juga sering abai. Bahwa Pemilu sebagai instrumen demokrasi sesungguhnya merupakan produk peradaban. Yang didesain sedemikian rupa sebagai wahana suksesi kepemimpinan yang melandaskan pada nilai-nilai kedamaian, kesetaraan, dan integritas (ethics perspective). Pemilu merupakan jawaban atas peradaban sebelumnya. Di mana model peralihan kekuasaan harus melalui perebutan kekuasaan, pertempuran fisik, dan pertumpahan darah.  Politik berorientasi hasil dan menghalalkan cara hakekatnya adalah langkah mundur dalam peradaban.

Penerapan politik berperspektif hasil, yang mengabaikan proses dan etik  itulah yang acap kali memancing terjadinya konflik dan tindakan anarkhistis. Meski konstelasi pilpres dan pileg berbeda dengan pemilukada, namun dalam mengantisipasi Pemilu 2019 bangsa ini perlu berkaca dan memetik pelajaran pada beberapa kasus kerusuhan dalam penyelenggaraan pemilukada. Misalnya di Provinsi Maluku Utara (2007), Mojokerto (2010), Palembang (4 Juni 2013), Palopo (8 Juni 2013), dan lain-lain.

Sungguh akan menjadi antiklimaks dan tragis sekali, apabila dalam dua dekade usia reformasi politik negeri ini ternyata bukan menghasilkan perbaikan kualitas demokrasi dan tatanan politik. Melainkan justru memunculkan demokrasi semu dan praktik politik yang semakin mengabaikan etika, moralitas, dan integritas. Tentu kita tidak berharap hal ini akan terjadi. Namun kita perlu khawatir atas munculnya gejala-gejala yang mengarah ke sana.

Dalam pengamatan di lapangan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, tampak bahwa output perspective itu masih mewarnai perilaku politisi secara sangat masif. Dalam pilpres, tampak bahwa kondisi konfrontatif antar-kedua kubu pendukung begitu kental. Perang opini, penyebaran informasi negatif, bahkan black campaigne berupa berita hoax menjadi suguhan di media cetak, media elektronik, dan terparah di media sosial.

Berbeda dengan pilpres, dalam pileg tensi konfrontasi antar-calon tidak terlalu signifikan. Ditengarai itu disebabkan jumlah parpol peserta pemilu yang cukup banyak (14 Parpol). Sehingga tidak muncul konfrontasi head to head seperti dalam pilpres. Meski demikian bukan berarti kontestasi pileg tidak diwarnai konflik. Kasus perusakan baliho dan bendera Partai Demokrat di Pekanbaru (15/12/2018), bentrok massa PDIP dengan jamaah masjid di Jogokaryan Jogjakarta (28/1/2019), dan pencabutan atau perusakan alat peraga calon / parpol secara sporadis di daerah-daerah merupakan bukti bahwa konflik itu ada.

 Dalam situasi seperti itu, hadirnya generasi milenial dengan karakter yang berbeda, diharapkan memberikan warna positif terhadap pemilu. Generasi milenial (acap disebut juga sebagai Gen Y yang lahir di antara awal 1980-an  hingga awal 2000-an) dideskripsikan sebagai generasi yang ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Dengan karakter ini, generasi milenial diharapkan dapat mengambil peran sebagai komunikator, fasilitator, dan mediator dalam transfer informasi yang masif pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

Melihat gejala yang ada, bangsa ini tentu berharap potensi konflik yang ada tidak mengekskalasi menjadi semakin besar. Melainkan berharap potensi konflik dapat diredam dan diminimalisasi. Dalam konteks ini peran generasi milenial menjadi signifikan. Dengan penguasaan teknologi informasi yang dimiliki generasi milenial dapat berpartisipasi dalam meredam konflik komunikasi di media, mereduksi pembuatan dan penyebaran berita hoax, meluruskan informasi yang keliru, dan mendorong penggunaan “internet sehat”.

Generasi milenial juga dapat membantu aparat mendeteksi akun-akun media tak bertanggung jawab. Generasi milenial juga bisa berpartisipasi dengan mengendalikan diri untuk tidak terjebak menggunakan teknologi untuk perilaku negatif. Seperti membuat dan menyebar hoax dan perilaku lain yang melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pemilu yang aman, damai, sukses dan berintegritas adalah dambaan bersama. Namun itu tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Termasuk generasi milenial dan para stakeholders pemilu untuk mewujudkannya. Komitmen itu hanya dapat terbangun ketika semua pihak mau memaknai pilpres secara komprehensif. Bukan mengejar hasil semata, melainkan juga mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis (fatsoen) dalam proses pemilu. Serta menghormati norma, etika, dan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan komitmen itu maka kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2019 akan tetap kondusif. Sehingga seluruh tahapan Pemilu 2019 bisa berjalan dengan aman, damai dan makin berintegritas. Semoga. (Penulis adalah dosen Universitas Islam Kadiri, Direktur Pusat Studi Administrasi Publik, Alumnus Pascasarjana MAP-UGM Jogjakarta)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia