Rabu, 27 Mar 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Anggap Dakwaan Menyesatkan

JPU Akan Tanggapi Semua Eksepsi

05 Januari 2019, 10: 50: 36 WIB | editor : Adi Nugroho

CARI KEADILAN: Suasana sidang perdana kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG di Pengadilan Tipikor (3/1).

CARI KEADILAN: Suasana sidang perdana kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG di Pengadilan Tipikor (3/1). (Dokumentasi Pribadi Budiarjo Setiawan)

KEDIRI KABUPATEN- Heny Dwi Hantoro bersama penasihat hukumnya (PH) Budiarjo Setiawan sepakat mengajukan eksepsi, Kamis (3/1). Langkah itu diambil setelah Heny berkonsultasi dengan Budi. Menurutnya, surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dianggap kabur.

“Eksepsi itu kan tidak mengenai pokok perkaranya. Dakwaan itu kami anggap kabur, tidak jelas, dan bahkan terkesan menyesatkan,” ujar Budi saat dihubungi Jawa Pos Radar Kediri melalui sambungan telepon, kemarin siang.

Dia menilai dakwaan tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak diuraikan dengan rinci. Khususnya mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan oleh JPU kepada kliennya.

Budi menganggap pasal yang digunakan untuk menjerat kliennya tersebut terkesan dikaburkan. Adapun kedua pasal yang digunakan tersebut didobel dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi seolah bersama-sama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga merugikan negara. Nah, bersama-samanya itu yang seperti bagaimana? Bagaimana dia (Heny, Red) melakukannya itu tidak diuraikan dengan jelas dan rinci,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dengan dakwaan yang dianggap tidak rinci tersebut Budi merasa hal tersebut merugikan kliennya. Karena akan menyulitkannya ketika akan membuat pembelaan.

Selain itu, ia juga menyoroti proses audit yang dijalankan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri. Menurutnya, audit kerugian negara seharusnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Menurut undang-undang kan harusnya BPK. Ini sama sekali belum ada. Yang memeriksa baru dari inspektorat,” dalihnya.

Lebih lanjut, ia menilai jika audit dilakukan oleh BPK hasilnya akan lebih adil. Serta dapat diketahui siapa saja yang harusnya bertanggung jawab. Baik itu bertanggung jawab secara formil maupun materiil.

“Kenapa kesannya terburu-buru? Mestinya kalau awal sudah diaudit oleh inspektorat, direkomendasikan ke BPK untuk lebih lanjutnya. Untuk mendalami audit dari inspektorat itu tadi,” dalih PH yang berkantor di Mrican, Mojoroto, Kota Kediri itu.

Kerugian negara atas dugaan tindak korupsi dalam pembuatan Taman Hijau SLG itu mencapai sekitar Rp 505 juta. Hal itu setelah dilakukan penghitungan oleh ahli keuangan dari Inspektorat Kabupaten Kediri. Jumlah kerugian berdasarkan perhitungan inspektorat itu lebih kecil bila dibandingkan dengan perkiraan awal kejaksaan. Sebelumnya, pihak kejari memperkirakan kerugian mencapai Rp 700 juta.

Sementara itu, pihak Kejari Kabupaten Kediri mengaku tidak ada masalah dengan upaya eksepsi dari Heny dan PH-nya tersebut. Pasalnya, hal tersebut memang menjadi hak dari terdakwa dalam persidangan.

“Kami akan menanggapi semua eksepsi yang diajukan oleh yang bersangkutan,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Arie Satria Hadi Pratama melalui Kasubsi Penkum Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Anang Yustisia.

Untuk diketahui, Heny diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan taman hijau SLG pada 2016 silam. Selain Heny, dua terdakwa lainnya adalah Didi Eko Tjahyono dan Joko Prayitno.

Dalam persidangan pembacaan dakwaan Kamis (3/1) lalu, hanya Heny yang mengajukan eksepsi. Sedangkan Didi dan Joko menerima dakwaan tersebut. Heny akan menjalani sidang pembacaan eksepsi pada Selasa (8/1). Sedangkan Didi dan Joko akan menjalani sidang pemeriksaan saksi pada Kamis (17/1) mendatang.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia