Rabu, 27 Mar 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Pecandu, Kunci Permasalahan Narkotika

31 Desember 2018, 17: 33: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

“Kunci penyelesaian masalah narkotika dikenal dengan balance approach. Dilaksanakan seimbang melalui double track sistem pemidanaan”

Kunci utama penanganan narkotika global ada pada prevalensi jumlah penyalah guna dalam keadaan ketergantungan atau pecandu. Negara yang prevalensi jumlah pecandunya kecil tidak akan menjadi tujuan bisnis narkotika. Karena kebutuhan narkotika ilegal-nya kecil. Demikian sebaliknya.

Penyelesaian masalah narkotika di dunia  tergantung cara tiap negara menangani pecandu. Ada negara yang serius membangun sarana dan prasarana rehabilitasi dan sumberdaya manusianya. Serta membangun kondisi agar pecandu menjalani wajib lapor untuk  direhabilitasi. Sebaliknya ada negara yang kurang serius membangun kondisi tersebut. Ini yang membedakan mana negara yang menjadi sasaran bisnis narkotika mana yang tidak.

Kunci berikutnya adalah bagaimana tiap negara melaksanakan pemberantasan pengedar gelap narkotika. Pengedar harus dihukum dengan pemberatan. Tidak saja dituntut dengan pasal pengedar, juga pasal tindak pidana pencucian uang. Serta diputus "jaringan bisnis" narkotikanya.

Dua kunci penyelesaian masalah narkotika ini dikenal dengan balance approach. Dilaksanakan seimbang melalui double track sistem pemidanaan. Track pertama criminal justice system untuk para pengedar, dengan penjatuhan sanksi pidana. Track kedua rehabilitation justice system untuk pecandu. Sanksinya rehabilitasi atau tindakan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi (bukan penjara).

Pada 2005 European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDE) berdasarkan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta  protokol yang mengubahnya mengeluarkan definisi "dekriminalisasi penyalah guna narkotika" sebagai berikut : Decriminalisation of drug possession or us as "removel of sanctions under criminal law, with optional use of administrative sanctions, such as the application of civil fines or court ordered therapeutic responses"

Secara teori penanganan penyalah guna (drug user) dan pecandu (drug addiction) di seluruh dunia khususnya Uni Eropa, tidak lagi  menggunakan sanksi kriminal berupa penjara. Tapi menggunakan alternatif penghukuman berupa sanksi sosial atau sanksi tindakan rehabilitasi.

Bagaimana di Indonesia? Secara yuridis, berdasarkan UU no 35/2009 tentang narkotika dan peraturan pelaksanaannya, juga  mendekriminalisasi penyalah guna narkotika selaras dengan definisi EMCDDE. Yaitu perbuatan membeli, memiliki, menggunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum narkotika. Namun bila dilakukan maka  upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Anang Iskandar 2014).

Dekriminalisasi penyalah guna narkotika berdasarkan UU narkotika digambarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut : pertama, bahwa tujuan menangani penyalah guna adalah melindungi, menyelamatkan, dan menjamin mereka direhabilitasi yang nota bene adalah kriminal, yang diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Penyalah guna tidak memenuhi sarat untuk ditahan (pasal 21 KUHAP dan sedapat mungkin ditempatkan di tempat tertentu untuk perawatan). Penyalah guna tidak boleh disidik dituntut dan diadili sebagai pengedar maupun disidik dituntut secara subsidiaritas dan secara komulatif dengan pengedar (baca bertentangan dengan pasal 4b dan 4c).

Kedua, misi penegak hukum berdasarkan tujuan UU adalah penegakan hukum bersifat rehabilitatif. Karena itu penyidik, penuntut umum, dan hakim  diberi kewenangan oleh PP no 25 / 2011. Berwenang menempatkan penyalah guna di lembaga rehabilitasi pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 13).

Ketiga, khusus hakim diberi kewenangan sangat strategis menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Dan mengambil tindakan memerintahkan terdakwa pecandu menjalani rehabilitasi (pasal 103/1). Keempat, hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara. Masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2). Kelima, tempat menjalani rehabilitasi ditentukan dan dilaksanakan di rumah sakit, lembaga rehabilitasi milik pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan (pasal 56).

Keenam, cara premium menangani penyalah guna narkotika adalah "wajib lapor" agar sembuh melalui rehabilitasi (bukan melalui penegakan hukum) apa lagi penekanannya memenjarakan. Ketujuh, Pecandu yang belum cukup umur menjadi kewajiban orang tua untuk melaporkan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Apabila orang tua pecandu telah melaporkan sesuai kewajibannya maka status hukumnya berubah. Semula diancam pidana maksimal 4 tahun berubah menjadi "tidak dituntut pidana" (pasal 128) . Apabila tidak melaporkan, orang tua pecandu justru diancam 3 bulan kurungan.

Agar dekriminalisasi pecandu dapat terimplementasi baik, perlu syarat. Yaitu penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif sesuai misi penegak hukum. Artinya selama penyidikan, penuntutan, dan pengadilan benar-benar tidak ditahan dan tidak pula dihukum penjara. Namun ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi agar tidak menakutkan. Dan pecandu berani melapor untuk berperan serta dalam program wajib lapor pecandu yang diamanatkan pasal 55 UU narkotika .

Masyarakat harus memahami indikator pembeda, mana pecandu dan mana pengedar. Keduanya sama-sama kriminal namun perlakuan menurut UU narkotika sangat berbeda, dan wajib dibedakan. Terhadap penyalah guna diberikan upaya paksa dan sanksi hukuman rehabilitasi agar sembuh. Sedangkan pengedar upaya paksa berupa penahanan dan sanksi berupa hukuman penjara agar memiliki efek jera.

Ada beberapa cara membedakan pecandu dan pengedar. Pertama, secara gramasi, bila saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika sedikit, misalnya jenis sabu, beratnya kurang dari 1 gram (ditentukan dalam perber 2014, surat edaran MA, surat edaran Jaksa Agung dan TR kapolri) menunjukakan tersangka yang ditangkap adalah penyalah guna.

Kedua, hasil BAP penyidik narkotika tentang kepemilikan narkotika tersebut. Bila tujuan kepemilikan narkotikanya untuk digunakan sendiri maka tergolong penyalah guna. Meskipun kepemilikannya sedikit, bila tujuannya untuk dijual atau mendapatkan keuntungan, tetap tergolong pengedar. Apalagi kalau terlibat jaringan peredaran narkotika.

Agar penyidikan, penuntutan dan pengadilannya tergambar jelas kondisi tersangka penyalah guna ketika ditangkap, penyidik narkotika wajib meminta visum at repertum atau assesmen guna menentukan kadar ketergantungannya. Tujuannya  apakah tergolong pecandu ringan, sedang atau berat. Dan berapa lama diperlukan untuk merehabilitasi sekaligus untuk meng-guide hakim dalam memutuskan waktu rehabilitasi.

Selama berlakunya UU narkotika /2009, penyalah guna yang membeli, membawa,  memiliki narkotika dengan barang bukti sedikit untuk dikonsumsi sendiri  disidik, dituntut dan diadili dengan tututan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113 dan 114),  sebagian dituntut secara subsidiaritas atau komulatif dengan pasal pengedar. Sehingga hakim salah kaprah dalam menghukum pecandu dengan hukuman penjara. Padahal mestinya dengan hukuman rehabilitasi.

Saat ini, berdasarkan data Ditjend Lapas, ada 40 ribu lebih penyalah guna yang mendapatkan hukuman penjara. Meningkat 100%  dari 2014 yang hanya 20 ribu orang. Peningkatan penyalah guna yang nota bene pecandu di lapas karena penegak hukum "hobi" menahan dan menjatuhkan hukuman penjara. Dari 40 ribu penyalah guna yang di penjara, bisa dibanyangkan berapa banyak kebutuhan lapas akan narkotika per hari, per minggu atau pertahun. Akibatnya lapas menjadi sasaran bisnis narkotika karena pecandu itu demandnya bisnis narkotika.

Di luar lapas, berdasar data BNN, sekitar 5,8 juta orang penyalah guna yang kecanduan. Ilustrasi kebutuhan mereka itu sebagai berikut : misalnya seminggu sekali saja per penyalah guna butuh 0,1 gram maka kebutuhan narkotika ilegal Indonesia per bulan 0,1 gram × 4 × 5.800.000 = 2.320.000 gram = 2.320 kg = 2,32 ton. Kebutuhan per tahun 2,32 ton × 12 = 27, 84 ton setara sabu.

Bayangkan bila kita tidak merehabilitasi secara masif terhadap penyalah guna yang trendnya naik terus? Sementara para penegak hukum tidak mau berubah, melanjutkan hobi memenjarakan penyalah guna. Berapa jumlah penyalah guna yang ditahan di lapas 4 tahun ke depan? Bisa naik 2 kali lipat. Dan berapa kebutuhan narkotika ilegal Indonesia

per hari?

Konsultasi masalah narkotika dapat dilakukan melalui WA no 08111285858

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia