Kamis, 14 Nov 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
DR H Anang Iskandar SIK SH MH

Mimpi, Hakim Memvonis Rehabilitasi (2)

11 Februari 2019, 16: 10: 11 WIB | editor : Adi Nugroho

DR H Anang Iskandar SIK SH MH

DR H Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

 Ketidakprofesionalan penyidik dan penuntut dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika disebabkan lima hal. Pertama, penyidik narkotika jiwanya represif, ingin menahan dan memenjarakan penyalah guna agar kapok. Padahal penyalah guna memiliki unsur pemaaf dari UU Narkotika. Selama proses penegakan hukum, mereka tidak boleh ditahan dan wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Mereka juga tidak boleh dihukum penjara dan wajib dihukum menjalani rehabilitasi meskipun diancam dengan hukuman penjara.

   Kedua, penyidik ketika memeriksa penyalah guna tidak menanyakan tujuan kepemilikan narkotika. Kepemilikan yang bertujuan untuk digunakan sendiri tergolong penyalah guna. Sedangkan bila bertujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan tergolong pengedar.

   Untuk membedakan penyalah guna dan pengedar juga dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang dimiliki, dibeli, dikuasai ketika ditangkap. Apabila jumlah kepemilikan sedikit hanya untuk pemakaian sehari, misalnya di bawah 1 gram untuk jenis sabu, itu tergolong penyalah guna. Di atas 1 gram tergolong pengedar, lebih dari 5 gram tergolong pengedar dengan pemberatan.

   Ketiga, penyidikan perkara penyah guna yaitu membawa memiliki, menguasai narkotika untuk digunakan sendiri tidak dimintakan keterangan ahli melalui visum/assesment. Padahal yang bisa membedakan mana penyalah guna dengan kecanduan ringan, sedang, dan berat serta berapa lama wajib menjalani rehabilitasi agar sembuh adalah ahli kesehatan jiwa.

   Keempat, perkara penyalah guna narkotika disidik dan dituntut oleh penyidik dan penuntut umum dengan pasal pengedar atau dituntut secara kumulatif mauun subsidiaritas. Mestinya tidak demikian karena tujuan UU Narkotikanya membedakan penanganan penyalah guna dan pengedar.

   Kelima, penyalah guna (pasal 127) dalam proses penyidikan dan penuntutan dilakukan penahanan. Penahanan ini tidak memenuhi sarat sesuai pasal 21 KUHAP dan tujuan UU Narkotika (pasal 4/b/d)

   Akibat dari ketidakprofesionalan penyidik narkotika dan jaksa penuntut, hakim menghadapi  "kebingungan" karena menangani perkara penyalah guna yang diperlakukan seakan-akan perkara pengedar. Tanpa kehadiran ahli kedokteran jiwa maupun ahli hukum narkotika yang dapat memberikan keterangan ahli, penyalah guna akhirnya benar-benar diperlakukan sebagai pengedar.

   Dalam kondisi demikian akhirnya hakim pilih menggunakan dasar hukum yang ada dpengeda. Yaitu, memenuhi apa yang dituntut jaksa dan menghukum penyalah guna dengan hukuman penjara. Saat ini, jumlahnya berdasarkan keterangan ditjen lapas mencapai 45 ribu. Penyalah guna yang dihukum penjara ini yang membuat lapas over capacity. Ini jelas merugikan masa depan kita semua. Padahal berdasarkan UU Narkotika pasal 103 yang berbunyi “dalam memeriksa perkara penyalah guna hakim wajib memvonis hukuman menjalani rehabilitasi” selaras dengan tujuan UU narkotika.

   Mimpi hakim memvonis hukuman rehabilitasi ini sesungguhnya mimpinya kita semua, mimpinya anak bangsa. Sebab, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah musuh bersama kita semua. Kebijakan negara berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyalah guna wajib lapor menjalani rehabilitasi. Yang tidak mengikuti wajib lapor rehabilitasi akan ditangkap, disidik, dituntut, diadili dan dihukum menjalani rehabilitasi agar sembuh/pulih seperti sediakala. Sedangkan terhadap pengedar diberantas, dihukum penjara dengan pemberatan agar jera.

   Mimpi, penyalah guna dihukum menjalani rehabilitasi dan pengedar dihukum berat sejalan dengan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Pada pasal 36 konvensi tersebut dinyatakan bahwa meskipun penyalahgunaan narkotika dilarang secara pidana, namun negara yang mengadopsi konvensi dapat memberikan alternatif penghukuman atau tambahan hukuman berupa rehabilitasi terhadap penyalahgunanya.

   Atas dasar pasal 36 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya maka dibuatlah UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah pelaku tindak pidana, diancam dengan hukuman ringan, namun juga dijamin direhabilitasi. Dan, kalau terbukti sebagai pecandu, wajib dihukum menjalani rehabilitasi yang dicantumkan secara jelas dalam ketentuan ketentuan berikut:

a. Tujuan UU Narkotika adalah  menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4d) meskipun penyalah guna itu dilarang dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun (pasal 127).

b. Penegak hukum diberi misi untuk melakukan penegakan hukum rehabilitatif sebagai misi dukungan. Misi rehabilitasi berada pada Kemenkes, Kemensos dan BNN (pasal 4 b/d dan 128). Sedangkan misi utama penegak hukum adalah memberantas  pengedar narkotika (pasal 4d)

c. Penegak hukum baik penyidik, penuntut maupun hakim diberi kewenangan memaksa untuk menempatkan tersangka/terdakwa penyalah guna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi agar sembuh (PP 25/2011 pasal 13). Penyidik, penuntut dan hakim tidak berhak menahan penyalah guna untuk diri sendiri karena tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan. (pasal 21 KUHAP).

d. Penyalah tidak boleh disidik dan dituntut dengan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113, 114) baik secara kumulatif, subsidiaritas maupun di-yunto-kan karena beda tujuan (pasal 4). Penyalah guna tujuannya dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi sedangkan pengedar diberantas.

e. Hakim diberi kewenangan wajib memvonis hukuman menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah dan mengambil tindakan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti tidak bersalah (103/1)

f. Hukuman rehabilitasi = hukuman penjara yang dinyatakan dalam pasal 103 ayat 2 bahwa masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai mssa menjalani hukuman.

   Mimpi hakim memvonis penyalah guna dengan hukuman menjalani rehabilitasi dan pengedar dihukum berat ini akhirnya membawa saya menjadi peneliti untuk melakukan pengamatan mendalam, mempelajari, dan mengunjungi negara-negara yang berhasil menangani narkotika, antara lain: pertama, Portugal. Ini adalah salah satu negara Uni Eropa yang berhasil menangani penyalah guna narkotika. UU Narkotika Portugal bersumber pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

   Di Portugal, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilarang, sama dengan di Indonesia.  Kepemilikan narkotika untuk penggunaan 10 hari diberikan pemaaf dan diberi toleransi sebagai penyalah guna narkotika. Di atas kepemilikan untuk 10 hari pakai, digolongkan sebagai pengedar. Hal ini hampir sama dengan di Indonesia. Secara yuridis, kepemilikan narkotika yang diberikan unsur pemaaf adalah kepemilikan narkotika untuk pemakaian 1 (satu) hari. Ini ditoleransi sebagai penyalah guna. Namun, praktiknya, unsur pemaaf dan toleransi ini tidak dipahami oleh penegakan hukum.

   Di Portugal, penyalah guna dihukum dengan hukuman alternatif berupa hukuman adadministratif. Sedangkan di Indonesia, dengan hukuman alternatif berupa menjalani rehabilitasi. Namun, pada praktiknya dipenjara.

   Tugas penegak hukum Portugal hanya fokus pada pemberantasan peredaran gelap narkotika. Di Indonesia, penegak hukum di samping melaksanakan tugas pemberantasan juga diberi misi penegakan hukum rehabilitatif sebagai misi dukungan kepada pengemban fungsi rehabilitasi. Namun, praktiknya, misi dukungan bersifat rehabilitatif berubah jadi misi utama bersifat represif (bersambung)

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika dapat melalui WA no 08111285858.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia