Sabtu, 19 Jan 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Menanti Suara ‘Kung’ Penegak Hukum

09 Desember 2018, 13: 47: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Indonesia memasuki darurat narkotika jika penegakan hukum tidak menggunakan balance approach sesuai amanat Undang-Undang (UU) No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini merupakan keseimbangan penegakan hukum terhadap dua jenis kejahatan narkotika. Terhadap penyalah guna atau pecandu (demand) bersifat rehabilitatif sedangkan terhadap pengedar (supply) bersifat represif.

Mengesampingkan penegakan hukum rehabilitatif terhadap penyalah guna (drug user) atau pecandu (drug addiction) –kemudian menerapkan penegakan hukum bersifat represif kepada mereka seolah sama seperti menangani pengedar—menyebabkan masalah narkotika tidak kunjung selesai. Tren pertumbuhan penyalah guna/pecandu sebagai demand akan terus naik, demikian pula jumlah pengedarnya. Indonesia menjadi pasar besar bisnis mereka. 

Dalam kondisi demikian, sulit bagi Indonesia untuk berhasil menyelesaikan masalah narkotika. Meskipun, para penegak hukum berhasil dengan gemilang menangkap, memenjarakan, dan menghukum mati para pengedar. Serta, memusnahkan berton-ton narkotika yang disita.

Pendekatan penegakan hukum rehabilitatif terhadap penyalah guna dan pecandu berdasarkan UU Narkotika kita adalah penegakan hukum "tanpa menahan dan tanpa sanksi hukuman penjara.” Sebagai alternatifnya adalah "menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi dan memberi sanksi berupa rehabilitasi.” Sayang, inilah yang belum dilaksanakan secara ‘kung’ oleh penegak hukum.

Agar penegakan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu bersifat rehabilitatif sesuai tujuan dibuatnya UU Narkotika maka penegak hukum –mulai penyidik, jaksa penuntut umum, hingga hakim—diberi kewenangan baru berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Yaitu, kewenangan untuk menempatkan penyalah guna dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi (PP 25 tahun 2011). Dan, khusus hakim, diberi kewenangan ekstra dapat menghukum dengan "hukuman rehabilitasi" berdasarkan pasal 103 UU No 35/2009. Dengan inilah para penegak hukum dapat merealisasikan tujuan UU Narkotika.

Tujuan UU Narkotika sebagai UU yang bersifat khusus adalah membedakan penyalah guna dan pecandu dengan pengedar. Terhadap pengedar, tujuannya untuk diberantas. Sedangkan, terhadap penyalah guna dan pecandu, untuk dilindungi dan diselamatkan serta dijamin mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (pasal 4). Di titik ini penegakan hukum harus bersifat rehabilitatif.

Dengan demikian, mestinya, selama proses penegakan hukum, penyalah guna dan pecandu ditempatkan di lembaga rehabilitasi dengan administrasi penyidikan sama seperti ditahan, dituntut, dan diadili layaknya perkara pidana. Kepada mereka juga diberikan sanksi berupa hukuman rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara agar sembuh atau pulih dan tidak sakit mengonsumsi atau menggunakan narkotika lagi.

Paradigma penegakan hukum dalam menyidik, menuntut, dan mengadili penyalah guna atau pecandu dengan upaya paksa tanpa menahan dan menjatuhkan hukuman, keluar dari hukuman pidana penjara. Sebagai gantinya, diberikan bentuk hukuman berupa rehabilitasi secara khusus menjadi premium remedium dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika di indonesia.

Selama ini, penegak hukum cenderung menggunakan ultimum remedium. Penyalah guna atau pecandu tidak mendapatkan layanan rehabilitasi. Akibatnya, selama dipenjara, mereka tidak sembuh dari sakit kecanduannya. Sementara, tubuh mereka yang sudah teradiksi terus membutuhkan narkotika.

Dalam kondisi demikianlah mereka akan terdorong untuk terus mengonsumsi narkotika meskipun di dalam penjara. Mereka itulah demand besar narkotika di dalam penjara. Inilah yang diincar para bandar untuk memasukkan narkotika dengan cara apa pun ke dalam penjara.

Ketika bisnis narkotika tetap berputar di sana, para penyalah guna/pecandu bisa yang dipenjara bisa meningkat ‘karir’-nya. Yaitu, dengan menjadi sales bagi kawan-kawannya yang membutuhkan di sana. Ini bisa berlanjut ketika mereka sudah keluar dari penjara.

Kenapa ada kekhususan terhadap penyalah guna atau pecandu yang notabene sebagai kriminal tapi kok wajib ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi? Karena, pertama: sumber hukumnya berasal dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya telah disahkan menjadi UU No 8/1976. Isinya tentang alternatif penghukuman berupa rehabilitasi bagi drug user (penyalah guna) dan drug addiction (pecandu).

Kedua, tujuan dibuatnya UU No 35/2009 tentang Narkotika secara khusus menyatakan bahwa penanganan penyalah guna dan pecandu sebagai pelaku kriminal. Akan tetapi, wajib diperlakukan sebagai korban yang harus dilindungi dari permasalahan hukum dan diselamatkan dari sakit kecanduan narkotika serta jaminan mendapatkan upaya rehabilitasi dari penegak hukum agar sembuh (bersifat rehabilitatif).

Ketiga, aturan pelaksanaan UU No 35/2009 baik berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan bersama kementerian, surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran Jaksa Agung, maupun surat telegram Kapolri menyatakan dengan jelas bahwa penyalah guna dan pecandu ditempatkan di lembaga rehab (bukan ditahan) selama menjalani proses pidana pada semua tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan UU Narkotika dan peraturan pelaksanaan tersebut, mestinya penyalah guna atau pecandu mendapatkan upaya paksa berupa penempatan ke dalam lembaga rehab. Juga, vonis hakim berupa hukuman rehabilitasi agar mereka sembuh total sehingga tidak menjadi penyalah guna atau pecandu lagi.

Namun, implementasi penegak hukumnya selama ini, justru terhadap penyalah guna atau pecandu dimasukkan dalam penjara. Dalam proses penegakan hukum (disidik, dituntut, dan diadili), mereka dikenakan tuntutan pasal pasar pengedar (dituntut pasal kumulatif/subsidiaritas). Sehingga, penyalah guna atau pecandu seakan-akan dapat ditahan dan dijatuhi hukuman penjara. Padahal, mestinya dituntut pasal penyalah guna saja. Tidak sah kalau dituntut secara kumulatif/subsidiaritas karena tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Narkotika.

Saat ini ada 20 ribuan penyalah guna dalam keadaan kecanduan (pecandu) yang mendekam dalam penjara di seluruh Indonesia. Mereka tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Warga binaan yang berjumlah 20 ribuan itulah yang menjadi demand bisnis narkotika di dalam penjara.

Vonis penjara terhadap pecandu dan penyalah guna di samping menyimpang dari tujuan UU Narkotika, juga merugikan bagi penanganan narkotika. Dapat dikatakan, banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Kerugiannya adalah sebagai berikut: pertama, penyalah guna/pecandu tidak sembuh. Jumlah mereka cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebab, pecandu/penyalah guna lama tidak sembuh, sedangkan pecandu/penyalah guna terus tumbuh.

Kedua, ketika penyalah guna/pecandu di penjara, yang diuntungkan justru para pengedar. Sebab, para pengedar tidak sulit mencari demand karena sudah mengumpul di satu tempat. Ketiga, penegakan hukum terkesan dilakukan secara gegap gempita tapi sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah, bahkan membuat masalah. Sebab, pecandu tidak pernah sembuh dari sakitnya. Baik selama dipenjara maupun setelahnya. Orang sakit kecanduan kok dipenjara, bukan disembuhkan.

Kerugian-kerugian tersebut belum terhitung kerugian yang diderita oleh keluarga dan masyarakat. Jadi, masih mau menghukum penjara untuk mereka?

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika melalui WA nomor 087884819858.

(rk/baz/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia