Senin, 16 Dec 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Pemilu 2019: Harus Beri Sosialisasi dan Pengawasan Pemilih ODGJ

11 Desember 2018, 15: 48: 45 WIB | editor : Adi Nugroho

Pemilu 2019: Harus Beri Sosialisasi dan Pengawasan Pemilih ODGJ

Share this          

KEDIRI KABUPATEN - Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang memiliki hak pilih perlu mendapat perhatian lebih. Mereka harus mendapatkan sosialisasi terkait proses pemilihan nanti. Juga, pengawasan terhadap waktu pelaksanaan pemilu juga harus diperhatikan.

“Saya setuju mereka (ODGJ, Red) mendapatkan hak pilih. Namun perlu ada teknis yang mengaturnya,” ingat Nurbaedah, dosen Magister Hukum Pascasarjana Uniska.

Nurbaedah mengapresiasi terkait ODGJ yang diberikan hak pilih. Menurutnya hal tersebut sudah sesuai dengan semangat penegakan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, hal tersebut juga telah diatur dalam aturan perundangan yang berlaku.

Namun perlu ada kajian bahwa ODGJ tersebut masih memiliki kesadaran dalam memilih. Menurutnya, paling tidak, adalah ODGJ tersebut dapat membedakan antar-calon atau pilihan yang ada. Lebih jauh lagi, apakah ia bisa mewujudkan pilihannya atau tidak.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada sosialisasi dan pengawasan terhadap ODGJ tersebut. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi mereka. Sedangkan untuk pengawasannya agar tidak ada penyalahgunaan hak suaranya oleh pihak tak bertanggung jawab.

Meskipun tidak berharap penyalahgunaan suara tersebut terjadi, kekhawatiran tersebut tetaplah ada. Dan mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, ia menegaskan, perlunya ada kejelasan pengawasan maupun pendampingannya seperti apa. Namun tentunya dengan tetap menjunjung tinggi asas kerahasiaan pilihan yang bersangkutan.

Sosialisasi, pengawasan dan pendampingan dari instansi terkait itu erat hubungannya dengan penyaluran hak yang bersangkutan. Bahkan, hal tersebut harusnya tidak hanya dilakukan sekali – dua kali saja. “Perlu ada kesinambungan dari pihak penyelenggara dan masyarakat untuk memberikan pengawasan tersebut,” hematnya.

Oleh karena itu, ia menilai kurang tepat jika ODGJ diberi hak pilih tanpa ada sosialisasi maupun pengawasan. Salah satu sosialisasinya adalah dengan memberikan wawasan kepada ODGJ. Tentunya terkait dengan pemilu dan berbagai calon yang ada di dalamnya.

Bentuk sosialisasinya pun harus netral. Tanpa memberikan kecenderungan untuk memilih calon yang mana. Oleh karena itu, teknis pemberian ODGJ hak suara tersebut tidak bisa serta-merta begitu saja. Perlu adanya perumusan mendalam dan sistematis terkait hal itu.

“Penyelenggara pemilu harus transparan, jujur dan adil,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Bawaslu Kabupaten Kediri mengatakan telah memberikan perhatian terkait isu tersebut. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kabupaten Kediri Ali Mashudi. Menurutnya pendampingan bisa dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh yang bersangkutan.

Terkait pengawasan penggunakan hak suara oleh ODGJ, ia menegaskan pihaknya akan membuat peta kerawanan. Yaitu untuk memetakan daerah mana yang berpotensi adanya kecurangan tersebut.

“Kami akan libatkan jajaran Bawaslu yang paling bawah. Ada pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS),” ungkap Ali.

 

Catatan untuk ODGJ Pemilih:

Harus bisa bedakan masing-masing calon

Harus bisa mewujudkan pilihannya

Catatan untuk penyelenggara pemilu:

Memberikan sosialisasi terkait penggunaan suara

Memberikan pengawasan penyaluran suara

Menjamin kerahasiaan

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia