Kamis, 21 Feb 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Warga Guyangan Tolak Praktik Prostitusi

Buat Kesepakatan dengan Pengelola Karaoke

11 Februari 2019, 21: 58: 18 WIB | editor : Adi Nugroho

SEPI: Warga sekitar tetap beraktifitas seperti biasa di siang hari.

SEPI: Warga sekitar tetap beraktifitas seperti biasa di siang hari.

NGANJUK – Warga Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, secara tegas menolak praktik prostitusi di wilayah mereka. Karena itulah, sejak awal, mereka telah membuat kesepakatan dengan pengelola karaoke. Yakni melarang seseorang menjadi pekerja seks komersial (PSK).

          Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Guyangan, Kecamatan Bagor, Aris Prasetyo Gunawan mengatakan, warga juga menolak praktik prostitusi di tempat tinggal mereka. Apalagi status Guyangan sebenarnya sudah menjadi eks lokalisasi. “Kami tidak setuju ada praktik prostitusi di Guyangan,” kata Aris kepada Jawa Pos Radar Nganjuk.

          Sebagai bentuk penolakan itu, kata Aris, warga telah membuat kesepakatan dengan pengelola usaha atau karaoke di Guyangan. Dari kesepakatan itu, pengelola dilarang menyediakan jasa prostitusi. “Kami pernah membuat kesepakatan di atas hitam putih,” ungkapnya.

          Selama ini, warga hanya memperbolehkan usaha karaoke. Karena itulah, perempuan yang biasa bekerja di sana berprofesi sebagai pemandu karaoke atau purel. Dalam kapasitas itu, warga memang tidak melarangnya. “Perempuan yang di sini (Guyangan) adalah pemandu lagu. Mereka ngekos di sekitar Guyangan,” ujar pria berambut panjang ini.

          Karena itulah, perangkat tidak bisa melarang apabila ada warga pendatang baru yang datang ke Guyangan. Apalagi tujuan awal mereka untuk bekerja di karaoke sebagai pemandu lagu. Bukan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).

          Dari sana, kata Aris, pihaknya kesulitan untuk melalukan kontrol. Apakah mereka tetap bekerja jadi pamandu lagu atau menyimpang menjadi PSK. Yang pasti, kesepakatan itu harus dipatuhi oleh pengelola. “Selama ini, kami percaya pengelola mematuhi kesepakatan,” ujarnya.

          Apalagi menurut Aris, pengelola karaoke diwajibkan mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) Guyangan. Di luar warga Guyangan, mereka tidak diperbolehkan membuka usaha karaoke di sana. “Semua pengelola warga Guyangan,” terangnya.

          Lalu bagaimana jika pengelola melanggar kesepakatan? Aris mengakui kesepakatan tidak memuat sanksi apabila ada pelanggaran dari kedua belah pihak. Namun demikian, warga akan melakukan teguran jika ditemukan pelanggaran. “Kalau perlu karaoke harus ditutup bila ada prostitusi terselebung,” ungkap pria asli Guyangan ini.

          Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk Abdul Wakid mengatakan, akan terus melakukan razia di eks lokalisasi. Selain di Guyangan dan sekitarnya seperti Morobau dan Pringkuning, dua tempat lain yang jadi sasaran adalah ek lokalisasi Kudu, Kertosono dan Kandangan, Kedungrejo, Tangjunganom. “Kami bakal rutin merazia di semua eks lokalisasi,” kata Wakid.

(rk/baz/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia