Kamis, 27 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

JPU Siap Jawab Eksepsi Heny

Korupsi Taman Hijau SLG

17 Januari 2019, 12: 47: 49 WIB | editor : Adi Nugroho

TUNGGU JAWABAN: Terdakwa Heny Dwi Hantoro saat sidang Selasa (15/1).

TUNGGU JAWABAN: Terdakwa Heny Dwi Hantoro saat sidang Selasa (15/1). (Deni Jawa Pos for radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN- Sidang lanjutan dugaan korupsi taman hijau SLG akan kembali berlangsung hari ini. Namun, sidang kali ini akan dipisah dua. Dua terdakwa, Didi Eko Tjahyono dan Joko Prayitno, akan menjalani sidang pemeriksaan saksi. Sementara satu terdakwa lagi, Heny Dwi Hantoro, giliran mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsinya yang diberikan dalam sidang dua hari lalu.

Didi dan Joko akan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri. Yang tentu saja saksi memberatkan. “Kami rencananya akan hadirkan delapan saksi untuk kedua terdakwa,” ujar Kasi Intelijen Arie Satria Hadi Pratama kemarin siang.

Sayangnya, terkait identitas, jabatan, maupun kapasitas para saksi, Arie enggan menjelaskan. Ia hanya menegaskan bahwa para saksi tersebut akan membuktikan apa yang menjadi dakwaan JPU.

Ketiga terdakwa dituding melakukan tindak pidana korupsi atau penyelewengan anggaran pembangunan Taman Hijau SLG. Wujudnya ada yang berupa mark up maupun pengurangan spesifikasi barang dengan kontrak. Total kerugian negara akibat kejadian tersebut sekitar Rp 505 juta.

Berdasarkan keterangannya, meskipun dilaksanakan pada hari yang sama sidang ketiga terdakwa itu tidak akan dilaksanakan bersama-sama. Hal itu dikarenakan agenda sidangnya berbeda. Namun untuk Didi dan Joko kemungkinan besar akan dilaksanakan bersamaan.

Sementara itu, Heny akan menjalani sidang yang mengagendakan pembacaan tanggapan oleh JPU. Berdasarkan keterangannya, tim JPU telah siap untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Heny maupun penasihat hukum (PH) yang bersangkutan.

“Yang pasti semua yang menjadi poin keberatan dari terdakwa dan PH-nya akan bisa kami jawab dalam persidangan,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PH Heny menganngap dakwaan yang dibuat oleh JPU tersebut kabur dan tidak diuraikan dengan jelas. Atas keberatan tersebut, Arie menegaskan pihaknya telah menyusun surat dakwaan dengan serinci mungkin.

Terkait poin audit kerugian negara yang dikeluhkan PH terdakwa, ia juga mengatakan pihaknya telah menghitungnya dengan teliti. Bahkan pihak Kejari Kabupaten Kediri menghadirkan inspektorat dari Pemkab Kediri untuk melakukan audit.

Oleh tim PH Heny, audit yang dilakukan oleh inspektorat tersebut juga mendapat perhatian khusus. Tim PH menilai proses audit tersebut seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tim penasehat hukum Heny menilai jika audit dilakukan oleh BPK hasilnya akan lebih adil.

Namun, Arie menegaskan bahwa audit kerugian tersebut juga bisa dilakukan oleh pihak inspektorat. Menurtnya, penghitungan tersebut tidak harus melalui BPK. “Tidak ada keharusan untuk menggunakan auditor dari BPK. Yang jelas fungsi auditnya kan sama,” papar Arie.

Menurutnya, keberatan yang diajukan tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Pasalnya eksepsi merupakan salah satu hak dari terdakwa. “Nanti perhitungan dari inspektorat kan juga akan diujikan pada saat persidangan,” imbuhnya.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia