Kamis, 27 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Haji Kediri: Meningitis usai Pelunasan

06 Februari 2019, 19: 11: 27 WIB | editor : Adi Nugroho

haji kediri

JAGA KESEHATAN: Jamah haji asal Kediri. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Ada beberapa imunisasi yang harus dijalani calon jamaah haji (CJH) sebelum nantinya berangkat ke Tanah Suci. Salah satu yang diwajibkan adalah imunisasi meningitis. Imunisasi tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

Untuk pelaksanaannya dilakukan pada saat CJH setelah melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Ke depannya, CJH yang telah melakukan imunisasi akan mendapatkan kartu vaksin. Menjadi penting karena kartu itu salah satu syarat dalam pengurusan visa dan paspor.

Selain imunisasi meningitis, pihak dinas kesehatan menyarankan CJH untuk melaksanakan imunisasi influenza. Sayangnya imunisasi influenza itu tidak gratis seperti imunisasi meningitis. “Kalau yang influenza ini memang harus mengganti vaksinnya,” ujar Kasi Suveilans dan Imunisasi Dinkes Kediri Istianah kepada koran ini pada Selasa (29/1) lalu.

Vaksin meningitis menjadi wajib dilakukan CJH untuk melindungi risiko tertular meningitis meningokokus. Yaitu suatu infeksi yang terjadi pada selaput otak, sumsum tulang belakang, dan keracunan darah. Orang yang bepergian ke luar negeri membawa risiko menularkan meningitis kepada orang lain. Dikhawatirkan nantinya dapat menularkan kepada populasi yang lebih besar.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kediri Aziz Oesman membenarkan bahwa imunisasi meningitis diberikan setelah adanya pelunasan. Namun sayangnya kepastian kapan pelunasan BPIH itu sendiri belum ada titik terang.

Lebih lanjut, pihaknya sempat mendapatkan kabar bahwa pelunasan BPIH akan dilaksanakan pada bulan lalu. Namun hingga kini, belum ada kelanjutannya. Meskipun begitu, menurutnya pelunasan BPIH akan dilaksanakan pada saat sebelum pemilu dilaksanakan.

“Tetapi sepertinya bulan ini sudah ada kepastian terkait pelunasan dan besaran BPIH itu sendiri,” tutur Aziz kepada Jawa Pos Radar Kediri saat ditemui di kantornya.

Terkait besaran BPIH pun belum ada angka pasti yang dipatok Pemerintah. Berdasarkan keterangannya untuk perumusan nilai BPIH sendiri melibatkan Presiden dan juga DPR RI. Baru setelahnya akan bisa dikeluarkan nilai BPIH yang telah disetujui melalui keputusan Presiden.

Meskipun begitu, seperti berita yang dilansir Jawa Pos, telah ada pertemuan antara Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dengan komisi VIII DPR RI. Dari pertemuan tersebut keluar hasil bahwa BPIH yang ditanggung CJH adalah sekitar Rp 35 juta per orang.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia