Kamis, 27 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Anang Iskandar

Distorsi Praktik Pengadilan Narkotika

21 Januari 2019, 20: 20: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

Anang Iskandar

Anang Iskandar

Share this          

Kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalah guna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat pemahaman yang belum menyeluruh dari penegak hukum. Karena adanya tarik-menarik antara "dipenjara" sebagai hukuman  agar jera, dengan hukuman "rehabilitasi" sebagai bentuk hukuman agar sembuh / pulih.

Padahal UU narkotika di-setting pembuatnya untuk perkara penyalah guna, meskipun diancam dengan hukuman penjara, namun kalau kondisinya ketergantungan narkotika dan kondisinya sebagai korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi atau dihukum rehabilitasi. Kalau  pengedar diberantas sampai keakar-akarnya. Pada praktiknya para penyalah guna yang dibawa ke meja hijau lebih banyak ditahan dan divonis hukuman penjara dari pada hukuman rehabilitasi.

Hanya sedikit penyalah guna yang  mendapatkan hukuman rehabilitasi. Antara lain  Rhido Rhoma, Tessy, dan Sammy Simorangkir. Meskipun mengalami proses penahanan selama penyidikan dan penuntutan. Seharusnya berdasarkan peraturan yang berlaku Rhido cs tersebut selama proses penyidikan dan penuntutan "ditempatkan" pada lembaga rehabilitasi atau rumah sakit layaknya orang sakit agar tidak menjadi penyalah guna lagi. Dan mendapatkan vonis dengan penjatuhan sanksi berupa rehabilitasi. Karena misi penegak hukum bersifat rehabilitatif terhadap perkara penyalah guna untuk diri sendiri.

Berdasarkan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika misi utama penegak hukum adalah melakukan penegakan hukum bersifat represif terhadap pengedar dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran narkotika. Misi kedua adalah misi dukungan. Yaitu misi penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna untuk diri sendiri. Misi dukungan ini dilakukan dengan sarat penyalah guna tersebut tidak atau belum melaksanakan "wajib lapor" untuk sembuh.

Kalau sudah melaksanakan kewajiban wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maka penegak hukum tidak dapat membawa penyalah guna ke meja hijau. Karena statusnya sudah berubah dari penjahat menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128/2/3). Selanjutnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan menjadi misi pengemban fungsi rehabilitasi yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN.

Misi penegakan hukum rehabilitatif dan  bersarat ini ketika dipraktikkan berubah menjadi bersifat represif. Sehingga penyalah guna untuk diri sendiri diperlakukan seperti pengedar. Penyalah guna tidak dipulihkan melalui rehabilitasi melainkan ditahan dalam proses pemeriksaan dan dijatuhi hukuman penjara. Akibatnya timbul masalah yang kompleks. Yaitu masalah prevelensi penyalah guna yang meningkat terus menerus. Penegak hukum disibukkan masalah penyalah guna untuk diri sendiri. Masalah lapas over capacity dengan berbagai permasalahannya. Dan yang paling  memprihatinkan adalah masalah narkotika menjadi tidak kunjung selesai.

Distorsi praktik pengadilan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, menyebabkan penyalah guna kehilangan hak untuk sembuh dari sakit adiksi / kecanduan. Di sisi lain penyalah guna tumbuh dengan subur. Demikian pula supply atau pengedarnya. Ini adalah penyebab utama Indonesia menjadi pasar narkotika.

Secara yuridis, UU narkotika yang berlaku dan disahkan pada 2009  tersebut telah di-setting dengan ketentuan ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum, sebagai berikut :

Pertama, tujuan pembuat UU dinyatakan dengan jelas bahwa penyalah guna itu dicegah, dilindungi, dan diselamatkan. Karena penyalah guna itu orang sakit ketergantungan narkotika serta "dijamin" untuk mendapatkan rehabilitasi (baca pasal 4/b/d).

Kedua, jaminan UU terhadap penyalah guna tersebut di atas, berlaku terhadap penyalah guna untuk diri sendiri baik secara sukarela, secara wajib lapor ke rumah sakit yang ditunjuk (IPWL) maupun penyalah guna yang sedang dalam pemeriksaan penegak hukum. Baik tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan penjatuhan sanksinya (baca: pasal 55, 56, 103/1, dan PP 25/2011 pasal 13).

Ketiga, UU narkotika membedakan penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127/1) dengan pengedar (pasal 111, 112, 113, 114) melalui tujuan "kepemilikan" narkotikanya. Kalau tujuan kepemilikannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri maka tergolong pasal 127/1. Apabila tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau dijual-belikan maka tergolong pengedar ( pasal 111, 112, 113, 114).

Keempat, penyalah guna diancam dengan hukuman ringan kurang dari 5 tahun, tidak memenuhi syarat ditahan. Sedang pengedar diancam dengan hukuman di atas 5 tahun memenuhi syarat ditahan (pasal 21 KUHAP).

Kelima, UU menjamin penyalah guna direhabilitasi maka penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127) tidak boleh disidik dan dituntut secara komulatif atau subsidiaritas dengan pengedar (pasal 111, 112, 113, 114) karena beda tujuan.

Keenam, hakim dalam memeriksa perkara penyalah guna  bersifat "wajib" memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan rehabilitasi sebagai berikut :

1. Apakah perkara yang sedang ditangani terdakwanya termasuk kategori korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu yang hukumnya wajib direhabilitasi (pasal 54)?

2. Apakah perkara yang sedang ditangani terdakwanya sudah atau belum mengikuti program pemerintah tentang wajib lapor? Karena ada alasan pemaaf bagi  penyalah guna yang ingin sembuh dan memenuhi kewajiban wajib lapor, dinyatakan tidak dituntut pidana (pasal 128/2/3).

3. Mengingatkan kepada hakim agar menerapkan kewenangan yang diberikan oleh UU narkotika untuk memutuskan hukuman rehabilitasi bila terbukti salah dan menetapkan seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah (pasal 103).

Ketujuh, hakim diberikan rambu rambu dari Mahkamah Agung (MA) bahwa penerapan pemidanaan tersebut pasal 103 diatas hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan.

2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari. Contoh sabu 1 gram, ekstasi 8 butir, ganja 5 gram, heroin 1,8 gram dll.

3. Uji laboratorium nya positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik.

4. Ada hasil visum/keterangan dokter yang ditunjuk hakim.

5. Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkotika.

Kedelapan, secara sosiologis penyalah guna untuk diri sendiri yang tidak mampu membeli narkotika kemudian untuk mendapatkan narkotika mereka menjadi pengecer paket hemat atas perintah pengedar dengan metode "welasan" di mana metode ini kalau berhasil menjual 10 jie maka dapat untung 1 jie untuk dikonsumsi sendiri maka hakim dapat memberikan keputusan berdasarkan keyakinan hakim dan alasan pemaaf bagi penyalah guna berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan setting perundang-undangan seperti diatas, penegak hukum lebih khusus hakim yang menangani perkara penyalah guna dengan barang bukti di bawah yang tertera dalam surat edaran MA mestinya tidak lagi lagi bertujuan memenjarakan penyalah guna.

Demikian pula penyidik tidak menahan selama proses penyidikan dan penuntut umum juga  tidak menuntut dengan tuntutan komulatif atau tuntutan subsidiaritas dengan pasal pengedar.

Mengacu setting perundang-undangan tersebut di atas justru penegak hukum berkewajiban menempatkan tersangka atau terdakwa di lembaga rehab atau rumah sakit yang ditunjuk. Yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Serta hakim wajib memutuskan hukuman rehabilitasi bila terbukti bersalah dan menetapkan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah.

Kalau penegak hukum memaksa menahan dan menghukum penjara, di samping bertentangan dengan peraturan yang berlaku, juga melanggar hak asasi manusia. Khususnya  hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak  dan hak untuk sembuh dari sakit.

Hukuman penjara hanya menghasilkan nestapa tanpa solusi penyembuhan. Mereka akan mengulangi dan mengulangi lagi. Orang tuanya dirugikan demikian pula bangsa dan negara. Padahal secara yuridis hukuman penjara sama derajatnya dengan hukuman rehabilitasi.

Apa untungnya menghukum penjara kalau penyalah guna, keluarga, bangsa dan negara dirugikan. Mari kita berubah jangan menghukum penyalah guna dengan hukuman penjara. Hukumlah mereka sesuai aturan yang berlaku.  Hukum memang harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Tapi jangan dilakukan dengan cara melanggar aturannya. Undang undang narkotika memberikan alasan pemaaf bagi penyalah guna, kok penegak hukumnya tidak ?

(Konsultasi dapat dilakukan melalui 08111285858)

(rk/die/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia