Selasa, 26 Mar 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Gangguan Jiwa Otomatis Masuk DPT

08 Desember 2018, 19: 05: 07 WIB | editor : Adi Nugroho

ILUSTRASI: AFRIZAL-JPRK

ILUSTRASI: AFRIZAL-JPRK

KEDIRI KABUPATEN - Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ternyata masih memiliki hak konstitusional. Mereka masih punya hak untuk memberikan hak pilih. Dengan catatan, hak tersebut baru gugur bila ODGJ tersebut memiliki surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.

Hal itu terkait dengan Peraturan KPU Nomor 11 tAhun 2018. Ada kriteria khusus agar ODGJ tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Yaitu orang yang terganggu jiwa atau ingatannya itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter jiwa.

Karena itulah, KPU pun telah mendata para ODGJ itu sebagai pemilih dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Apalagi, sangat sedikit ODGJ di wilayah Kabupaten Kediri yang memiliki surat keterangan seperti itu.

“Kami telah melakukan pendataan tersebut sejak jauh-jauh hari. Sebelum adanya rekomendasi Bawaslu,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Program dan Data Eka Wisnu Wardhana kepada Jawa Pos Radar Kediri saat ditemui di ruangannya kemarin siang (7/12).

Eka mengataku KPU telah melakukan pendataan terhadap ODGJ tersebut sejak Maret lalu. Segera setelah Peraturan KPU tersebut diterbitkan. Status ODGJ pun tetap dianggap normal. Dengan cataan selama tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan sebaliknya.

Sayangnya, tak bisa diperoleh data berapa ODGJ yang sudah masuk DPT. Sebab, secara fisik tidak bisa dibedakan dengan pemilih lainnya. Karena itu tidak ada data khusus terkait jumlah pemilih dengan asumsi ODGJ tersebut.

Berdasarkan keterangannya, penyertaan surat keterangan dokter tersebut memiliki beberapa latar belakang. Antara lain adalah untuk membuktikan orang tersebut terganggu kejiwaannya secara permanen atau sementara.

“Siapa tahu yang bersangkutan hanya terganggu jiwanya pada saat kami data saja. Namun waktu pemilihan sudah sembuh,” terangnya. Untuk itulah pihaknya mengaku perlu surat dokter.

Namun, selama perjalanan pendataan pihaknya belum pernah menemukan ada ODGJ yang memiliki surat keterangan dokter. Menurutnya hal tersebut karena di Kediri sendiri belum ada RS atau poli jiwa.

Alhasil pihaknya tetap memasukkan yang bersangkutan ke dalam daftar pilih. Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengambil risiko untuk mencoret yang bersangkutan. “Hal itu merupakan salah satu bentuk kehati-hatian kami dalam menjaga hak pilih,” klaimnya.

Tak hanya mendata pemilih ODGJ, KPU Kabupaten Kediri juga mengakomodasi pemilih disabilitas. Jumlah totalnya pun tidak main-main. Mencapai 2.774 pemilih yang tersebar di seluruh Kabupaten Kediri.

Pemilih disabilitas tersebut dibagi ke dalam lima kategori oleh KPU. Yaitu tunadaksa, tunanetra, tunarungu atau wicara, tunagrahita, dan disabilitas lainnya.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Kediri, pemilih disabilitas tersebut tersebar di semua kecamatan. Oleh karena itu, pihaknya berjanji akan membuat tempat pemungutan suara (TPS) ramah disabilitas. Sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

“Jadi nanti TPS menyesuaikan dengan kebutuhan pemilih (disabilitas) yang ada di sana. Kami ingin menciptakan TPS yang ramah disabilitas,” pungkasnya.

(rk/die/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia