Sabtu, 25 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

PH Heny Bantah Klien Terlibat Korupsi Taman Hijau SLG

Mengaku Jadi Korban Semata

07 Januari 2019, 13: 00: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

Poin Pembelaan Penasihat Hukum

Poin Pembelaan Penasihat Hukum (Ilustrasi: Afrizal - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN- Kengototan salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG, Heny Dwi Hantoro, mengajukan eksepsi, bukan tanpa dasar. Melalui penasehat hukumnya, Budiarjo Setiawan, Heny yakin tidak terkait dengan kasus yang juga menyeret dua orang terdakwa lagi itu.

Menurut Budi, keputusan mengajukan eksepsi setelah kliennya berkonsultasi dengan dirinya. Dari konsultasi itulah dia yakin kliennya tak terlibat dalam kasus ini. “Tidak sesuai dengan yang diterangkan terdakwa kepada kita. Dia tidak terkait bahkan tidak menerima sepeser pun uang dari yang diduga korupsi itu,” tegas Budi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (4/1) siang.

Sebaliknya, Budi menjelaskan bahwa kliennya telah menjalankan tugas atau pekerjaannya. Dan itu sudah dilakukan sesuai standar operating prosedur (SOP). Budi menyanggah bahwa kliennya telah menyuruh atau memaksa bendahara. Menurutnya hal tersebut tidaklah benar.

“Kan seolah-olah ada tekanan ke bendahara untuk mencairkan uang yang diajukan oleh pihak rekanan. Lha apakah (klien) kami punya kewenangan untuk itu?” elak Budi.

Menurut Budi, kewenangan tersebut berada di tangan pimpinan, pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pengguna anggaran. Sedangkan kapasitas kliennya hanya sebatas membuat laporan secara formil. Laporan itu terkait program-program dan berjalannya proyek. Dengan dasar itulah pihaknya yakin bahwa Heny tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut.

Sanggahan ketidakterlibatan Heny juga akan dibuktikan oleh Budi. Dia akan membuktikannya pada sidang pemeriksaan mendatang. Setelah mereka menjalani sidang pembacaan eksepsi pada Selasa (8/1).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penggunaan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh jaksa penuntut umum (JPU). Menurutnya, penggunaan pasal tersebut menunjukkan bahwa JPU kurang yakin dengan dakwaan.

Heny dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Subsidair pasal 3 juncto pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Kalau yakin kan mestinya tidak perlu pasal itu (pasal 55 ayat 1 KUHP, Red). Langsung pasal dua atau pasal tiga begitu saja,” kilahnya. Oleh karena itu, ia pun menganggap bahwa kliennya adalah orang yang dikorbankan dalam kasus tersebut.

Untuk diketahui, Budi mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU karena beberapa hal. Ia menilai dakwaan tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak diuraikan dengan rinci. Khususnya mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan oleh JPU kepada kliennya. Dengan dakwaan yang dianggap tidak rinci tersebut Budi merasa hal tersebut merugikan kliennya. Karena akan menyulitkannya ketika akan membuat pembelaan.

Selain Heny, dua terdakwa lainnya adalah Didi Eko Tjahyono dan Joko Prayitno menerima dakwaan JPU. Sedangkan Didi dan Joko akan menjalani sidang pemeriksaan saksi pada Kamis (17/1) mendatang.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia