Kamis, 23 Jan 2020
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Hari Ini Sidang Perdana Korupsi Taman Hijau SLG

Fokuskan Penyelewengan Proyek

03 Januari 2019, 11: 46: 18 WIB | editor : Adi Nugroho

FASILITAS UMUM: Pengunjung melintas di dekat papan nama Taman Hijau SLG. Sidang dugaan korupsi pembangunan taman ini berlangsung hari ini.

FASILITAS UMUM: Pengunjung melintas di dekat papan nama Taman Hijau SLG. Sidang dugaan korupsi pembangunan taman ini berlangsung hari ini. (Andhika Attar - radarkediri.id)

Share this          

KEDIRI KABUPATEN- Hari ini, kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG bakal berlangsung perdana. Sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya ini, seperti biasa, agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). ‘Bocoran’ dari JPU, fokus dakwaan mereka nanti adalah soal penyelewengan pengerjaan proyek.

“Ada pekerjaan yang dikerjakan tapi volumenya kurang. Ada beberapa item yang masuk dalam kontrak tetapi tidak dilaksanakan,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus  Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Kediri Erfan Efendi.

Beberapa hal menjadi penunjuk adanya kekurangan volume. Seperti pemasangan batu alam dan pasir untuk taman bermain. Juga pagar keliling pada taman tersebut juga bermasalah. Pasalnya, dalam kontrak tertulis sling pagar tersebut berbahan baja. “Namun yang terpasang itu terbuat dari besi,” beber Erfan.

Kejari Kediri terlihat all out dalam kasus ini. Tim JPU mereka terdiri dari delapan orang jaksa. Dengan ketua Erfan Efendi.

Menurut Erfan, salah satu poin penting penanganan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian negara. Begitu pula dengan kasus korupsi Taman Hijau SLG yang sedang ditangani. Lebih lanjut, ia menambahkan, pihaknya telah berupaya memaksimalkan pengembalian kerugian tersebut. Termasuk mengupayakan pengembalian uang negara itu dari para tersangka.

Saat ini, terang Erfan, para tersangka juga telah menitipkan uang negara yang didakwakan telah mereka gunakan secara tidak sah itu. Uang titipan kerugian negara itu sudah berada di Kejari Kabupaten Kediri. Berada dalam rekening titipan. Nilainya sekitar Rp 505 juta. Yang ditetapkan atas dasar perhitungan dari tim yang didatangkan oleh pihak kejaksaan.

Penyelamatan uang negara tersebut dibagi menjadi dua kategori. Yaitu yang murni dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melalui rekening titipan. Perbedaannya adalah kalau PNBP itu perkaranya sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dalam rekening titipan perkaranya masih berjalan. Karena itu, untuk kasus yang satu ini kejari belum melakukan eksekusi.

“Kalau nanti sudah ada putusan dan dinyatakan inkrah itu akan dirampas oleh negara dan menjadi PNBP,” paparnya.

Lebih lanjut, apabila ketiga terdakwa tidak menitipkan uang kerugian negara tersebut, akan diambil langkah penyitaan aset. Namun karena ketiganya telah membayarkan kerugian negara dalam rekening titipan maka tidak dilakukan penyitaan.

“Mereka punya itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara. Mereka menitipkan uang tersebut ke rekening penitipan kami sejak sekitar September  atau Oktober lalu,” akunya.

Berdasarkan keterangannya, Kejari Kabupaten Kediri memang memiliki rekening penitipan khusus. Adapun rekening penitipan tersebut terkoneksi langsung dengan Kementerian Keuangan. Erfan menambahkan bahwa dalam rekening tersebut tidak mempunyai bunga dan biaya administrasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini menyeret dua terdakwa yang berstatus sebagai pegawai negara sipil (PNS). Yaitu Didi Eko Tjahyono dan Heny Dwi Hantoro. Keduanya pada 2016, ketika kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara itu terjadi, berdinas di Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kediri.

Selain keduanya, kasus tersebut juga melibatkan Joko Prayitno. Joko adalah pihak rekanan dari PT HUM. Lebih lanjut, perusahaan perseroan yang beralamat di Makassar tersebut merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek Taman Hijau di SLG.

Fokus Dakwaan

1.     Adanya pengerjaan namun volumenya kurang

2.     Ada beberapa item yang tidak dikerjakan

3.     Praktik mark up anggaran

4.     Harga satuan beberapa item memiliki harga yang tidak wajar

Fokus Penanganan Kasus Korupsi

1.     Upaya pengembalian kerugian negara

2.     Pembuktian sesuai dakwaan

3.     Penindakan dan pemidanaan

4.     Memberikan efek jera kepada pihak lainnya

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2020 PT Jawa Pos Group Multimedia