Rabu, 27 Mar 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Sampaikan LPDSK, Partai Hanura yang Paling Akhir

03 Januari 2019, 15: 23: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

kpu

DATANG KE KPU : Salah satu perwakilan partai menyampaikan LPDSK. (Andhika Attar - radarkediri.id)

KEDIRI KABUPATEN- Penyampaian laporan penerimaan dana sumbangan kampanye (LPDSK) seharusnya terakhir dikumpulkan, kemarin (2/1). Bahkan, LPDSK tersebut batas waktunya, sesuai aturan KPU, adalah pukul 18.00 WIB. Namun, oleh Bawaslu Provinsi batas akhir itu diberi toleransi hingga pukul 24.00.

Partai yang paling terakhir menyampaikan LPDSK adalah Partai Hanura. Partai tersebut datang ke KPU sekitar pukul 21.00 WIB.

Sebenarnya, KPU menetapkan batas akhir penyampaian LPDSK tersebut pukul 18.00 WIB tadi malam. Namun, ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa partai atau tim kampanye diberi kelonggaran hingga pukul 24.00. Lebih lanjut, apabila melebihi pukul 24.00 WIB, Bawaslu merekomendasikan untuk menolak laporan tersebut. Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Sa’idatul Umah pun membenarkan adanya rekomendasi tersebut. “Kami dapat arahan tersebut dari Bawaslu provinsi,” akunya kepada koran ini melalui pesan singkat WhatsApp sekitar pukul 20.14 WIB.

Sementara itu, LPSDK merupakan kewajiban dari peserta pemilu. Baik itu pilpres dan pileg. Untuk pilpres diwakili oleh tim kampanye. Sedangkan untuk pileg diwakili oleh partai politik (parpol). Adapun untuk pileg ada dua tim kampanye, sedang untuk pileg ada 16 parpol peserta. Sehingga totalnya adalah 18 peserta pemilu yang diwajibkan untuk menyerahkan LPSDK.

Lebih lanjut, kewajiban peserta pemilu terkait LPDSK adalah untuk mencatat, membukukan dan melaporkannya. “Meskipun kewajiban peserta pemilu untuk melaporkan, namun tidak ada sanksi yang bakal diberikan,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Hukum dan Pengawasan M. Syamsuri.

Berdasarkan keterangannya, setelah terkumpul LPSDK tersebut, pihaknya akan mengumumkan ke publik. Selain mengunggahnya, pihaknya juga akan menyerahkan laporan tersebut ke KPU Provinsi dan RI.

Dalam dana sumbangan sendiri telah ada batasan yang ditentukan oleh pihak KPU RI. Untuk perseorangan untuk pasangan capres dan parpol maksimal adalah Rp 2,5 miliar. Sedangkan untuk sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah adalah Rp 25 miliar.

“Ada atau tidaknya sumbangan harus tetap dilaporkan ke kami,” imbuh pria yang akrab dipanggil Pak Sam itu.

Lebih lanjut, kepentingan pelaporan dana sumbangan tersebut adalah terkait pertanggungjawaban dan audit. Pihak KPU ingin memastikan bahwa dana sumbangan tersebut berasal dari dana yang jelas.

Pasalnya, LPSDK itu sendiri nantinya akan dilakukan audit terhadap hal tersebut. Adapun auditornya dari kantor akuntan publik. Lebih lanjut, untuk audit itu sendiri baru akan dilaksanakan pada 26 April hingga 2 Mei 2019 mendatang. Pasalnya, selama masa kampanye ini, peserta pemilu biasanya masih menerima sumbangan.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya pertanggungjawaban dan bentuk transparansi kepada masyarakat,” paparnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia