Minggu, 22 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr H Anang Iskandar SIK SH MH

Hakim Tersesat bila Penyalahguna Dipenjara

25 Februari 2019, 16: 08: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr H Anang Iskandar SIK SH MH

Dr H Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Berdasarkan UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) hakim wajib menghukum rehabilitasi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang dibawa ke pengadilan. Karena tujuan UUN adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan serta menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Sedangkan terhadap pengedar adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.

Hakim diberi kewenangan yang strategis sesuai pasal 127/2  dan 103 UUN. Hakim dalam memeriksa perkara pecandu, yaitu penyalah guna dalam keadaan ketergantungan "dapat" (baca: kewenangan khusus sifatnya wajib) menghukum terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah. Dan mengambil tindakan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah.  

Namun kalau kita meneliti yang tertera di web direktori keputusan hakim Mahkamah Agung terhadap perkara penyalah guna untuk diri sendiri, ada ribuan keputusan hakim yang sesat. Karena menghukum penyalah guna untuk diri sendiri dengan hukuman penjara. Seakan tujuan penghukuman terhadap penyalah guna sama dengan tujuan penghukuman terhadap pengedar.

Kenapa keputusan hakim seperti itu disebut keputusan sesat?

Pertama, hakim menggunakan hukum acara bersifat umum (KUHAP) dalam memvonis perkara penyalahgunaan narkotika. Mestinya menggunakan hukum acara khusus yang diatur UUN. Hal ini mengakibatkan:

a. Hakim menjatuhkan sanksi "tidak berdasar UUN" yang secara khusus mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Dalam UUN, menjalani rehabilitasi adalah bentuk hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Sedangkan hukuman penjara berlaku hanya untuk pengedar. Status dan kedudukan rehabilitasi sama dengan hukuman penjara (pasal 103/2).

b. Hakim tidak mengacu tujuan UUN. Yang secara explisit tercantum dalam pasal 4. Yaitu terhadap penyalah guna (pasal 127/1) adalah mencegah melindungi dan menyelamatkan para penyalah gunanya  meskipun dilarang dan diancam dengan hukuman pidana (pasal 4b), dijamin mendapatkan rehabilitasi (pasal 4d). Apabila penyalah guna terbukti menjadi pecandu dan korban penyalah gunaan hukumnya wajib menjalani rehabilitasi (pasal 127/3). Hakim wajib menggunakan kewenangan berdasarkan pasal 103 sedangkan terhadap pengedar, tujuan UUN adalah memberantas pengedar (pasal 4c).

c. Hakim tidak memahami UUN yang berasaskan perlindungan, nilai ilmiah dan memiliki alasan pemaaf khusus bagi penyalah guna agar tidak dipenjara. Penyalah guna adalah orang sakit adiksi hanya dapat pulih melalui proses rehabilitasi. Penyalah guna dapat berubah secara alamiah menjadi pecandu atau berubah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Penyalah guna juga dimaafkan UU apabila melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk menjalani rehabilitasi. Status penyalah guna yang menjalani perawatan/rehabilitasi secara yuridis berubah dari kriminal menjadi tidak dituntut pidana. Apabila setelah dirawat relap lagi (dua kali perawatan) tetap tidak dituntut pidana.

Penyalah guna yang telah berubah menjadi pecandu dan menjadi korban penyalahgunaan narkotika (127/3) menurut UUN pasal 54 wajib menjalani rehabilitasi.

Penyalah guna dipenjara justru menambah parah sakit adiksinya dan berkarier sebagai pecandu di dalam maupun setelah keluar dari penjara. Seperti yang dialami Doni Cipto Mangun Kusumo,  Jenniver Dunn, dan temannya (baca web direktori putusan hakim). Mereka mendapat putusan berulang sampai 3 kali menjalani hukuman penjara akibat perkara kepemilikan narkotika untuk diri sendiri (perkara pecandu).

d. Hakim lalai kewajibannya.

Berdasarkan UUN hakim wajib (127/2) memperhatikan dan membuktikan apakah terdakwa penyalah guna tersebut dalam keadaan ketergantungan atau korban penyalahgunaan narkotika (127/3). Kalau terbukti sebagai penyalah guna untuk diri sendiri dan dalam keadaan ketergantungan yang dikenal sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika hakim memiliki kewenangan yang bersifat wajib menghukum penyalah guna menjalani rehabilitasi bila terdakwa terbukti bersalah. Hakim juga wajib memerintah terdakwa menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah (pasal 103/1).

f. Hakim banyak bertanya, kalau dihukum rehabilitasi tempatnya di mana ? Tempat menjalani rehabilitasi adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (pasal 56). Rumah sakit ini ada di seluruh Indonesia. Tinggal membuat petunjuk teknis layanan rehabilitasinya. Ini tidak jalan karena hakim jarang dan hampir tidak pernah menjatuhkan hukuman menjalani rehabilitasi.

Kedua, hakim tidak memiliki kompetensi menangani perkara penyalahgunaan narkotika   namun ditunjuk untuk menyidangkan perkara itu. Sehingga keputusannya tidak sesuai dengan filosofi dan tujuan UUN.

Pertanyaan tentang kompetensi hakim  muncul karena banyak hakim tersesat. Keputusannya mengakibatkan penyalah guna tidak sembuh malah lebih parah. Terjadi permasalahan di lapas akibat penyalah guna narkotika dipenjara. Serta menyebabkan suburnya bisnis peredaran gelap narkotika sehingga masyarakat menuntut untuk dibentuk pengadilan perkara penyalahgunaan narkotika secara profesional.

Ketiga, hakim kekurangan fakta hukum dalam persidangan, karena:

a. Perkara penyalah guna (kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah kepemilikan untuk kebutuhan sehari, gramasinya ditentukan dalam surat edaran MA no 4/2010)  yang diajukan jaksa dituntut dengan pasal pengedar. Setidaknya pasal komulatif atau pasal subsidiaritas dengan pasal pengedar. Bahkan tanpa pasal penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127), tidak ada visum / asesmen yang menyatakan penyalah guna sebagai korban penyalah gunaan atau sebagai pecandu.

b. Perkara penyalah guna dikenakan penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan karena dituntut sebagai pengedar. Seharusnya tidak menahan, justru wajib menempatkan ke lembaga rehabilitasi. Penegak hukum diberi kewenangan menempatkan penyalah guna ke lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (PP 25 pasal 13). Karena UUN  menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4d).

c. Perkara penyalah guna untuk diri sendiri yang sedang disidik dan dituntut di meja hijau tidak dimintakan visum atau asesmen. Sehingga tidak menjadi perkara pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, yang hukumnya wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54). Tapi justru menjadi perkara pengedar, ditahan dan divonis penjara.

d. Kekurangan keterangan ahli.

Hakim tidak memahami perkara penyalahgunaan narkotika perkara orang sakit adiksi. Maka perlu dibantu ahli sakit adiksi. Terutama untuk membedakan kadar ketergantungan. Apakah tergolong mengidap sakit adiksi ringan, sedang, dan berat. Serta berapa lama menjalani rehabilitasi agar pulih.

Realitanya, 45 ribu lebih penyalah guna dijatuhi hukuman penjara (data ditjend lapas 2018). Padahal harusnya mendapatkan hukuman rehabilitasi.

Praktik memenjarakan penyalah guna ini sangat merugikan kita semua. Penyalah guna dirugikan karena tidak sembuh dan tetap menjadi penyalah guna meski di penjara. Keluarga penyalah guna rugi karena prosesnya ambigu, berbelit-belit,  serta menguras tenaga dan biaya. Bangsa dan negara rugi karena kontra-produktif dengan program P4GN. Biaya penegakan hukum, termasuk perawatan dan infrastruktur lapas, menjadi sangat besar. Hasilnya justru membuat penyalah guna berkarier sebagai pecandu. Penyalah guna tumbuh subur. Demand-nya juga tumbuh subur. Artinya, pengedar narkotika diuntungkan.

Karena itu MA harus meningkatkan profesionalisme hakim, khususnya hakim PN. Dan  meluruskan keputusan hakimnya yang melenceng dari tujuan dan asas serta ketentuan khusus UUN. Malpraktik penjatuhan hukuman terhadap perkara penyalah guna narkotika menjadi bencana bagi kita. Kalau hakim PN menjatuhkan hukuman penjara bagi penyalah guna maka akan menjadi masalah hukum yang sulit diperbaiki. Hanya menghasilkan nestapa dan melanggengkan sakit adiksi yang diderita penyalah guna. (*)

Konsultasi dapat melaluinya wa no 08111285858

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia