Selasa, 17 Sep 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Quo Vadis Hukuman Rehabilitasi?

17 Desember 2018, 16: 46: 19 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Share this          

Sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika kita, di tangan hakim menjadi sebuah ironi. Sebab, seakan digerus dan lenyap, diganti menjadi sanksi pidana berupa hukuman penjara.

Bagaimana tidak, dalam UU 35/2009, hakim diberi kewenangan bersifat wajib (baca pasal 127/2) memerhatikan program rehabilitasi bagi penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkotika/pecandu. Dalam memeriksa perkara pecandu, hakim juga diberi kewenangan ekstra dapat  menjatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitasi jika terbukti bersalah dan sanksi tindakan untuk menjalani rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (baca pasal 103/1).

Mengapa ada kewenangan ekstra? Karena secara eksplisit dan jelas dinyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU Narkotika adalah agar penyalah guna dan pecandu dijamin untuk mendapatkan pengaturan berupa rehabilitasi (pasal 4/d). Dan, sanksi  berupa hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara (pasal 103/2).

Sanksi rehabilitasi sebagai salah satu jenis sanksi dalam sistem hukum di Indonesia muncul sejak disahkannya UU No 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Sejak itu sanksi pidana rehabilitasi menjadi alternatif jenis sanksi yang berlaku khusus bagi penyalah guna dan pecandu. Kemudian berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika, “sanksi rehabilitasi” secara eksplisit dinyatakan sama statusnya dengan "sanksi penjara" khusus bagi penyalah guna dalam keadaan ketergantungan atau pecandu.

Pengalaman kita  berundang-undang narkotika dimulai sejak UU no 9 tahun 1976 yang kemudian diubah menjadi UU no 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Lalu, terakhir, diganti dengan UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini berlaku. Dalam ketiga undang-undang tersebut, sanksi rehabilitasi selalu eksis sebagai jenis sanksi pidana yang berlaku secara khusus bagi penyalah guna atau pecandu –yang notabene orang sakit adiksi kecanduan narkotika.

Kedudukan sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi derajatnya sama dengan sanksi pidana  berupa hukuman penjara. Akan tetapi, ini khusus berlaku bagi penyalah guna dan pecandu, bukan pengedar. Masa menjalani rehabilitasi juga dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2). Tempat rehabilitasinya adalah lembaga rehabilitasi dan rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia (pasal 56, 57, PP 25/2011).

Hakim, dalam memutuskan sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi, dapat menunjuk lembaga rehabilitasi atau rumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Hukuman rehabnya dapat dilaksanakan melalui rawat inap maupun rawat jalan.

Sanksi berupa hukuman rehabilitasi ini jauh lebih bermanfaat apabila dibandingkan dengan sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sebab, sanksi rehabilitasi berfungsi menyembuhkan penyakit adiksi/kecanduan yang diderita penyalah guna atau pecandu.

UU 35/2009 tentang Narkotika yang mengacu pada UU 8/1976 di atas, secara khusus mengintegrasikan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. UU itu menyatakan bahwa rehabilitasi bermakna ganda. Makna pertama, rehabilitasi sebagai metode pengobatan agar sembuh dari sakit adiksi/kecanduan narkotika.

Rehabilitasi itu menjadi tupoksi Kemenkes. Pelaksananya adalah rumah sakit yang ditunjuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Juga, lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Sebagai kelanjutan rehabilitasi medis, dilakukan rehabilitasi sosial yang menjadi tugas pokok dan fungi Kementerian Sosial. Selain rehabilitasi di atas, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.

Makna kedua, rehabilitasi sebagai bentuk sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi yang berfungsi menyembuhkan penyalah guna atau pecandu yang bermasalah dengan hukum agar tidak mengonsumsi narkotika lagi.

Dalam undang undang narkotika kita, jelas bahwa penanganan penyalah guna atau pecandu dilaksanakan bertahap sesuai prioritas. Prioritas pertama, yang paling utama/premium adalah disembuhkan melalui rehabilitasi oleh keluarganya karena penyalahgunaan narkotika termasuk domestic crime.

Bagi keluarga yang mampu, dapat memilih tempat rehabilitasi yang tersedia dengan biaya ditanggung sendiri. Sedangkan bagi masyarakat lainnya, disembuhkan melalui program pemerintah yang disebut "wajib lapor" untuk sembuh. Apabila tidak melaporkan anaknya yang menjadi pecandu agar sembuh, justru orang tua/keluarganyalah yang diancam pidana kurungan selama 3 bulan.

Prioritas kedua, melalui penegakan hukum. Terhadap penyalah guna atau pecandu sebagai pelaku tindak pidana bersyarat, apabila prioritas pertama tidak bisa terlaksana dengan baik, maka digunakan cara penegakan hukum untuk memaksa mereka sembuh. Caranya, dengan melakukan penangkapan,  penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di mana hakim wajib menjatuhkan sanksi berupa pidana rehabilitasi. Sebab, jika tidak direhabilitasi akan menjadi masalah berulang atau relap.

Adapun terhadap pengedar, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tidak saja dihukum penjara atau hukuman mati. Melainkan, juga harus diikuti tuntutan tindak pidana pencucian uang bahwa hartanya berasal dari tindak pidana peredaran narkotika illegal. Jaringan bisnis narkotikanya harus diputus.

Penjatuhan sanksi penjara oleh hakim terhadap perkara penyalah guna atau pecandu yang notabene bukan kriminal murni melainkan kriminal bersyarat, menyebabkan program pemerintah menjadi terkendala. Baik program pembangunan sistem rehabilitasi, penyiapan sumberdaya manusia yang mengawaki rehabilitasi, maupun sarana dan prasarana rehabilitasi dalam rangka membangun hak masyarakat untuk mendapatkan standar hidup sehat.

Negara-Masyarakat Rugi, Yang Untung Bandar

Negara dan masyarakat akan merugi apabila penyalah guna atau pecandu diberikan sanksi berupa hukuman penjara. Sebab, selama dalam penjara, pecandu akan terus mengonsumsi narkotika. Demikian pula sekeluarnya. Itu sebabnya, banyak pecandu yang keluar-masuk penjara karena mengonsumsi narkotika. Contohnya, artis Jenniver Dunn yang sudah tiga kali keluar-masuk penjara. Juga, Hendrawan Yogi Saputro yang baru divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Padahal, dia baru 16 bulan keluar penjara dengan kasus yang sama (JP Radar Kediri, 13/12/2018).

Keluarga penyalah guna narkotika juga dirugikan karena kelelahan mengikuti proses hukumnya. Mulai dari proses penahanan sejak penyidikan hingga proses menjalani hukuman penjara setelah vonis –di mana di dalam penjara pun mereka dipastikan memerlukan biaya untuk beli narkotika agar tidak sakit akibat putus obat. Padahal, mereka sejatinya tidak punya niat jahat dan tidak melakukan perbuatan jahat. Mereka hanya melakukan perbuatan mengonsumsi narkotika tanpa resep dokter. Inilah yang ilegal. Penyalahgunaan. Berbeda jika mengonsumsinya dengan resep dokter yang legal dan tidak bisa disebut kriminal.

Pemerintah pun dirugikan karena program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak bisa berjalan seimbang. Program ini terkendala akibat penyalah guna atau pecandu tidak diberi sanksi rehabilitasi untuk penyembuhan. Tapi, justru diberi sanksi penjara yang berarti melestarikan sakit adiksinya. Akibatnya, jumlah penyalah guna atau pecandu meningkat dari tahun ke tahun dan merepotkan pemerintah.

Program wajib lapor bagi pecandu ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang digagas pemerintah melalui PP 25/2010 agar penyalah guna dalam keadaan ketergantungan/pecandu sembuh juga terkendala. Program yang dipromosikan Kemenkes, Kemensos, BNN dan dibiayai APBN ini nyatanya sekarang tidak banyak dikunjungi penyalah guna atau pecandu. Bahkan, ibarat hidup segan mati tak mau karena penyalah guna atau pecandu takut ditangkap dan dibawa penegak hukum ke penjara.

Ketika menjadi Kepala BNN, saya berusaha untuk membuat "kung" para penegak hukum dengan program assesment terpadu agar penyalah guna atau pecandu dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman rehabilitasi. Hasilnya Peraturan Bersama tahun 2014 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ka BNN. Namun,  nyatanya, pelaksanaannya juga terkendala karena arogansi sektoral. Penyalah guna tetap dibawa ke penjara akibat ketidakmengertian tentang kekhususan hukum narkotika.

BNN bersama instansi pengemban fungsi rehabilitasi juga sudah memprogramkan rehab masal secara bertahap. Dimulai dengan 100 ribu sasaran, 200 ribu, 300 ribu, dan 400 ribu per tahun. Biayanya dari APBN. Namun, program ini pun berhenti karena penegak hukum lebih happy dengan penegakan hukum berupa sanksi penjara daripada sanksi rehabilitasi terhadap para penyalah guna dan pecandu.

Nah, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan dari proses penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana penjara bagi penyalah guna/pecandu adalah bandarnya. Sebab, penyalah guna/pecandu itu tetap akan menjadi konsumen para bandar. Sekalipun di dalam penjara.

Secara ekstrem, Henry Jacques (Yerry), mantan pecandu yang juga putra mantan pemain timnas sepak bola Ronny Pattinasarani, melukiskan, bandar narkotika akan tertawa terbahak-bahak apabila penyalah guna dan pecandu dihukum penjara. Pernyataan Yerry ini, menurut saya, bener dan tulus. Sayang kalau tidak direspons masyarakat hukum, termasuk penegak hukumnya.

Jargon kita adalah narkotika musuh bersama. Ayo, duduk bersama agar sanksi pidana rehabilitasi bisa diimplementasikan.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia