Kamis, 27 Jun 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Rehabilitasi = Hukuman Penjara

14 Januari 2019, 12: 32: 09 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Secara yuridis, hukuman penjara sama dengan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna. Bahkan lebih bermanfaat dibanding penjara. Karena bisa memulihkan seperti sedia kala. Sehingga rehabilitasi merupakan model hukuman non-kriminal modern yang justru bisa menekan bisnis narkoba. Baik dari sisi demand maupun supply.

Rehabilitasi diperkenalkan secara jelas sebagai bentuk hukuman di Indonesia melalui UU no 35 / 2009. Melalui melalui pasal 103/2. Menyatakan masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi berdasarkan pasal 103/1.  Dalam  memutus perkara pecandu (perkara penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan) hakim dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi bila terbukti "bersalah" dan mengambil tindakan untuk memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi bila terbukti "tidak bersalah". Penegak hukum baik penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan upaya paksa untuk menjamin tersangka atau terdakwa perkara penyalah guna untuk diri sendiri berupa "penempatkan ke dalam lembaga rehab" (PP 25 /2011 pasal 13).

Masa menjalani rehabilitasi pada saat proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Tempat rehabilitasi adalah rumah sakit yang ditunjuk menkes (pasal 56).

Nyatanya penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan (pecandu) sekarang ini jumlahnya lebih dari 40 ribu yang dihukum di lapas. Pertanyaan rasionalnya, mana yang lebih bermanfaat bagi kita, bangsa dan negara? Rehabilitasi atau penjara?

Menurut sejarahnya hukuman rehabilitasi lebih bermanfaat dibanding penjara. Kalau penyalah guna dipenjara justru mengakibatkan bencana. Sejarah hukuman rehabilitasi secara global terkait erat dengan konvensi internasional. Pada 23 Januari 1912 digelar Konvensi Opium Internasional di Den Haag, Belanda. Konvensi ini ditandatangani 12 negara yang mengatur penjualan empat jenis narkotika. Opium, heroin, morfin, dan kokain. Pada era ini baik pengedar  (drug traffickers) maupun pembeli (drug user) tidak dikriminalkan.

Pelarangan penjualan dan konsumsi narkotika dimulai sejak dikeluarkannya Single Convention Narcotics 1961. Pelopornya Amerika. Konvensi ini memaksa setiap negara anggota mengkriminalkan pelaku tindak pidana peredaran dan tindak pidana penyalahgunaan. Hukuman penjara berlaku bagi pengedar maupun penyalahguna.

Sepuluh tahun sejak perang model ini, dinilai merugikan. Selain menghabiskan dana dan energi, jumlah penyalah guna justru bertambah. Kebutuhan narkotika ilegal meningkat. Amerika justru jadi sasaran bisnis narkotika. Amerika justru menghasilkan generasi pecandu yang dikenal dengan generasi hippies dan flamboyant. Pada titik ini ada kesamaan model penegakan hukum di Indonesia sekarang dengan model zaman Nixon itu.

Pada 21 Februari 1971 dalam Single Konvention on Psychotropics Substainces di Vienna, mulai dibahas arti penting rehabilitasi. Konvensi ini mulai mengecualikan hukuman penyalah guna. Mengganti hukuman penjara menjadi perawatan, pendidikan, after-care, maupun re-integrasi sosial.

Lalu, 1972, dilakukan amandemen terhadap The Single Convention Narcotic Drugs 1961 dengan protokol 1971. Ditandatangani 25 Maret 1972. Menekankan perawatan dan rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu. Juga menambahkan hal penting  mengenai perawatan, pendidikan, after-care maupun re-integrasi sosial  sebagai alternatif pengganti hukuman bagi penyalah guna dan pecandu. Sejak saat itu  hukuman rehabilitasi diperkenakan secara universal.

Indonesia mengadopsinya pada 1976. Membuat UU no 8/1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1976 beserta protokol yang mengubahnya.  Memuat ketentuan baik penyalah guna maupun pengedar dilarang. Terhadap penyalah guna diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Terhadap pengedar dihukum sesuai UU.

Kemudian dibuat UU no 9/1976 (UU narkotika pertama). Yang memuat rehabilitasi bagi penyalah guna dan penjara bagi pengedar. Hakim diberi kewenangan  memerintahkan yang bersalah untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri (pasal 33).

Pada 1999 Indonesia mengadopsi konvensi PBB tentang  pemberantasan peradaran gelap narkotika dan psykotropika menjadi UU no 7 /1997. Selanjutnya dibuat UU no 22 / 1997 (UU narkotika ke-2).

Pada UU narkotika no 22 / 1999 penyalah guna diperlakukan secara represif. Rehabilitasi tidak diatur. Penyalah guna dihukum penjara. Diancam hukuman maksimal 4 tahun penjara (pasal 85). Penyalah guna yang relap justru disebut residivis (setelah mendapat hukuman penjara dalam waktu 5 tahun, hukuman pidananya ditambah sepertiga dari pidana pokok).

Pada sidang High Level Segment Commission on Narcotic Drugs di Wina pada 11-12 Maret 2009, dihadiri oleh perwakilan Indonesia, menghasilkan Political Declaration and Plan of Action of 2009. Deklarasi politik ini mendasari adanya keseimbangan langkah demand reduction dan supply reduction. Keseimbangan langkah inilah yang dijadikan dasar oleh negara-negara peserta sidang dalam mengambil langkah mengatasi permasalahan narkotika dengan penekanan upaya pencegahan, perawatan terhadap penyalah guna dan upaya pemberantasan peredaran narkotika.

Kemudian, digantilah UU no 22 /1997 menjadi UU no 35 / 2009 tentang narkotika (UU narkotika ke-3 yang saat ini berlaku). Undang-undang ini mengatur balance approach. Keseimbangan langkah penanganan demand reduction (penyalah guna dan pecandu di satu sisi) dan supply reduction (pengedar di sisi lain). Visi penegakkan hukum bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna dan visi penegak hukum bersifat represif terhadap pengedar.

Saat ini eksistensi hukum diatur dalam pasal 103. Rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Kewenangan menjatuhkan hukuman juga diberikan kepada hakim dalam memeriksa perkara penyalah guna dalam keadaan ketergantungan (perkara pecandu).

Balance aproach berisi keseimbangan penanganan terhadap demand reduction. Digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pencegahan penyalahgunaan narkotika. Untuk membentengi masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalah guna, dan tidak menjadi pengedar.

Kedua, rehabilitasi penyalah guna dan pecandu narkotika. Penyalah guna untuk diri sendiri dinyatakan sebagai penjahat diancam dengan pidana pidana ringan (maksimum 4 tahun penjara). Penyalah guna tersebut diwajibkan untuk melaporkan pada rumah sakit yang ditunjuk agar sembuh. Bagi yang melaksanakan wajib lapor akan diassesmen selanjutnya dinyatakan sebagai pecandu. Status kriminalnya berubah menjadi tidak dituntut pidana (pasal 128/2/3 ). Tujuan rehabilitasi adalah menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalah guna dan pecandu agar pulih dari penyakit adiksi / ketergantungan narkotika.

Kalau tidak memenuhi wajib lapor, penegak hukum akan menangkap. Tapi tidak ditahan karena tidak memenuhi syarat penahanan (pasal 21 KUHAP). Ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penegakan hukum (PP 25/2011 pasal 13).

Terhadap supply reduction digambarkan sebagai penjahat dengan ancaman berat lebih dari 5 tahun penjara. Tujuannya diberantas, dalam proses penegakan hukum dilakukan penahanan. Karena memenuhi sarat ditahan (pasal 21) hakim diberikan kewenangan berdasakan KUHAP untuk menghukum penjara agar jera.

Meskipun penyalah guna dan pengedar sama-sama pelaku kriminal namun penyidikan dan penuntutannya tidak boleh disidik, dituntut secara subsidiaritas atau di- yunto-kan. Apalagi secara komulatif dengan pasal pengedar karena beda tujuan dan beda misi penegakan hukumnya. Secara teknis penyalah guna untuk diri sendiri (pasal 127) tidak boleh dituntut dengan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113, atau 114) atau di- yunto-kan dengan pasal pengedar seperti yang selama ini terjadi.

Terhadap penyalah guna tujuan penegakan hukumnya adalah melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalah guna mendapatkan rehabilitasi, untuk mencegah menggunakan narkotika lagi, terhadap pengedar harus diberantas. Demikian pula misi penegakaan hukumnya terhadap penyalah guna bersifat rehabilitatif sedangkan terhadap pengedar misinya represif.

Oleh karena itu saya mengajak kepada penegak hukum dan masyarakat untuk mengubah paradigma cara menangani penyalah guna yang nota bene dalam keadaan tergantungan narkotika dengan cara direhabilitasi. Guna mencegah mereka agar tidak mengkonsumsi narkotika lagi. Hukumlah mereka dengan hukuman rehabilitasi. Jangan lagi menahan dan memenjarakan penyalah guna yang kedapatan membawa barang bukti (bb) sabu seberat dibawah 1 gram apalagi BB nya  0,01 gram. Selain bertentangan dengan hukum yang berlaku juga merugikan kita, bangsa dan negara.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika dapat dilakukan melalui nomor WA 08111285858.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia